Perkuat Peran BHP Makassar Meningkatkan Kualitas Pelayanan Hukum
Rabu, 24 Jun 2026 16:11
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum RI, Widodo, memperkuat peran Balai Harta Peninggalan (BHP) Makassar. Foto: Istimewa
MAKASSAR - Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum RI, Widodo, memperkuat peran Balai Harta Peninggalan (BHP) Makassar dalam meningkatkan kualitas pelayanan hukum, kepada masyarakat melalui kunjungan kerja dan penguatan tugas serta fungsi kepada seluruh jajaran BHP Makassar, Rabu (24/6/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Dirjen AHU didampingi Direktur Perdata Ditjen AHU, Henry Sulaiman, beserta jajaran Direktorat Jenderal AHU. Kedatangan rombongan juga didampingi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, Andi Basmal, bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Sulsel, Demson Marihot.
Pada kesempatan tersebut, Widodo memberikan arahan dan penguatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi BHP Makassar sebagai unit pelaksana teknis yang memiliki kewenangan strategis di bidang pengelolaan harta peninggalan, pengampuan, perwalian, serta berbagai urusan hukum perdata lainnya yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.
Ia menegaskan bahwa pelayanan hukum harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan profesionalisme guna memberikan kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak-hak keperdataan masyarakat.
Selain itu, Dirjen AHU juga mendorong seluruh jajaran untuk terus menghadirkan inovasi dalam pelaksanaan layanan. Menurutnya, perkembangan kebutuhan hukum masyarakat menuntut aparatur untuk tidak hanya bekerja secara rutin, tetapi juga mampu menciptakan terobosan yang berdampak nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan.
“Inovasi harus diwujudkan secara konkret, baik melalui penyempurnaan tata kelola administrasi, pemanfaatan teknologi informasi, maupun peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Hasilnya harus dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sebagai pengguna layanan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, Andi Basmal, menyampaikan bahwa jajarannya siap mendukung penguatan tugas dan fungsi BHP Makassar sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan hukum di wilayah Sulawesi Selatan.
“Kami mendukung penuh langkah Direktorat Jenderal AHU dalam memperkuat peran BHP Makassar. Kehadiran BHP di Sulawesi Selatan semakin memperkuat kolaborasi dalam memberikan pelayanan hukum yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” ujar Andi Basmal.
Melalui kunjungan kerja tersebut, diharapkan BHP Makassar semakin optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta mampu menghadirkan inovasi layanan yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat.
Dalam kunjungan tersebut, Dirjen AHU didampingi Direktur Perdata Ditjen AHU, Henry Sulaiman, beserta jajaran Direktorat Jenderal AHU. Kedatangan rombongan juga didampingi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, Andi Basmal, bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Sulsel, Demson Marihot.
Pada kesempatan tersebut, Widodo memberikan arahan dan penguatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi BHP Makassar sebagai unit pelaksana teknis yang memiliki kewenangan strategis di bidang pengelolaan harta peninggalan, pengampuan, perwalian, serta berbagai urusan hukum perdata lainnya yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.
Ia menegaskan bahwa pelayanan hukum harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan profesionalisme guna memberikan kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak-hak keperdataan masyarakat.
Selain itu, Dirjen AHU juga mendorong seluruh jajaran untuk terus menghadirkan inovasi dalam pelaksanaan layanan. Menurutnya, perkembangan kebutuhan hukum masyarakat menuntut aparatur untuk tidak hanya bekerja secara rutin, tetapi juga mampu menciptakan terobosan yang berdampak nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan.
“Inovasi harus diwujudkan secara konkret, baik melalui penyempurnaan tata kelola administrasi, pemanfaatan teknologi informasi, maupun peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Hasilnya harus dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sebagai pengguna layanan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, Andi Basmal, menyampaikan bahwa jajarannya siap mendukung penguatan tugas dan fungsi BHP Makassar sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan hukum di wilayah Sulawesi Selatan.
“Kami mendukung penuh langkah Direktorat Jenderal AHU dalam memperkuat peran BHP Makassar. Kehadiran BHP di Sulawesi Selatan semakin memperkuat kolaborasi dalam memberikan pelayanan hukum yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” ujar Andi Basmal.
Melalui kunjungan kerja tersebut, diharapkan BHP Makassar semakin optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta mampu menghadirkan inovasi layanan yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat.
(GUS)
Berita Terkait
News
Lantik PPNS dan Notaris Pengganti, Tekankan Integritas dan Kepastian Hukum
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan serta pengambilan sumpah Notaris Pengganti Kota Makassar, Jumat (2/10).
Jum'at, 02 Okt 2026 19:21
News
Perkuat Silaturahmi, Andi Basmal Kunjungi Kakanwil Kementerian HAM Sulsel
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, Andi Basmal, melakukan kunjungan silaturahmi kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan, Daniel Rumsowek, Kamis (1/10).
Jum'at, 02 Okt 2026 16:04
News
Komdigi Buka Peluang Pelatihan Digital Gratis untuk ASN
Balai Besar Pelatihan Pengembangan SDM Komdigi Makassar melakukan sosialisasi program pelatihan yang dapat diakses instansi pemerintah, termasuk Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel)
Rabu, 30 Sep 2026 21:47
News
Terima Asistensi Ditjen AHU, Kemenkum Sulsel Siap Pedomani Pertanggungjawaban Keuangan
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) menerima asistensi dan pembinaan pertanggungjawaban keuangan DIPA Administrasi Hukum Umum (AHU) sebagai upaya memperkuat tata kelola anggaran yang tertib, transparan, dan akuntabel. Kegiatan yang berlangsung pada, Senin (28/9/2026), diikuti pengelola keuangan Kanwil Kemenkum Sulsel.
Selasa, 29 Sep 2026 21:52
News
Dorong Pemda dan Perguruan Tinggi Jadi Simpul Pemetaan Potensi KI
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) mendorong pemerintah daerah dan perguruan tinggi untuk memperkuat peran sebagai simpul dalam mengidentifikasi, memetakan, melindungi, mengelola, dan memanfaatkan potensi kekayaan intelektual
Selasa, 29 Sep 2026 11:19
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Semen Tonasa Ungkap Keunggulan Bata Interlock Presisi untuk Bangun Rumah
2
Kebakaran Lahan 3 Hektare di Lutim Padam Setelah Tiga Jam Pemadaman
3
Tekuk Kaltim 1-0, Superco Superteam Juara dan Siap Lahirkan Talenta Timnas
4
SMA Islam Athirah Bukit Baruga Bentuk Karakter Siswa Lewat Perkemahan Pramuka
5
IAS Disambut Empat Calon Ketua Golkar Bulukumba Saat Singgah dari Selayar
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Semen Tonasa Ungkap Keunggulan Bata Interlock Presisi untuk Bangun Rumah
2
Kebakaran Lahan 3 Hektare di Lutim Padam Setelah Tiga Jam Pemadaman
3
Tekuk Kaltim 1-0, Superco Superteam Juara dan Siap Lahirkan Talenta Timnas
4
SMA Islam Athirah Bukit Baruga Bentuk Karakter Siswa Lewat Perkemahan Pramuka
5
IAS Disambut Empat Calon Ketua Golkar Bulukumba Saat Singgah dari Selayar