Kemenag Diminta Tak Abaikan Nasib Para Guru Sekolah Swasta

JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) diminta untuk memberikan perhatian yang seimbang antara guru negeri dan guru swasta. Ia menilai kebijakan yang mengutamakan guru honorer di sekolah negeri untuk diberikan prioritas dapat menimbulkan rasa ketidakadilan bagi para guru swasta.

Hal tersebut disampaikannya Anggota Komisi VIII DPR RI, Mahdalenadalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Agama dan Sekretaris Jenderal Kemenag di Senayan, Jakarta, Selasa (30/6/2026). Mahdalena mengaku tersentuh melihat ketimpangan perhatian pemerintah terhadap nasib guru swasta.

"Pak Menteri menjelaskan bahwa guru honorer yang mengabdi di sekolah negeri sekitar 18 ribu akan diberikan prioritas, terus terang agak terenyuh hati saya karena di sini jelas -jelas guru swasta tidak diperhatikan oleh pemerintah. Jadi saya ingin, ketika Pak Menteri memperjuangkan nasib para guru negeri, harus diikuti dengan memperjuangkan nasib para guru swasta juga,” ujar Mahdalena.

Ia menambahkan bahwa para guru swasta di berbagai daerah sangat aktif dan reaktif dalam menyuarakan aspirasi mereka demi menyambung hidup, termasuk melakukan demo hingga mendatangi DPRD dan bertemu Badan Legislasi (Baleg) DPR. Oleh karena itu, ia meminta Menteri Agama berkoordinasi dengan seluruh jajaran dan Presiden agar nasib dan peng-gajian guru swasta yang memprihatinkan ini segera dipertimbangkan solusinya.

Selain masalah kepedulian terhadap guru swasta, Mahdalena juga menyoroti keterlambatan pembayaran gaji yang dialami oleh guru-guru, berdasarkan aspirasi yang diterimanya, ada guru yang haknya belum dibayarkan selama 4 hingga 11 bulan.

Ia meminta Kemenag untuk lebih fokus memperhatikan masalah peng-gajian ini dan lebih disiplin agar tidak ada lagi sistem rapel pembayaran yang menumpuk hingga berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun.

"Saya ingatkan sekali lagi kepada kita semua mengenai sabda Rasulullah SAW: 'Perhatikanlah, bayarkanlah upah karyawan itu sebelum keringatnya mengering.' Jadi saya pikir penggajian untuk para guru di bawah lingkungan Kemenag tolong diperhatikan. Pak Menteri beserta seluruh jajarannya harus lebih disiplin lagi," tegasnya.

Di akhir statmennya, Legislator Fraksi PKB itu menyatakan dukungannya terhadap langkah Kementerian Agama yang mengajukan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) sebesar kurang lebih Rp6 triliun untuk tunjangan guru dan dosen.

Namun, ia menegaskan bahwa dukungan tersebut diberikan dengan syarat penuh bahwa anggaran tersebut dialokasikan secara tepat untuk menunjang kebutuhan para tenaga pendidik. "Terkait pengajuan anggaran, saya sangat support untuk pengajuan ABT-nya sekitar 6 triliun. Selama itu, anggaran itu benar-benar untuk mensupport para guru-guru," pungkasnya.

Sementara itu, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar, mengusulkan belasan ribu guru agama honorer yang mengabdi di sekolah negeri agar diprioritaskan diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN). Selain itu, Nasaruddin juga mengusulkan agar guru madrasah yang tak diangkat ASN dapat insentif Rp1,5 juta.

Nasaruddin mengaku telah bertemu Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Cucun Ahmad Syamsurijal. "Tadi pagi kami memenuhi undangan pimpinan DPR. Tadi ada Pak Cucun dengan Pak Dasco ya, Mensesneg, Menteri Keuangan, Kementerian dalam negeri dan juga Kementerian PAN-RB membicarakan guru yang non-ASN itu dan disebutkan beberapa, dijelaskan beberapa simulasi," kata Nasaruddin saat Raker bersama Komisi VIII DPR RI, Selasa (30/6/2026).

Nasaruddin menilai, persoalan guru di bawah Kemenag tak terlalu kompleks seperti di Kemendikdasmen yang menyangkut keuangan pemerintah daerah. "Tetapi alhamdulillah tadi pagi kita sudah menyuarakan seperti juga apa yang sering kita bicarakan di Komisi VIII ini. Kami juga berterima kasih kepada seluruh rekan-rekan, seluruh Bapak Ibu Komisi VIII ini," katanya.

Nasaruddin menyampaikan, pihaknya menyampaikan sejumlah usulan untuk mengatasi persoalan guru non-ASN pada pimpinan DPR RI. "Misalnya yang tidak bisa terangkat sekarang karena begitu banyak jumlahnya, kita akan usulkan untuk mendapatkan insentif Rp1,5 juta ya. Begitu kita usulkan dan kemarin disetujui bersama dengan Bapak Ibu anggota DPR," ucap Nasaruddin.

Bahkan, kata Nasaruddin, pihaknya juga mengusulkan agar 18 ribu guru honorer yang telah lama mengabdi di sekolah negeri dapat diangkat menjadi PPPK atau ASN. "Itu kami juga salah satu solusi yang kami usulkan, kemudian juga solusi lain, ada guru honorer yang mengabdi di sekolah negeri jumlahnya sekitar 18.000 orang itu akan mendapatkan prioritas formasi yang akan datang," kata Nasaruddin.