DPRD Makassar Bubarkan Monev Setelah Kepala Dinas Ramai-Ramai Tidak Hadir

MAKASSAR - Komisi B DPRD Kota Makassar menunda dan membubarkan agenda monitoring dan evaluasi (monev) bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kantor Sementara DPRD Kota Makassar, eks Kantor Perumnas Regional VII, Jalan Hertasning, Kamis (2/7/2026).

Penundaan dilakukan setelah sejumlah OPD yang diundang tidak dihadiri langsung oleh kepala dinas dan hanya mengutus perwakilan.

Anggota Komisi B DPRD Kota Makassar, Arifin Majid, mengatakan pihaknya meminta para perwakilan OPD yang hadir untuk meninggalkan lokasi rapat karena agenda tersebut ditujukan untuk mengevaluasi kinerja para pimpinan OPD.

"Ini ada beberapa yang kita suruh pulang yang mewakilkan, hampir semua tidak ada di lokasi, hampir semua diwakili oleh kepala dinas, bahkan ada satu SKPD hanya diwakili oleh salah satu kasubagnya," ungkapnya kepada wartawan.

Menurut Arifin, ketidakhadiran para kepala OPD dalam agenda resmi DPRD menunjukkan kurangnya penghargaan terhadap lembaga legislatif.

"Ini kan terlalu meremehkan lembaga kita, kedewanan. Jadi makanya kita suruh pulang, kita perintahkan di-reschedule ulang supaya hadir. Karena kita mau menilai kinerjanya. Apa yang bisa ditafsir kalau hanya kasubag yang suruh hadir. Tadi ada pariwisata, terus ada apa yang keuangan, Bapenda, BPKD. Bahkan BPKD itu yang dia suruh hanya diwakili oleh salah satu kasubagnya sendiri lagi. Ini kan sangat tidak menghargai," lanjutnya.

Arifin menjelaskan, Komisi B memutuskan untuk menjadwalkan ulang rapat monev dan mewajibkan seluruh kepala OPD hadir secara langsung pada pertemuan berikutnya.

"Jadi, kita suruh tunda, suruh pulang semuanya. Wajib datang nanti. Semua pada ke Medan (kegiatan Apeksi). Kalau ke Medan, ya mungkin, tapi ini yang kepala di AKD tidak ke Medan, tapi juga tidak hadir. Jadi nanti dijadwal berikutnya wajibkan semua datang. Kita wajibkan suruh kembali lagi. Jika sudah dua hari, dua kali kita suruh reschedule tetap tidak hadir, maka kita akan merekomendasikan untuk sampaikan ke Walikota untuk bisa ditinjau kembali SKPD, SKPD untuk bisa mengevaluasi SKPD yang hadir, yang sangat tidak menghargai lembaga kedewanan ini," terangnya.

Anggota Komisi B DPRD Kota Makassar lainnya, Hartono, menegaskan bahwa agenda monev merupakan kegiatan resmi yang telah dijadwalkan untuk mengevaluasi capaian kinerja OPD pada triwulan kedua tahun anggaran 2026.

Hartono menilai monev tidak dapat dianggap sebagai agenda formalitas sehingga kehadiran pimpinan OPD menjadi hal yang penting.

"Bagi kami, monev itu tidak sekadar formalitas belaka. Agenda ini begitu penting bagi pelaksanaan pembangunan ke depan. Sebab, sejatinya monev ini adalah ruang bagi kita untuk melakukan evaluasi terhadap target-target yang telah ditetapkan di dalam anggaran tahun 2026 ini pada triwulan kedua," tegas Hartono.

Ia menjelaskan, evaluasi tersebut diperlukan untuk mengukur capaian program dan serapan anggaran sebagai dasar perbaikan pelaksanaan program pada triwulan berikutnya.

"Hal itu sangat penting untuk memaksimalkan program pada triwulan ketiga nanti. Jika pada triwulan pertama kemarin kita belum terlalu fokus melihat persentase serapan anggaran dan jalannya program, maka kami berharap pada triwulan kedua ini kita sudah betul-betul melihat progresnya. Sejauh mana hal yang telah dilakukan dari apa yang menjadi target mereka, dan berapa persen serapan anggarannya," ucapnya.

Hartono menambahkan, pembahasan dalam monev berfokus pada capaian target kerja masing-masing OPD sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan.

"Sebenarnya dalam monev ini kita tidak membicarakan isu eksternal, yang kita bicarakan dan minta adalah agar seluruh SKPD yang ada melakukan presentasi mengenai apa yang menjadi target-target mereka pada triwulan kedua, yang telah mereka atur dalam rencana kerja masing-masing," tuturnya.

Menurutnya, evaluasi tersebut bertujuan membandingkan target dengan realisasi program yang telah dijalankan.

"Maka dari itu, saya termasuk orang yang sejak awal mengatakan bahwa monev ini sesungguhnya bukan sekadar tempat untuk bertanya, 'Berapa banyak uang yang sudah Anda habiskan?' Bukan itu. Melainkan, program apa yang sudah berjalan dan bagaimana kira-kira hasilnya yang bisa dilihat untuk kemudian dilanjutkan pada triwulan ketiga. Kalau hal itu tidak ada, maka monev tersebut tidak memenuhi substansinya," pesannya.

Hartono menegaskan, Komisi B ingin memastikan fungsi pengawasan berjalan secara maksimal melalui agenda monitoring dan evaluasi yang substantif.

"Makanya kami tidak ingin menjadikan agenda ini sebagai formalitas belaka, melainkan betul-betul sebagai fungsi monitoring dan evaluasi. Kita ingin mendalaminya dengan baik; apa yang sedang terjadi di SKPD hari ini, apa yang sudah dilakukan, dan sejauh mana progresnya, supaya kita memiliki landasan yang kuat untuk melangkah ke triwulan berikutnya (triwulan ketiga)," akunya.

Meski memahami adanya agenda Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), Hartono menilai kehadiran kepala OPD dalam monev tetap menjadi prioritas.

"Bahkan tadi pagi saya sempat mengatakan bahwa kita tidak menganggap kegiatan Apeksi itu tidak penting. Tetapi, jika disandingkan dengan urgensi monev, Apeksi tidak ada apa-apanya. Bolehlah misalnya dinas yang ditunjuk oleh kementerian untuk hadir di sana diwakili oleh Kabid atau Sekdis. Kepala dinas seharusnya tetap berada di sini karena ini adalah tugas pokoknya. Namun, karena mereka semua saat ini sudah terlanjur berada di sana, kita berikan permakluman hari ini," ujarnya.