Koperasi Merah Putih Permudah Akses Pupuk Subsidi, Petani Apresiasi Presiden Prabowo

BOYOLALI - Akses pupuk bersubsidi yang lebih mudah menjadi harapan petani kecil. Kehadiran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, kini membuka akses tambahan bagi petani untuk mendapatkan pupuk dengan harga subsidi. Manfaat tersebut dirasakan Warjito, petani asal Boyolali, yang menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto.

Warjito mengatakan, keberadaan KDKMP membantu petani, terutama mereka yang selama ini kesulitan memperoleh pupuk bersubsidi karena terkendala persyaratan administrasi.

Sebelum koperasi beroperasi, petani harus menunjukkan kartu tani untuk menebus pupuk bersubsidi. Sementara itu, tidak semua petani, khususnya petani penggarap dan petani gurem, memiliki kartu tersebut.

Akibatnya, sebagian petani terpaksa membeli pupuk nonsubsidi dengan harga lebih mahal untuk memenuhi kebutuhan lahan mereka.

“Kami dari petani merasa tertolong sekali. Selama ini, sebelum ada koperasi, orang yang mau membeli pupuk harus menunjukkan kartu tani. Kenyataannya, tidak semua petani memiliki kartu. Petani penggarap atau petani gurem jelas tidak mendapatkan pupuk subsidi sehingga harus membeli pupuk nonsubsidi dengan harga lebih mahal,” kata Warjito.

Ia menyampaikan apresiasi tersebut saat Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto meninjau operasionalisasi lima KDKMP di Kabupaten Boyolali, belum lama ini.

Menurut Warjito, penyaluran pupuk bersubsidi melalui koperasi memberikan kemudahan bagi petani dalam memenuhi kebutuhan pertanian. Ia berharap keberadaan koperasi dapat terus membantu masyarakat, khususnya petani kecil yang membutuhkan akses terhadap sarana produksi dengan harga terjangkau.

“Alhamdulillah sekali, kami dari petani mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo yang telah mendirikan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, bahkan menyediakan pupuk bersubsidi untuk petani di Kabupaten Boyolali. Ini sangat menolong sekali. Terima kasih,” ujarnya.

Pemerintah terus mempercepat operasionalisasi KDKMP untuk memperluas akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok dan barang bersubsidi. Melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan, pemerintah memastikan kesiapan 10.070 titik KDKMP yang menjadi sasaran percepatan operasionalisasi.

Pemantauan serentak dimulai pada 15 Oktober 2026 sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo. Pemeriksaan langsung di lapangan dilakukan untuk memastikan kesiapan koperasi, mulai dari ketersediaan barang hingga sarana pendukung kegiatan usaha.

Dalam kunjungannya ke Boyolali, Zulkifli Hasan menegaskan bahwa penyaluran pupuk bersubsidi melalui KDKMP ditujukan untuk mempersingkat rantai distribusi dan memastikan harga sesuai ketentuan pemerintah.

“Dari pupuk (Pupuk Indonesia) langsung ke sini (KDKMP), jadi enggak ada lagi perantara. Syaratnya KTP saja. Semua barang-barang subsidi nanti di sini, untuk menyuplai kebutuhan warga biar tidak ada tengkulaknya. Harganya, harga dari pusat,” kata Zulkifli.

Selain pupuk bersubsidi, pemerintah memprioritaskan ketersediaan sejumlah komoditas yang dibutuhkan masyarakat, seperti beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), MinyaKita, dan LPG 3 kilogram. Pemantauan juga mencakup kesiapan pasokan dari badan usaha milik negara (BUMN) serta percepatan pemenuhan kebutuhan agar koperasi dapat segera menjalankan kegiatan usaha dan melayani warga.

Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Pangan per 14 Oktober 2026, sebanyak 83.363 KDKMP telah berbadan hukum. Dari jumlah tersebut, 79.733 koperasi telah memiliki akun Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa (SIMKOPDES), sedangkan 60.854 lainnya telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).

Dari sisi pembangunan fisik, sebanyak 28.240 titik KDKMP telah rampung 100 persen. Sementara itu, pembangunan 7.392 titik lainnya masih berlangsung.

Percepatan operasionalisasi ini diharapkan membuat KDKMP tidak hanya menjadi pusat kegiatan ekonomi desa dan kelurahan, tetapi juga memperluas akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok dan barang bersubsidi. Bagi petani seperti Warjito, kemudahan mendapatkan pupuk menjadi salah satu manfaat yang paling dirasakan dari kehadiran koperasi tersebut.