Vale Indonesia Intensifkan Penanganan Karhutla di Wilayah IGP Pomalaa

Jum'at, 23 Okt 2026 23:19
Vale Indonesia Intensifkan Penanganan Karhutla di Wilayah IGP Pomalaa
PT Vale Indonesia mengintensifkan upaya penanganan bersama BPBD serta menyiapkan langkah lanjutan untuk mengendalikan api dan mencegah kebakaran meluas di sekitar IGP Pomalaa. Foto/Istimewa
Comment
Share
POMALAA - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda wilayah Puulemo dan Baula, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, menjadi perhatian serius PT Vale Indonesia Tbk. Perusahaan mengintensifkan upaya penanganan bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta menyiapkan langkah lanjutan untuk mengendalikan api dan mencegah kebakaran meluas di sekitar Indonesia Growth Project (IGP) Pomalaa.

Berdasarkan pemetaan sementara, kebakaran di Puulemo mencakup area seluas 31,68 hektare di dalam wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Vale Indonesia. Penanganan dilakukan oleh tim Fire and Emergency Services (FES) Vale Indonesia bersama BPBD.

Sementara itu, kebakaran di Baula diperkirakan meliputi area sekitar 90 hektare yang berada di dalam wilayah IUPK dan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH). Penanganan di lokasi tersebut masih dikoordinasikan secara intensif karena akses menuju titik kebakaran menjadi salah satu kendala utama.

Di tengah kondisi lapangan yang menantang, personel FES Vale Indonesia terus berupaya mengendalikan api dan mencegah penjalaran kebakaran. Setiap langkah penanganan dilakukan dengan mengutamakan keselamatan personel serta berkoordinasi dengan BPBD dan instansi terkait.

Head of Pomalaa Project Vale Indonesia, Mohammad Rifai, mengatakan perusahaan mengerahkan sumber daya yang tersedia untuk mendukung penanganan karhutla secara aman, terukur, dan terkoordinasi.

“Tim FES Vale Indonesia terus bekerja bersama BPBD untuk menangani kebakaran di Puulemo. Pada saat yang sama, kami sedang mempersiapkan respons terhadap kebakaran di Baula, mulai dari pemetaan akses menuju lokasi, identifikasi sumber air terdekat, asesmen lapangan, hingga koordinasi dengan pemerintah dan instansi terkait,” ujar Rifai.

Untuk mempercepat penanganan di Baula, Vale Indonesia berkoordinasi dengan tim eksplorasi guna mengidentifikasi jalur yang dapat digunakan menuju titik kebakaran sekaligus memetakan sumber air terdekat. Asesmen lapangan juga disiapkan untuk memperoleh gambaran aktual mengenai kondisi dan karakteristik wilayah terdampak.

Hasil asesmen tersebut akan menjadi dasar penentuan metode penanganan yang efektif dengan mempertimbangkan kondisi medan dan keselamatan personel. Kegiatan ini melibatkan tim terkait dengan pendampingan personel FES Vale Indonesia.

“Setiap waktu sangat berarti dalam situasi seperti ini. Namun, keselamatan masyarakat dan seluruh personel yang terlibat harus tetap menjadi prioritas. Karena itu, kami memastikan setiap langkah dilakukan berdasarkan kondisi aktual di lapangan dan melalui koordinasi yang kuat dengan seluruh pihak,” kata Rifai.

Selain mengerahkan personel, Vale Indonesia menyiapkan dukungan peralatan dan tenaga apabila pembuatan sekat bakar dinilai diperlukan untuk membatasi penjalaran api. Perusahaan juga memperbarui data harian mengenai luas wilayah terdampak, dokumentasi visual, dan koordinat titik kebakaran sebagai bahan pemantauan serta pengambilan keputusan.

Penanganan karhutla di Baula juga akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan pemerintah daerah dan instansi terkait, termasuk Satuan Tugas Penanganan Karhutla, BPBD, Pemerintah Kabupaten Kolaka, dan Kesatuan Pengelolaan Hutan. Informasi mengenai kejadian tersebut juga akan dilaporkan melalui sistem pemantauan karhutla Sipongi.

Dengan mempertimbangkan luas area terdampak, Vale Indonesia mendorong dukungan tambahan dari unsur terkait melalui koordinasi bersama Satgas Karhutla dan aparat kewilayahan. Sejumlah opsi penanganan lanjutan turut dipertimbangkan, termasuk pembuatan sekat bakar untuk memutus jalur bahan bakar api.

Apabila kondisi kebakaran tidak memungkinkan ditangani melalui jalur darat, dukungan udara juga dapat dipertimbangkan. Keputusan mengenai langkah lanjutan akan didasarkan pada hasil asesmen lapangan, dengan memperhatikan keselamatan, efektivitas penanganan, kondisi lingkungan, dan ketentuan perizinan.
(TRI)
Berita Terkait
Berita Terbaru