Bupati Chaidir Larang Penggunaan Vape di Maros

Kamis, 19 Nov 2026 14:43
Bupati Chaidir Larang Penggunaan Vape di Maros
Ilustrasi. Foto: Istimewa
Comment
Share
MAROS - Bupati Maros, Chaidir Syam, mengeluarkan surat edaran yang melarang penggunaan rokok elektrik atau vape di lingkungan Kabupaten Maros.

Kebijakan itu tertuang dalam Surat Edaran Bupati Maros Nomor 100.3.4.2/31/DINKES tentang Pelarangan Penggunaan Rokok Elektrik (Vape), yang ditetapkan pada 17 November 2026.

Chaidir mengatakan, kebijakan tersebut merujuk pada sejumlah pertimbangan, termasuk pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pihak kepolisian.

Pemerintah Kabupaten Maros saat ini masih melakukan sosialisasi sebelum menerapkan pengawasan dan penindakan di lapangan.

“Nanti selanjutnya kita akan tindak lanjuti dengan gerakan razia vape dan Satpol PP,” katanya, Kamis (19/11/2026).

Mantan Ketua DPRD Maros itu menegaskan, larangan tersebut tidak hanya berlaku bagi pegawai pemerintahan, tetapi juga karyawan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) hingga pelajar.

Kebijakan ini menjadi langkah antisipatif untuk melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, dari bahaya penyalahgunaan narkoba serta dampak kesehatan jangka panjang akibat penggunaan rokok elektrik.

Ia mengatakan, terdapat enam poin yang harus ditindaklanjuti seluruh instansi.

Pertama, melarang seluruh pegawai ASN, non-ASN, karyawan BUMD dan pelajar di lingkup Pemerintah Kabupaten Maros menggunakan rokok elektrik atau vape.

Kedua, setiap instansi diminta melaksanakan pengawasan dan monitoring secara berkala di lingkungan kerja masing-masing.

Ketiga, pemerintah menegaskan pemberian sanksi hukuman disiplin kepada ASN, pegawai non-ASN, karyawan BUMD dan pelajar yang melanggar ketentuan tersebut sesuai peraturan perundang-undangan.

Keempat, setiap instansi wajib membuat dan memasang tanda larangan penggunaan rokok elektrik di area strategis yang mudah dilihat dan dibaca.

Kelima, larangan tersebut juga ditujukan kepada pimpinan lembaga pendidikan di Kabupaten Maros, mulai dari sekolah, kampus atau perguruan tinggi hingga pesantren.

Mereka diminta melakukan pelarangan penggunaan sekaligus peredaran rokok elektrik di lingkungan masing-masing.

Keenam, seluruh instansi diminta menyampaikan laporan berkala terkait pelaksanaan imbauan tersebut kepada Bupati Maros melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Maros sebagai bahan evaluasi kebijakan.

“Kamu meminta seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, kepala desa dan lurah menindaklanjuti surat edaran tersebut di wilayah kerja masing-masing,” tutupnya.
(MAN)
Berita Terkait
Berita Terbaru