Bupati Chaidir Larang Penggunaan Vape di Maros
Kamis, 19 Nov 2026 14:43
Ilustrasi. Foto: Istimewa
MAROS - Bupati Maros, Chaidir Syam, mengeluarkan surat edaran yang melarang penggunaan rokok elektrik atau vape di lingkungan Kabupaten Maros.
Kebijakan itu tertuang dalam Surat Edaran Bupati Maros Nomor 100.3.4.2/31/DINKES tentang Pelarangan Penggunaan Rokok Elektrik (Vape), yang ditetapkan pada 17 November 2026.
Chaidir mengatakan, kebijakan tersebut merujuk pada sejumlah pertimbangan, termasuk pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pihak kepolisian.
Pemerintah Kabupaten Maros saat ini masih melakukan sosialisasi sebelum menerapkan pengawasan dan penindakan di lapangan.
“Nanti selanjutnya kita akan tindak lanjuti dengan gerakan razia vape dan Satpol PP,” katanya, Kamis (19/11/2026).
Mantan Ketua DPRD Maros itu menegaskan, larangan tersebut tidak hanya berlaku bagi pegawai pemerintahan, tetapi juga karyawan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) hingga pelajar.
Kebijakan ini menjadi langkah antisipatif untuk melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, dari bahaya penyalahgunaan narkoba serta dampak kesehatan jangka panjang akibat penggunaan rokok elektrik.
Ia mengatakan, terdapat enam poin yang harus ditindaklanjuti seluruh instansi.
Pertama, melarang seluruh pegawai ASN, non-ASN, karyawan BUMD dan pelajar di lingkup Pemerintah Kabupaten Maros menggunakan rokok elektrik atau vape.
Kedua, setiap instansi diminta melaksanakan pengawasan dan monitoring secara berkala di lingkungan kerja masing-masing.
Ketiga, pemerintah menegaskan pemberian sanksi hukuman disiplin kepada ASN, pegawai non-ASN, karyawan BUMD dan pelajar yang melanggar ketentuan tersebut sesuai peraturan perundang-undangan.
Keempat, setiap instansi wajib membuat dan memasang tanda larangan penggunaan rokok elektrik di area strategis yang mudah dilihat dan dibaca.
Kelima, larangan tersebut juga ditujukan kepada pimpinan lembaga pendidikan di Kabupaten Maros, mulai dari sekolah, kampus atau perguruan tinggi hingga pesantren.
Mereka diminta melakukan pelarangan penggunaan sekaligus peredaran rokok elektrik di lingkungan masing-masing.
Keenam, seluruh instansi diminta menyampaikan laporan berkala terkait pelaksanaan imbauan tersebut kepada Bupati Maros melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Maros sebagai bahan evaluasi kebijakan.
“Kamu meminta seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, kepala desa dan lurah menindaklanjuti surat edaran tersebut di wilayah kerja masing-masing,” tutupnya.
Kebijakan itu tertuang dalam Surat Edaran Bupati Maros Nomor 100.3.4.2/31/DINKES tentang Pelarangan Penggunaan Rokok Elektrik (Vape), yang ditetapkan pada 17 November 2026.
Chaidir mengatakan, kebijakan tersebut merujuk pada sejumlah pertimbangan, termasuk pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pihak kepolisian.
Pemerintah Kabupaten Maros saat ini masih melakukan sosialisasi sebelum menerapkan pengawasan dan penindakan di lapangan.
“Nanti selanjutnya kita akan tindak lanjuti dengan gerakan razia vape dan Satpol PP,” katanya, Kamis (19/11/2026).
Mantan Ketua DPRD Maros itu menegaskan, larangan tersebut tidak hanya berlaku bagi pegawai pemerintahan, tetapi juga karyawan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) hingga pelajar.
Kebijakan ini menjadi langkah antisipatif untuk melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, dari bahaya penyalahgunaan narkoba serta dampak kesehatan jangka panjang akibat penggunaan rokok elektrik.
Ia mengatakan, terdapat enam poin yang harus ditindaklanjuti seluruh instansi.
Pertama, melarang seluruh pegawai ASN, non-ASN, karyawan BUMD dan pelajar di lingkup Pemerintah Kabupaten Maros menggunakan rokok elektrik atau vape.
Kedua, setiap instansi diminta melaksanakan pengawasan dan monitoring secara berkala di lingkungan kerja masing-masing.
Ketiga, pemerintah menegaskan pemberian sanksi hukuman disiplin kepada ASN, pegawai non-ASN, karyawan BUMD dan pelajar yang melanggar ketentuan tersebut sesuai peraturan perundang-undangan.
Keempat, setiap instansi wajib membuat dan memasang tanda larangan penggunaan rokok elektrik di area strategis yang mudah dilihat dan dibaca.
Kelima, larangan tersebut juga ditujukan kepada pimpinan lembaga pendidikan di Kabupaten Maros, mulai dari sekolah, kampus atau perguruan tinggi hingga pesantren.
Mereka diminta melakukan pelarangan penggunaan sekaligus peredaran rokok elektrik di lingkungan masing-masing.
Keenam, seluruh instansi diminta menyampaikan laporan berkala terkait pelaksanaan imbauan tersebut kepada Bupati Maros melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Maros sebagai bahan evaluasi kebijakan.
“Kamu meminta seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, kepala desa dan lurah menindaklanjuti surat edaran tersebut di wilayah kerja masing-masing,” tutupnya.
(MAN)
Berita Terkait
Sports
Masuk Tiga Besar Porprov, Pemkab Maros Siapkan Bonus Atlet
Kontingen Kabupaten Maros berhasil menorehkan prestasi membanggakan pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sulawesi Selatan XVIII/2026.
Minggu, 15 Nov 2026 18:26
Sulsel
Rayakan HKN di Tompobulu, Pemkab Maros Pastikan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros menggelar berbagai rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62.
Kamis, 12 Nov 2026 14:35
Sulsel
95 Mahasiswa Asal Maros Terima Beasiswa Penyelesaian Studi dari Baznas
Sebanyak 95 mahasiswa asal Kabupaten Maros menerima bantuan beasiswa penyelesaian studi akhir dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Maros.
Selasa, 10 Nov 2026 13:02
News
Pemkab Maros Minta Pemerintah Pusat Tanggung Gaji PPPK Penuh Waktu
Wacana perubahan status 4.520 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu mendapat dukungan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros.
Selasa, 10 Nov 2026 11:37
Sports
Kontingen Maros Sudah Koleksi 20 Emas di Porprov, Kokoh di Peringkat Tiga Klasemen
Kontingen Kabupaten Maros berhasil mengoleksi 20 medali emas Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sulawesi Selatan XVIII 2026 hingga Senin (9/11/2026).
Senin, 09 Nov 2026 14:37
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Kejari Jeneponto Tetapkan 4 Tersangka Korupsi Proyek SPAM Rp8,1 Miliar
2
Nelayan KNMP Sulsel Disiapkan Jadi Pemasok Tuna untuk Pasar Ekspor
3
Dukung Pemulihan Aktivitas Pasar Pa’Baeng-Baeng Pascakebakaran, Adira Finance Dampingi 36 Pedagang
4
Tompobulu Raih Pin Emas, Jadi Kecamatan Tercepat dan Tertinggi Capaian PBB di Gowa
5
OJK & LPS Teken Juklak Pertukaran Data, Kebut Persiapan Program Penjaminan Polis
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Kejari Jeneponto Tetapkan 4 Tersangka Korupsi Proyek SPAM Rp8,1 Miliar
2
Nelayan KNMP Sulsel Disiapkan Jadi Pemasok Tuna untuk Pasar Ekspor
3
Dukung Pemulihan Aktivitas Pasar Pa’Baeng-Baeng Pascakebakaran, Adira Finance Dampingi 36 Pedagang
4
Tompobulu Raih Pin Emas, Jadi Kecamatan Tercepat dan Tertinggi Capaian PBB di Gowa
5
OJK & LPS Teken Juklak Pertukaran Data, Kebut Persiapan Program Penjaminan Polis