Pemkab Maros Minta Pemerintah Pusat Tanggung Gaji PPPK Penuh Waktu

MAROS - Wacana perubahan status 4.520 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu mendapat dukungan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros.

Bupati Maros, AS Chaidir Syam mengatakan, hingga saat ini juknis atau pemberitahuan secara resmi dari pusat belum sampai ke pemerintah daerah. Meski begitu, jika hal ini memang sudah ditetapkan dan diputuskan, maka Pemerintah Daerah Maros akan menerima.

"Jika kabar ini betul, kita sangat bahagia, gembira. Sebagai Pemerintah, kami mengapresiasi atas kebijakan itu. Karena itu artinya ada kenaikan gaji, saat mereka menjadi PPPK penuh waktu," ujarnya.

Karenanya kata dia, untuk kesiapannya, pemerintah daerah sudah memberikan data ke pemerintah pusat.

"Saat ini kita sudah melaporkan jumlah 4.520 orang PPPK paruh waktu. Semoga seluruh PPPK paruh waktu ini, ini bisa jadikan ke P3K penuh," jelasnya.

Jika kebijakan ini betul adanya kata Mantan Ketua DPRD Maros ini, pemerintah daerah setidaknya harus menyediakan anggaran Rp200 miliar untuk membayar gaji PPPK selama setahun.

"Kalau gaji PPPK paruh waktu ini dilimpahkan ke daerah dengan kondisi anggaran sekarang, kita harus mempersiapkan hampir Rp200 miliar untuk penggajian per tahun," ungkap Chaidir.

Karena itu, Chaidir berharap pemerintah pusat dapat mengambil alih pembiayaan gaji PPPK penuh waktu tersebut. Dengan begitu, kebijakan peningkatan status pegawai tidak membebani APBD.

"Kita berharap gajinya bisa langsung dibayarkan oleh pemerintah pusat. Kalau memang harus dibebankan ke daerah, tentu kita akan berusaha menyesuaikan," ujarnya.