Pj Gubernur Sulsel Segera Evaluasi OPD dengan Serapan Anggaran Rendah

Kamis, 07 Sep 2023 18:23
Pj Gubernur Sulsel Segera Evaluasi OPD dengan Serapan Anggaran Rendah
Pj Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharuddin bakal melakukan evaluasi terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan serapan anggaran rendah. Foto/Gusti Ridani
Comment
Share
MAKASSAR - Mengawali tugas sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharuddin bakal melakukan evaluasi terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan serapan anggaran rendah.

Menurut dia, pengoptimalan serapan OPD lingkup Pemprov Sulsel menjadi sudut pandang prioritas, apalagi saat ini, sudah masuk pada periode Triwulan III. Apalagi, pergerakan anggaran pemda merupakan salah satu penentu dan pemantik bergeraknya ekonomi masyarakat.

"Anggaran pemda harus kita pastikan bergerak, apalagi sudah masuk triwulan ketiga, anggaran itu stimulan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat," ungkap dia, Kamis (7/9/23).

Bahtiar menuturkan pentingnya pengoptimalan anggaran pemerintah daerah itu sebagai penopang untuk wilayah yang minim industri swasta.

"Kita mohon maaf Sulsel swastanya tidak terlalu besar, tidak seperti di daerah lain. Ketika daerah swasta tidak terlalu besar, maka andalan kita untuk menggerakkan ekonomi adalah APBD. Nah kalau APBD tidak bergerak, bagaimana bisa menggerakkan ekonomi," paparnya.

Bahkan kata dia, evaluasi akan dilakukannya sebagai upaya pengoptimalan serapan anggaran OPD yang tergolong rendah. "Nanti kita evaluasi dan bicarakan, apa yang membuat dia (OPD) tidak bergerak, kita harus cek dulu," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, Salehuddin, mengungkapkan realisasi serapan anggaran Pemprov Sulsel di akhir triwulan lll memang masih berada di angka 50,98 persen.

Diketahui, nilai anggaran Pemprov Sulsel di tahun 2023 mencapai Rp10 triliun. Hanya saja yang terealisasi baru Rp5,13 triliun. Ia menyebut, hal ini terjadi karena adanya masalah tender kontrak kerja.

"Itu terkait dengan kontrak, jadi rata-rata sudah kontrak dan yang dijalankan baru uang muka," kata Boby, sapaannya.

Boby pun menyebut, percepatan serapan anggaran akan dilakukan jika sudah memasuki triwulan 4. Menurutnya, hal ini masih terlampau normal. Sebab, masih ada waktu untuk mengejar keterlambatan serapan anggaran di setiap OPD.
(TRI)
Berita Terkait
Sulsel Jadi Provinsi Luar Jawa dengan Penyelenggaraan Sekolah Rakyat Terbanyak
News
Sulsel Jadi Provinsi Luar Jawa dengan Penyelenggaraan Sekolah Rakyat Terbanyak
Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf mengapresiasi penyelenggaraan Program Sekolah Rakyat di Sulawesi Selatan. Apresiasi tersebut disampaikan saat Peringatan Satu Tahun Sekolah Rakyat dan Sumpah Pemuda bertema “Satu Indonesia, Sejuta Cita-cita” di GOR Sudiang, Makassar, Rabu (28/10/2026).
Rabu, 28 Okt 2026 18:26
Pelindo Gandeng Pemprov Sulsel Perkuat Konektivitas Maritim dan Logistik
News
Pelindo Gandeng Pemprov Sulsel Perkuat Konektivitas Maritim dan Logistik
Pelindo Regional 4 dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memperkuat kolaborasi untuk meningkatkan konektivitas maritim dan memperlancar arus logistik.
Senin, 26 Okt 2026 19:10
Vale Indonesia Pamerkan Produk UMKM Binaan di HUT Sulsel ke-357
Ekbis
Vale Indonesia Pamerkan Produk UMKM Binaan di HUT Sulsel ke-357
Produk olahan pangan hingga kerajinan lokal dari Luwu Timur meramaikan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-357 Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar, Minggu (18/10/2026).
Minggu, 18 Okt 2026 21:34
Gubernur Lepas Puluhan Ribu Peserta Jalan Sehat Anti Mager dan Kirab Swasembada Pangan
News
Gubernur Lepas Puluhan Ribu Peserta Jalan Sehat Anti Mager dan Kirab Swasembada Pangan
Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, melepas puluhan ribu peserta Jalan Sehat Anti Mager serta perwakilan dari 24 kabupaten/kota yang mengikuti Kirab Swasembada Pangan sebagai rangkaian peringatan Hari Jadi ke-357 Sulawesi Selatan.
Minggu, 18 Okt 2026 16:16
Guru Besar Trisakti Tegaskan Gubernur Tak Punya Peran dalam Proses Pengadaan Bibit Nanas
Sulsel
Guru Besar Trisakti Tegaskan Gubernur Tak Punya Peran dalam Proses Pengadaan Bibit Nanas
Prof. Dr. Drs. Trubus Rahardiansah, Guru Besar Sosiologi Hukum dan Pakar Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti menyoroti kasus pengadaan bibit nanas di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (DTPHBun) Sulsel Tahun Anggaran 2024.
Kamis, 15 Okt 2026 14:16
Berita Terbaru