Pj Gubernur Sulsel Segera Evaluasi OPD dengan Serapan Anggaran Rendah
Kamis, 07 Sep 2023 18:23
Pj Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharuddin bakal melakukan evaluasi terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan serapan anggaran rendah. Foto/Gusti Ridani
MAKASSAR - Mengawali tugas sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharuddin bakal melakukan evaluasi terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan serapan anggaran rendah.
Menurut dia, pengoptimalan serapan OPD lingkup Pemprov Sulsel menjadi sudut pandang prioritas, apalagi saat ini, sudah masuk pada periode Triwulan III. Apalagi, pergerakan anggaran pemda merupakan salah satu penentu dan pemantik bergeraknya ekonomi masyarakat.
"Anggaran pemda harus kita pastikan bergerak, apalagi sudah masuk triwulan ketiga, anggaran itu stimulan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat," ungkap dia, Kamis (7/9/23).
Bahtiar menuturkan pentingnya pengoptimalan anggaran pemerintah daerah itu sebagai penopang untuk wilayah yang minim industri swasta.
"Kita mohon maaf Sulsel swastanya tidak terlalu besar, tidak seperti di daerah lain. Ketika daerah swasta tidak terlalu besar, maka andalan kita untuk menggerakkan ekonomi adalah APBD. Nah kalau APBD tidak bergerak, bagaimana bisa menggerakkan ekonomi," paparnya.
Bahkan kata dia, evaluasi akan dilakukannya sebagai upaya pengoptimalan serapan anggaran OPD yang tergolong rendah. "Nanti kita evaluasi dan bicarakan, apa yang membuat dia (OPD) tidak bergerak, kita harus cek dulu," tegasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, Salehuddin, mengungkapkan realisasi serapan anggaran Pemprov Sulsel di akhir triwulan lll memang masih berada di angka 50,98 persen.
Diketahui, nilai anggaran Pemprov Sulsel di tahun 2023 mencapai Rp10 triliun. Hanya saja yang terealisasi baru Rp5,13 triliun. Ia menyebut, hal ini terjadi karena adanya masalah tender kontrak kerja.
"Itu terkait dengan kontrak, jadi rata-rata sudah kontrak dan yang dijalankan baru uang muka," kata Boby, sapaannya.
Boby pun menyebut, percepatan serapan anggaran akan dilakukan jika sudah memasuki triwulan 4. Menurutnya, hal ini masih terlampau normal. Sebab, masih ada waktu untuk mengejar keterlambatan serapan anggaran di setiap OPD.
Menurut dia, pengoptimalan serapan OPD lingkup Pemprov Sulsel menjadi sudut pandang prioritas, apalagi saat ini, sudah masuk pada periode Triwulan III. Apalagi, pergerakan anggaran pemda merupakan salah satu penentu dan pemantik bergeraknya ekonomi masyarakat.
"Anggaran pemda harus kita pastikan bergerak, apalagi sudah masuk triwulan ketiga, anggaran itu stimulan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat," ungkap dia, Kamis (7/9/23).
Bahtiar menuturkan pentingnya pengoptimalan anggaran pemerintah daerah itu sebagai penopang untuk wilayah yang minim industri swasta.
"Kita mohon maaf Sulsel swastanya tidak terlalu besar, tidak seperti di daerah lain. Ketika daerah swasta tidak terlalu besar, maka andalan kita untuk menggerakkan ekonomi adalah APBD. Nah kalau APBD tidak bergerak, bagaimana bisa menggerakkan ekonomi," paparnya.
Bahkan kata dia, evaluasi akan dilakukannya sebagai upaya pengoptimalan serapan anggaran OPD yang tergolong rendah. "Nanti kita evaluasi dan bicarakan, apa yang membuat dia (OPD) tidak bergerak, kita harus cek dulu," tegasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, Salehuddin, mengungkapkan realisasi serapan anggaran Pemprov Sulsel di akhir triwulan lll memang masih berada di angka 50,98 persen.
Diketahui, nilai anggaran Pemprov Sulsel di tahun 2023 mencapai Rp10 triliun. Hanya saja yang terealisasi baru Rp5,13 triliun. Ia menyebut, hal ini terjadi karena adanya masalah tender kontrak kerja.
"Itu terkait dengan kontrak, jadi rata-rata sudah kontrak dan yang dijalankan baru uang muka," kata Boby, sapaannya.
Boby pun menyebut, percepatan serapan anggaran akan dilakukan jika sudah memasuki triwulan 4. Menurutnya, hal ini masih terlampau normal. Sebab, masih ada waktu untuk mengejar keterlambatan serapan anggaran di setiap OPD.
(TRI)
Berita Terkait
News
UMP Sulsel 2026 Naik jadi Rp3,9 Juta, Pemprov Perketat Pengawasan Perusahaan
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulsel resmi mengumukan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulsel Tahun 2026.
Jum'at, 26 Des 2025 05:35
News
UMP Naik, Disnakertrans Sulsel Tekankan Keadilan Upah dan Profesionalisme Buruh
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan resmi menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 7,21% atau Rp 3.921.088, Rabu (24/12/2025).
Jum'at, 26 Des 2025 05:22
Sulsel
Matano Belt Road, Jalan Strategis Menuju Pertumbuhan Inklusif Sulsel
PT Vale menegaskan komitmennya dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan di Sulawesi Selatan melalui pembangunan Matano Belt Road.
Selasa, 23 Des 2025 14:47
Sulsel
Groundbreaking Matano Belt Road 35 Km Dilakukan, Nilai Proyek Capai Rp350 Miliar
Pembangunan Matano Belt Road (MBR) ruas Desa Ussu–Nuha–batas Provinsi Sulawesi Tengah sepanjang 35 km resmi dimulai melalui groundbreaking yang dihadiri Gubernur Sulawesi Selatan bersama Wakil Bupati Luwu Timur, Puspawati Husler.
Senin, 22 Des 2025 17:22
News
Tim Medis Sulsel dan Andalan Peduli Diberi Apresiasi Usai Misi Kemanusiaan di Aceh
Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para Tim Medis Pemprov Sulsel yang menjalan tugas di Sumatera dan Aceh dalam tanggap darurat bencana.
Jum'at, 19 Des 2025 13:07
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Bupati & Kapolres Morowali Apresiasi Praktik Tambang Berkelanjutan PT Vale
2
Isi BBM Sambil Rayakan Natal, Santa Claus Sambut Pelanggan di SPBU
3
UMP Sulsel 2026 Naik jadi Rp3,9 Juta, Pemprov Perketat Pengawasan Perusahaan
4
Karantina Sulsel Gelar Operasi Patuh di Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar
5
Bupati Bone Serahkan Hibah Lahan untuk Pembangunan Kantor Imigrasi
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Bupati & Kapolres Morowali Apresiasi Praktik Tambang Berkelanjutan PT Vale
2
Isi BBM Sambil Rayakan Natal, Santa Claus Sambut Pelanggan di SPBU
3
UMP Sulsel 2026 Naik jadi Rp3,9 Juta, Pemprov Perketat Pengawasan Perusahaan
4
Karantina Sulsel Gelar Operasi Patuh di Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar
5
Bupati Bone Serahkan Hibah Lahan untuk Pembangunan Kantor Imigrasi