Pj Gubernur Minta Kepala Daerah Serius Tangani Inflasi di Sulsel

MAKASSAR - Penurunan inflasi menjadi fokus utama Pj Gubernur Sulsel Bahtiar sesuai arahan Menteri Dalam Negeri. Apalagi, saat ini inflasi secara nasional sudah mulai terkendali, dan pengendalian inflasi terbaik berada di wilayah Sulsel.

Dengan itu, Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, secara virtual dan diikuti oleh seluruh kepala OPD se-Sulsel di Ruang rapat Kantor Gubernur Sulsel, Senin (11/9/23).

Mendagri Tito Karnavian dalam arahannya menyebut, secara umum inflasi secara nasional cukup terkendali. Pada Bulan Agustus 2023, tercatat inflasi 3,27 persen. "Inflasi bisa kita imbangi dengan gerakan pangan, memperkuat cadangan stok beras pemerintah. Kita bisa lakukan intervensi, agar kenaikan harga beras tidak membebani masyarakat," kata Tito Karnavian.

Tito Karnavian juga meminta agar kepala daerah bersama Tim Penggerak PKK melakukan kampanye Setop Boros Pangan, secara massif. Apalagi, Indonesia merupakan negara kedua di dunia yang boros pangan.

Sementara, Pj Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin, mengatakan pengendalian inflasi di Sulsel merupakan salah satu yang terbaik di Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari kinerja seluruh kepala daerah, jajaran Forkopimda, dan semua stakeholder lainnya.

Ia memaparkan selama triwulan dua tahun 2023, perekonomian Sulsel mampu menciptakan nilai tambah sebesar Rp165,05 triliun. Tercatat inflasi Sulsel pada Bulan Agustus 2023 sebesar 3,53 persen, sementara inflasi nasional 3,27 persen.

"Deflasi tertinggi di Kota Palopo -0,23 persen, dan deflasi terendah di Kabupaten Bulukumba -0,04 persen," ungkap Bahtiar.

Bahtiar mengimbau para kepala daerah agar turun langsung ke pasar mengecek perkembangan harga-harga kebutuhan pokok, dan serius melakukan penanganan inflasi. Juga meminta agar mendorong masyarakat memanfaatkan pekarangan mereka menanam komoditi pemicu inflasi, seperti cabe rawit.

Selain itu, dalam pertemuan tersebut, Bahtiar juga mengungkapkan ada lima hal yang perlu dilakukan pemerintah daerah untuk penanganan inflasi. Antara lain, memperbanyak kegiatan pasar murah, mengoptimalkan belanja APBD, mitigasi stabilisasi pasokan dan harga pangan di wilayah masing-masing, mulai melakukan gerakan pangan murah, dan penguatan cadangan pangan pemerintah daerah.

Pimpinan Wilayah Perum Bulog Sulselbar, Muhammad Imron Rosidi mengungkapkan, stok bulog di Sulsel relatif cukup aman. Ditambah adanya program bantuan pangan yang akan disalurkan oleh pihaknya untuk mengintervensi pasar dan menjaga stok yang ada di pasaran.

"Paling tidak dengan disalurkannya ini, 3 bulan nanti bisa mengendalikan harga lah. Dan mudah-mudahan panenan yang di September atau Oktober terakhir bisa kita serap. Karena kalau sekarang memang secara pengadaan memang juga agak seret. Karena harganya masih di atas HPP," tuturnya usai menghadiri rapat.

Adapun terkait harga beras dipasaran, bulog tetap membeli dari petani dengan harga tetap Rp9.950. Sementara, dari pantauan dan dinas ketahanan pangan harga beras di pasaran telah menyentuh angka Rp12.000. Dengan itu, pihaknya harus rutin melakukan operasi pasar dan penyaluran bantuan bahan pangan.

"Sesuai informasi dari teman-teman itu El Nino sampai tahun depan. Mungkin nanti mungkin sampai Januari Februari. Makannya pemerintah hadir lewat salah satunya dengan bantuan pangan tadi. Biar harganya bisa terkendali," jelasnya.