Serapan Bantuan Pangan di Sulsel Capai 70 Persen

MAKASSAR - Pemerintah saat ini mulai melakukan penyaluran bantuan pangan tahap ke-II di kabupaten dan kota. Di Sulsel serapan bantuan pangan ini sudah mencapai 70 persen.

Data itu terungkap dalam evaluasi yang dilakukan antara pemerintah provinsi, kabupaten dan kota Bulog Sulsel beberapa waktu lalu. Dalam evaluasi itu yang jadi perhatian adalah ketersediaan bantuan pangan dan penyaluran di remote area.

Sampai saat ini, serapan bantuan Untuk daerah-daerah yang belum merampungkan diminta untuk segera dilakukan. Khusus daerah area remote dilakukan langsung 2 bulan jika pada September belum dilakukan.

Penjabat Sekretaris Daerah Sulsel Andi Muhammad Arsjad menjelaskan, bantuan pangan ini adalah program pemerintah yang dicanangkan Presiden berupa beras 10 kg selama 3 bulan kepada Kelompok Penerima Manfaat (KPM). Bantuan diberikan bertahap mulai dari September sampai November 2023.

“Tujuan ini, mengurangi beban pengeluaran Penerima Bantuan Pangan sebagai upaya untuk menangani kerawanan pangan, kemiskinan, stunting dan gizi buruk, keadaan darurat, melindungi produsen dan konsumen serta mengendalikan dampak inflasi,” kata Arsjad, Selasa (3/10/2023).

Arsjad menyebut, penyelenggaraan penyaluran cadangan pangan pemerintah untuk pemberian bantuan pangan ini, dilaksanakan oleh Badan Pangan Nasional (BPN) melalui penugasan kepada Perum Bulog.

“Kami berharap bantuan ini dapat dinikmati oleh masyarakat penerima bantuan khusunya di Sulawesi Selatan. Dan berdasarkan data ketersediaan stok pangan sampai dengan akhir bulan desember masih aman,” sebutnya.

Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, Badan Pangan Nasional, Rachmi Widiriani mengatakan, penyaluran bantuan pangan ini, merupakan penugasan dari Presiden Jokowi ke KPM.

Kemudian, Rachmi menjelaskan dalam penyaluran bantuan pangan ini mengutamakan produksi dalam negeri. Tapi, beberapa bulan terakhir kondisinya memang ketersediaan berkurang, dan mau tidak mau harus mendatangkan tambahan dari luar.

“Ini adalah cadangan beras pemerintah yang diserahkan kepada KPM yang memang berhak menerima. Dan untuk beberapa daerah remote area pemerintah setempat sudah menjanjikan menyelesaikan sebelum masuk Oktober,” terang Rachmi.

Jadi untuk daerah remote area, menurut Rachmi akan diberikan dua salur bantuan. Di mana satu kali pemberian itu 10 Kg, dan mereka nantinya akan menerima 20 kg langsung.

Dirinya juga mengingatkan, tidak boleh ada penundaan, kalaupun terkendala alasan teknis, seperti ombak, kemudian masalah transportasi akan dimengerti. Namun, jika karena kepentingan kepala daerahnya, itu tidak bisa dilakukan.

“Makanya kami berharap, pemerintah kabupaten dan kota memperhatikan masalah ini karena bantuan pangan ini untuk diberikan ke masyarakat. Selain untuk stabilisasi pangan, juga mengantisipasi inflasi, terhadap komoditi ini,” tegasnya.