Butuh Kolaborasi Lintas Sektor Dukung Hilirisasi dan Ekonomi Berkelanjutan di Sulsel

MAKASSAR - Pemerintah terus mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Indonesia, termasuk di Provinsi Sulawesi Selatan. Salah satu agenda atau program menuju target tersebut ialah hilirisasi. Guna menggapai cita-cita itu, tidak cukup hanya pemerintah, melainkan butuh kolaborasi lintas sektor.

Hal tersebut mengemuka dalam diskusi Media Meet Up: Hilirisasi dan Keberlanjutan Ekonomi Sulsel-Road to Pekan Investasi Daerah di Private Losari Room Hotel Mercure, Kota Makassar, Senin (20/11/2023).

Kegiatan yang diselenggarakan oleh media nasional Bisnis Indonesia itu menghadirkan sejumlah pembicara. Di antaranya yakni Kabid Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal DPM-PTSP Sulsel Abdul Hadi, dan Head of Communications PT Vale Indonesia S Bayu Aji.

Hadir pula sebagai narasumber yakni Senior Manager Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN UID Sulselrabar Darmadi, dan Analis Senior KPW Bank Indonesia Provinsi Sulsel Arief Noor Rachman. Adapun sambutan pembuka dilakukan oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi Pembangunan dan Keuangan Subbidang Keuangan, Since Erna Lamba.

Dalam diskusi yang juga mengundang puluhan jurnalis itu, Since Erna Lamba menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergitas lintas sektor dalam mendukung hilirisasi dan ekonomi keberlanjutan. Seperti halnya saat penangananan pandemi Covid-19 lalu, semua pihak terkait harus saling dukung.

"Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus mengupayakan, menyatukan kekuatan untuk menarik investor. Itu untuk mendorong, menggeliatkan perekonomian demi menyelesaikan masalah ekonomi dan sosial, seperti kemiskinan dan stunting," ucap dia.

Since Erna Lamba menyampaikan Sulsel sebagai pintu gerbang atau hub Indonesia Timur memiliki keuntungan, sekaligus keunggulan dengan berbagai sektor unggulan. Mulai dari pertanian, perikanan, hingga pertambangan. Hanya saja, diakuinya keunggulan di berbagai sektor itu belum dioptimalkan, dimana itu bisa dicapai salah satunya melalui hilirisasi.

Pada kesempatan itu, ia juga memaparkan permasalahan maupun tantangan di Sulsel. Di antaranya yakni infrastruktur jalan yang belum 70 persen terbenahi, masih ada kurang lebih 2.000 km perlu dibenahi untuk jalan provinsi. Sama halnya dengan jalan kabupaten/kota diakuinya masih di bawah 70 persen.

Kabid Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal DPM-PTSP Sulsel, Abdul Hadi, menyampaikan besarnya potensi investasi di wilayahnya. Ada beberapa kawasan industri yang kini terus dikembangkan, salah satunya Kawasan Industri Bantaeng (KIBA).

Ia juga menjelaskan peluang yang dapat dilirik Sulsel dengan kehadiran Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Provinsi Kalimantan Timur. Pengembangan IKN dimana aktivitas pemerintahan coba dimulai pada 2024 membuat Sulsel dalam melirik berbagai peluang sebagai daerah penopang.

"Dengan pembangunan IKN, ya Sulsel mempunyai peluang. Pengembangan IKN itu pada 2024 kan rencananya mulai aktivitas pemerintahan," ujarnya.

Sulsel diakuinya dapat menjadi pemasok berbagai kebutuhan, seperti sayur-mayur, ternak, daging beku dan lainnya.

Pada kesempatan itu, perwakilan PT Vale dan PLN juga memaparkan mengenai upaya mendukung hilirisasi dan ekonomi keberlanjutan. PT Vale menekankan praktik tambang berkelanjutan yang muaranya mendukung program pemerintah. Sedangkan PLN menegaskan kesiapan mendukung investasi lewat infrastruktur kelistrikan.