PLN & Polda Sultra Siap Lanjutkan Sinergi Pengamanan Aset Milik Negara
Selasa, 04 Jun 2024 10:59
PLN dan Polda Sultra mulai menyusun naskah perpanjangan Pedoman Kerja Teknis (PKT) antara Polda Sultra dengan PLN yang berlangsung di Kota Kendari pada Mei lalu. Foto/Dok PLN
KENDARI - PT PLN dan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara (Polda Sultra) siap melanjutkan sekaligus meningkatkan sinergi yang telah terjalin baik. Salah satunya mengenai pengamanan aset milik negara dan objek vital nasional.
Hal itu ditunjukkan melalui agenda penyusunan naskah perpanjangan Pedoman Kerja Teknis (PKT) antara Polda Sultra dengan PLN yang berlangsung di Kota Kendari pada Mei lalu.
Acara dibuka oleh Komisaris Besar Polisi Tumpal Damayanus selaku Kepala Biro Operasi Polda Sultra. Turut hadir yakni Manager PLN Unit Pelaksana Transmisi Kendari (MUPT) Emmy Muflihatun Asani, Manager PLN Unit Pelaksana Proyek Sulawesi Tenggara (MUPP) Ronny Aprisaputra, Manager Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan PLN (MUP3) Kendari Munawir Liling , Manager Unit Pelaksana Pengendalian Pembangkitan (MUPDK) Furqon dan Direktur Pengamanan Objek Vital Polda Sultra Komisaris Besar Polisi Andi Herman.
Mewakili Polda Sulsel, Andi Herman menyampaikan kepolisian senantiasa memberikan dukungan, berkolaborasi, dan mendampingi PLN, khususnya dalam hal pengamanan aset negara, yang di dalamnya juga termasuk pengamanan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.
"Kepolisian mengantisipasi segala bentuk gangguan terhadap keamanan serta ketertiban di sekitar pembangunan tersebut. Itu semua telah menjadi tanggung jawab Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara untuk mengamankan objek vital nasional," ungkap dia.
MUPP PLN Sultra Ronny Aprisaputra menjelaskan maksud kegiatan ini untuk memperpanjang kerja sama berupa PKT antara Polda Sultra dengan PLN Holding dan PLN Nusantara Power (Sub Holding PLN).
Adapun ruang lingkupnya berupa pengamanan instalasi dan aset, pelaksanaan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, pelayanan dan penyediaan tenaga listrik serta pemanfaatan dan pengelolaan ketenagalistrikan di lingkungan kerja PT PLN (Persero) dalam wilayah hukum Polda Sultra.
"PLN senantiasa bekerja sama dengan pihak Polda Sultra dalam melindungi aset negara yang melingkupi seluruh aset perusahaan berupa barang bergerak maupun tidak bergerak yang merupakan objek vital nasional," katanya.
Ronny menambahkan aset PLN yang dimaksud di antaranya sumber daya manusia, bangunan, tanah, peralatan dan instalasi ketenagalistrikan. Sebelumnya PLN dan Polda Sultra telah melakukan Perjanjian Kerja Sama setiap periode 5 tahun.
"Dan mengingat pada 2024 perjanjian tersebut akan berakhir sehingga perlu untuk dilakukan perpanjangan Pedoman Kerja Teknis (PKT) untuk periode lima tahun ke depan," terangnya.
Selain itu Ronny mengucapkan terima kasih kepada pihak Polda Sultra atas bantuan dan dukungannya selama ini. Dengan begitu, semua kegiatan operasional PLN dapat berjalan dengan baik, lancar, dan sesuai dengan prosedur atau aturan yang berlaku.
“Semoga dengan adanya perpanjangan perjanjian ini dapat lebih mempererat hubungan baik dan meningkatkan sinergi antara PLN dan Polda Sultra dalam pengamanan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang nantinya akan menjadi aset bagi negara,” pungkasnya.
Hal itu ditunjukkan melalui agenda penyusunan naskah perpanjangan Pedoman Kerja Teknis (PKT) antara Polda Sultra dengan PLN yang berlangsung di Kota Kendari pada Mei lalu.
Acara dibuka oleh Komisaris Besar Polisi Tumpal Damayanus selaku Kepala Biro Operasi Polda Sultra. Turut hadir yakni Manager PLN Unit Pelaksana Transmisi Kendari (MUPT) Emmy Muflihatun Asani, Manager PLN Unit Pelaksana Proyek Sulawesi Tenggara (MUPP) Ronny Aprisaputra, Manager Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan PLN (MUP3) Kendari Munawir Liling , Manager Unit Pelaksana Pengendalian Pembangkitan (MUPDK) Furqon dan Direktur Pengamanan Objek Vital Polda Sultra Komisaris Besar Polisi Andi Herman.
Mewakili Polda Sulsel, Andi Herman menyampaikan kepolisian senantiasa memberikan dukungan, berkolaborasi, dan mendampingi PLN, khususnya dalam hal pengamanan aset negara, yang di dalamnya juga termasuk pengamanan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.
"Kepolisian mengantisipasi segala bentuk gangguan terhadap keamanan serta ketertiban di sekitar pembangunan tersebut. Itu semua telah menjadi tanggung jawab Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara untuk mengamankan objek vital nasional," ungkap dia.
MUPP PLN Sultra Ronny Aprisaputra menjelaskan maksud kegiatan ini untuk memperpanjang kerja sama berupa PKT antara Polda Sultra dengan PLN Holding dan PLN Nusantara Power (Sub Holding PLN).
Adapun ruang lingkupnya berupa pengamanan instalasi dan aset, pelaksanaan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, pelayanan dan penyediaan tenaga listrik serta pemanfaatan dan pengelolaan ketenagalistrikan di lingkungan kerja PT PLN (Persero) dalam wilayah hukum Polda Sultra.
"PLN senantiasa bekerja sama dengan pihak Polda Sultra dalam melindungi aset negara yang melingkupi seluruh aset perusahaan berupa barang bergerak maupun tidak bergerak yang merupakan objek vital nasional," katanya.
Ronny menambahkan aset PLN yang dimaksud di antaranya sumber daya manusia, bangunan, tanah, peralatan dan instalasi ketenagalistrikan. Sebelumnya PLN dan Polda Sultra telah melakukan Perjanjian Kerja Sama setiap periode 5 tahun.
"Dan mengingat pada 2024 perjanjian tersebut akan berakhir sehingga perlu untuk dilakukan perpanjangan Pedoman Kerja Teknis (PKT) untuk periode lima tahun ke depan," terangnya.
Selain itu Ronny mengucapkan terima kasih kepada pihak Polda Sultra atas bantuan dan dukungannya selama ini. Dengan begitu, semua kegiatan operasional PLN dapat berjalan dengan baik, lancar, dan sesuai dengan prosedur atau aturan yang berlaku.
“Semoga dengan adanya perpanjangan perjanjian ini dapat lebih mempererat hubungan baik dan meningkatkan sinergi antara PLN dan Polda Sultra dalam pengamanan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang nantinya akan menjadi aset bagi negara,” pungkasnya.
(TRI)
Berita Terkait
News
Sertifikasi 98 Persil Aset, PLN Perkuat Fondasi Pembangunan Infrastruktur Listrik
Melalui sinergi bersama BPN, PLN UIP Sulawesi berkomitmen melanjutkan penataan dan pengamanan aset tanah untuk infrastruktur listrik secara akuntabel.
Rabu, 04 Nov 2026 06:04
News
Bangun PLTA Bakaru II, PLN Buka Ruang Pengaduan bagi Warga
PLN UIP Sulawesi memperkuat akses pengaduan melalui sosialisasi mekanisme penanganan pengaduan (Grievance Redress Mechanism/GRM) di Kabupaten Pinrang, belum lama ini.
Selasa, 03 Nov 2026 19:51
News
PLN Energize GI Kolaka Smelter, Perkuat Keandalan Listrik Sulbagsel
Bertepatan dengan Hari Listrik Nasional (HLN) ke-81, PLN Unit Induk Pembangunan (UIP) Sulawesi berhasil melakukan energize Gardu Induk (GI) 150 kV Kolaka Smelter.
Selasa, 03 Nov 2026 17:41
Ekbis
Dari Sisik Ikan Jadi Produk Bernilai, PLN Dukung Perempuan Pesisir Paotere
PLN UIP Sulawesi menghadirkan bantuan sarana produksi melalui program Woman Support Woman untuk mendukung Kelompok Perempuan Pesisir Paotere.
Minggu, 01 Nov 2026 12:46
News
Penjualan Melonjak 326%, PLN UIP Sulawesi Perkuat Kompetensi Petani Kopi Batui
Ketua Kelompok Tani Kopi Batui, Fadly, mengungkapkan nilai penjualan green bean yang sebelumnya berkisar Rp75 juta per tahun kini mencapai rata-rata Rp320 juta per tahun.
Minggu, 01 Nov 2026 09:29
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Hadapi Lonjakan Nataru, PELNI Makassar Siapkan 14 Kapal Penumpang
2
Nomor Presiden RI, Media hingga Tokoh Politik Diduga Disadap Sejak 2025
3
Rektor UIN Alauddin Takjub Kemampuan Multilingual Siswa SIT Darul Fikri Makassar
4
Bantaeng Berangkatkan 750 Orang ke Porprov XVIII Sulsel, Bidik Prestasi Terbaik
5
Sengkarut Bernegara: Ketika Penjaga Hukum Berhadapan dengan Hukum
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Hadapi Lonjakan Nataru, PELNI Makassar Siapkan 14 Kapal Penumpang
2
Nomor Presiden RI, Media hingga Tokoh Politik Diduga Disadap Sejak 2025
3
Rektor UIN Alauddin Takjub Kemampuan Multilingual Siswa SIT Darul Fikri Makassar
4
Bantaeng Berangkatkan 750 Orang ke Porprov XVIII Sulsel, Bidik Prestasi Terbaik
5
Sengkarut Bernegara: Ketika Penjaga Hukum Berhadapan dengan Hukum