Data Kawasan Kumuh di Sulawesi Barat Perlu Sinkronisasi

MAMUJU - Pj Gubernur Sulbar, Akmal Malik meminta sinkronisasi data kasawan kumuh agar bisa bergerak melakukan pembangunan secara jelas.

Hal ini disampaikan oleh Akmal Malik saat membuka rapat koordinasi dan sinkronisasi penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Permukiman di Sulbar, di Graha Sandeq, Rabu, (15/02/2023).

Baca Juga: Pemprov Sulbar Segera Benahi Wisata Karampuang Agar Jadi Tujuan Wisata

Akmal Malik mengatakan PSU ini harus dikerjakan berbasis data. Dengan luas wilayah Sulbar lebih 3 juta hektar, hutan lebih 1 juta hektar, dan non hutan 586 ha. Luas itu dinilai tidak memiliki luas wilayah yang cukup untuk penyediaan PSU.

"Artinya cuman kurang lebih 0,8 persen total luas Sulbar bagi sebuah produksi sangat kecil makanya bisa jadi menyebabkan produktivitas tidak begitu bagus," katanya.

Akmal Malik juga memaparkan Data Desa Presisi (DDP), sekaligus menyesuaikan data terkait kawasan rumah kumuh di Sulbar.

"Saya berharap hadirnya PSU di wilayah Sulbar dapat mengurangi kawasan kumuh," kata Akmal Malik

Ia meminta, penterjemah terhadap kawasan kumuh dapat disinkronisasi untuk penyediaan sarana dan prasarana.

Baca Juga: Mantan Bupati di Sulbar Sebut Prof Husain Punya Jiwa Kepemimpinan Kuat

"Tolong diperjelas terminologi agar bisa melakukan pembangunan secara jelas. Agar intervensi stunting dan kemiskinan ekstrim dapat ikut diatasi. Butuh kejujurannya antara pemerintah Provinsi dan kabupaten dalam mengintervensi PSU di Sulbar," tutupnya.