Musda Dinilai Tidak Fair, Kubu AMK Minta BPP Bekukan HIPMI Sulsel

MAKASSAR - Kubu Calon Ketua Umum HIPMI Sulsel, Andi Muhammad Kilat Karaka (AMK) meminta BPP untuk membekukan kepengurusan BPD HIPMI Sulsel. Hal ini buntut dari pelaksanaan Musda yang dianggap berlangsung tidak fair.

"Kami minta BPP untuk mengambil alih kepengurusan BPD HIPMI Sulsel. Kalau bisa, dibekukan saja dulu. Supaya clear ini persoalan," kata Ketua Tim AMK, Harmansyah saat ditemui di Hotel Four Point By Sheraton, Makassar pada Senin (09/09/2024) malam.

Harmansyah membeberkan berbagi kerugian yang dialami kandidatnya. Salah satunya karena rugi ratusan juta atas ulah semena-sena yang diambil oleh penyelenggara yakni panitia pelaksana (OC) dan panitia pengarah (SC).

Harmansyah mengungkap, biaya pendaftaran Calon Ketua Umum BPD HIMPI Sulsel itu tidaklah murah, yakni sebesar Rp300 juta. Dengan rincian Rp50 juta saat mengambil formulir dan Rp250 juta untuk mengembalikan formulir.

Selain biaya pendaftaran, lanjut Harmansyah, AMK juga telah membiayai sejumlah keperluan timnya. Seperti menyewakan ruangan khusus dan kamar untuk timnya di Hotel Four Poin by Sheraton.

"Kami akan melakukan keberatan (ke BPP HIMPI Pusat) dan ada indikasi penipuan (yang dilakukan oleh penyelenggara). Kami mengeluarkan budget tidak sesuai peruntukan yang ada," ungkap mantan Ketua OKK HIPMI Sulsel itu.

Selain kerugian materi yang dialami oleh kandidatnya, kata Harmansyah, sejumlah pengurus HIMPI di tingkat kabupaten/kota yang merupakan peserta pada agenda Musda juga mengalami hal serupa. BPC HIMPI Kabupaten/Kota juga diwajibkan membayar sebesar Rp12 juta oleh penyelenggara.

"Mereka semua telah melakukan kewajibannya, tapi mereka tidak mendapatkan hak mereka dari penyelenggara," ucapnya.

Hak yang dimaksud oleh Harmansyah seperti kamar untuk peserta yang merupakan tanggungan dari pihak penyelenggara musda.

"Ini uang Rp300 juta itu bukan main-main, kami merasa ditipu," tegasnya lagi.

Menurut Harmansyah, perjalanan jagoannya menuju kursi 01 HIPMI Sulsel memang tidak mudah sejak awal. Beberapa kali, mereka merasa mendapat perlakuan yang tidak adil dari pihak penyelenggara.

Makanya ia erharap, BPP HIMPI Pusat sebagai induk organisasi secara struktural agar bisa mengambil keputusan yang bijak atas polemik yang terjadi.

"Yang jelas kami menolak bila ada hasil Musda HIMPI Sulsel yang dilakukan oleh pihak tertentu," jelas Harmansyah.

Sementara itu, AMK merasa keberatan atas pemindahan lokasi pelaksanaan Musda HIPMI Sulsel. Dimana pemindahan ini tak diberitahukan sebelumnya kepada AMK dan timnya.

Musda HIPMI Sulsel 2024 sempat dibuka di Hotel Four Poin by Sheraton Makassar. Namun dipindahkan ke Balai Pertemuan Hasanuddin (BPH) Kodam XIV Hasanuddin, Jl Urip Sumoharjo, Makassar.

"Tentu kami merasa ditipu terkait dipindahkannya lokasi musda. Karena ada tempat yang sudah kita sepakati bersama dan pembukaannya pun sudah dilakukan di tempat ini," ungkap AMK.

Kata AMK, pada saat perhelatan pembukaan, kegiatan berjalan dengan kondusif. Sejumlah pihak yang disebut hadir antara lain Forkopimda Sulsel, Ketua Umum BPP HIPMI Pusat, perwakilan BPD HIMPI tingkat provinsi lain, dan para peserta musda.

"Dan kegiatan berlangsung aman-aman saja. Tidak ada riak-riak, tidak ada gesekan, dan tempat ini sangat kondusif dan aman," ucap AMK.

Namun, lanjut AMK, seusai pagelaran pembukaan, situasi mendadak berubah. Pihak penyelenggara tanpa melakukan koordinasi dan kesepakatan bersama, langsung memindahkan lokasi kegiatan.

"Alasan yang dibuat oleh seakan-akan bahwa ada gesekan, ada chaos, dan lain-lain, itu hoax. Tidak terbukti. Alasannya sangat mengada-ada," kuncinya.