DPRD Sulsel Soroti Utang DBH Pemprov Sulsel, Harap Segera Dilunasi
Senin, 13 Jan 2025 14:55
Wakil Ketua Komisi C DPRD Sulsel, Fadel Muhammad Tauphan Ansar merasa miris melihat utang Dana Bagi Hasil (DBH) Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/kota. Foto: Istimewa
MAKASSAR - Wakil Ketua Komisi C DPRD Sulsel, Fadel Muhammad Tauphan Ansar merasa miris melihat utang Dana Bagi Hasil (DBH) Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota. Pasalnya, utang DBH untuk 2024 dan 2025 mencapai Rp972 miliar.
"Kalau total utang DBH, saya juga agak miris melihatnya, Rp972 miliar. Itu untuk 24 kabupaten," kata Legislator dari Fraksi Gerindra itu usai melakukan Rapat Kerja dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Pemprov Sulsel pada Senin, (13/01/2025).
Menurut Fadel, Pemprov Sulsel baru membayar utang DBH kepada empat daerah, yakni, Takalar, Pinrang, Sidrap dan Luwu Utara. Sementara 20 daerah lainnya, rencana dibayarkan tahun ini.
Fadel mengungkapkan, terjadinya tunggakan DBH lantaran Pemprov Sulsel mengalihkan anggaran untuk pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.
"Karena memang permasalahan DBH tahun 2024, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan fokus di Pilkada, jadi prioritaskan Pilkada. Jadi untuk DBH ditunda sementara," ujarnya.
"Harapannya Komisi C, kita harus menggenjot bagaimana caranya utang-utang dana bagi hasil ini harus terselesaikan dengan cepat. Karena kasihan teman-teman di Kabupaten/kota selalu mengeluhkan terkait hal tersebut," sambungnya.
Terpisah, Kepala BKAD Sulsel, Salehuddin menyebut, pihaknya telah menyiapkan pembayaran DBH dalam APBD Pokok 2025. Totalnya mencapai Rp1,9 triliun untuk bayar utang DBH 2024 dan 2025.
"(Utang) DBH Rp1,9 triliun anggaran tahun ini dan anggaran kurang tahun sebelumnya, 2024. Tahun ini diharapkan rampung," ungkapnya.
Sekretaris Komisi C DPRD Sulsel, Salman Alfariz Karsa Sukardi berharap, anggaran Rp1,9 triliun untuk bayar DBH tidak dialihkan lagi.
"APBD 2025 yang sudah disetujui 1,9 triliun untuk DBH, saya berharap tidak lagi dialihkan," tandasnya.
"Kalau total utang DBH, saya juga agak miris melihatnya, Rp972 miliar. Itu untuk 24 kabupaten," kata Legislator dari Fraksi Gerindra itu usai melakukan Rapat Kerja dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Pemprov Sulsel pada Senin, (13/01/2025).
Menurut Fadel, Pemprov Sulsel baru membayar utang DBH kepada empat daerah, yakni, Takalar, Pinrang, Sidrap dan Luwu Utara. Sementara 20 daerah lainnya, rencana dibayarkan tahun ini.
Fadel mengungkapkan, terjadinya tunggakan DBH lantaran Pemprov Sulsel mengalihkan anggaran untuk pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.
"Karena memang permasalahan DBH tahun 2024, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan fokus di Pilkada, jadi prioritaskan Pilkada. Jadi untuk DBH ditunda sementara," ujarnya.
"Harapannya Komisi C, kita harus menggenjot bagaimana caranya utang-utang dana bagi hasil ini harus terselesaikan dengan cepat. Karena kasihan teman-teman di Kabupaten/kota selalu mengeluhkan terkait hal tersebut," sambungnya.
Terpisah, Kepala BKAD Sulsel, Salehuddin menyebut, pihaknya telah menyiapkan pembayaran DBH dalam APBD Pokok 2025. Totalnya mencapai Rp1,9 triliun untuk bayar utang DBH 2024 dan 2025.
"(Utang) DBH Rp1,9 triliun anggaran tahun ini dan anggaran kurang tahun sebelumnya, 2024. Tahun ini diharapkan rampung," ungkapnya.
Sekretaris Komisi C DPRD Sulsel, Salman Alfariz Karsa Sukardi berharap, anggaran Rp1,9 triliun untuk bayar DBH tidak dialihkan lagi.
"APBD 2025 yang sudah disetujui 1,9 triliun untuk DBH, saya berharap tidak lagi dialihkan," tandasnya.
(UMI)
Berita Terkait
Sulsel
Kepala Daerah Terpilih Alumni DPRD Sulsel Kembali ke Kantor untuk Silaturahmi
Dua mantan anggota DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) yang terpilih sebagai kepala daerah pada Pilkada 2024 kembali bertandang ke kantor lamanya. Keduanya adalah Andi Ina Kartika Sari dan Selle Ks Dalle.
Jum'at, 17 Jan 2025 21:07
Sulsel
Pemprov Sulsel Belum Cairkan Rp30 Miliar DBH untuk Pemkab Maros
Dana Bagi Hasil (DBH) Pemerintah Kabupaten Maros mengendap di Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel). Nilainya mencapai Rp30 miliar.
Jum'at, 17 Jan 2025 10:47
News
Prof Fadjry Djufry Dampingi Dua Menteri Tinjau Harga Kebutuhan Pokok
Penjabat Gubernur Sulsel Prof Fadjry Djufry mendampingi Menteri Koordinator Bidang (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan dan Menteri Perdagangan Budi Santoso, meninjau harga kebutuhan pokok di Pasar Pa'baeng-baeng, Kota Makassar, Jumat, (17/01/2025)
Jum'at, 17 Jan 2025 10:02
News
Andi Indriaty Syaiful Resmi Jabat Pj Ketua Tim Penggerak PKK Sulsel
Andi Indriaty Syaiful resmi dilantik sebagai Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Sulsel sekaligus dikukuhkan sebagai Penjabat Ketua Pembina Posyandu Provinsi Sulawesi Selatan
Kamis, 16 Jan 2025 18:55
Sulsel
Gandeng Dinkes, Sekretariat DPRD Sulsel Gelar Donor Darah
Sekretariat DPRD Sulsel bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Provinsi menggelar kegiatan bakti sosial donor darah pada Kamis, (16/01/2025). Kegiatan ini berlangsung di lobi Gedung Tower DPRD Sulsel.
Kamis, 16 Jan 2025 15:20
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Kejari Wajo Tetapkan Tersangka Kredit Fiktif di Wajo, 2 Mantri BRI dan 3 Calo Ditahan
2
Sekolah Islam Athirah Gelar Pentas Inklusi, Usung Tema Perjalanan Waktu
3
Pemkab Bantaeng Mulai Bayar Gaji Tertunda ASN, Guru Masih Tertahan
4
Haka Auto dan Voltron Resmikan SPKLU DC Charging di Makassar
5
Kejari Wajo Tetapkan 5 Orang Tersangka Kredit Fiktif
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Kejari Wajo Tetapkan Tersangka Kredit Fiktif di Wajo, 2 Mantri BRI dan 3 Calo Ditahan
2
Sekolah Islam Athirah Gelar Pentas Inklusi, Usung Tema Perjalanan Waktu
3
Pemkab Bantaeng Mulai Bayar Gaji Tertunda ASN, Guru Masih Tertahan
4
Haka Auto dan Voltron Resmikan SPKLU DC Charging di Makassar
5
Kejari Wajo Tetapkan 5 Orang Tersangka Kredit Fiktif