DPRD Sulsel Garansi Tindaklanjuti Berbagai Tuntutan HMI Cagora

Rabu, 26 Feb 2025 22:21
DPRD Sulsel Garansi Tindaklanjuti Berbagai Tuntutan HMI Cagora
Anggota DPRD Sulsel, Haslinda saat menerima aspirasi HMI Cagora. Foto: Humas DPRD Sulsel
Comment
Share
MAKASSAR - Anggota Komisi E DPRD Sulsel, Haslinda menerima aspirasi yang disampaikan oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Gowa Raya dalam aksi demonstrasi bertajuk “Merah Putih Undercover” pada Rabu (26/02/2025).

Dalam aksi tersebut, massa membawa berbagai tuntutan yang mencakup isu nasional, regional, dan lokal.

Isu nasional yang disorot antara lain Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran, Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, serta program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Di tingkat regional dan lokal, mereka mengangkat isu terkait mafia tanah, tambang dan migas, pelanggaran HAM, serta kasus tersangka kosmetik bermerkuri yang hingga kini belum ditahan.

“Kami akan menyampaikan aspirasi adik-adik sekalian ke pemerintah pusat dan DPR RI. Untuk tuntutan yang bersifat regional dan nasional, kami akan segera memanggil semua pihak terkait untuk melakukan rapat dengar pendapat dengan adek-adek HMI Cabang Gowa Raya. Ini akan segera dijadwalkan,” ujar Haslinda.

Ketua HMI Cabang Gowa Raya, Nawir Kalling, dalam pernyataan sikapnya, menyoroti sikap DPRD Sulsel dalam menyikapi kebijakan pemerintah pusat serta mempertanyakan ketegasan lembaga legislatif tersebut bersama aparat kepolisian terkait penegakan hukum di Sulsel.

“Secara umum, kami membawa aspirasi skala nasional, regional, dan lokal ke DPRD ini agar ada kejelasan sikap dan tindak lanjut dari lembaga DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dalam melihat kebijakan pemerintah pusat yang menuai polemik dan kontroversi. Kami juga meminta DPRD mengawasi kinerja eksekutif dan yudikatif di Sulawesi Selatan,” tegas Nawir.

Ia juga menyoroti sejumlah kasus yang dianggap belum tuntas di Sulawesi Selatan, termasuk kasus skincare bermerkuri yang dinilai tidak ada perkembangan.

“Banyak kasus yang tidak tuntas sampai hari ini di Sulsel, salah satunya adalah tersangka kasus skincare bermerkuri yang masih bebas berkeliaran. Pertanyaannya, ada apa dengan penegakan hukum di Sulawesi Selatan?” katanya.

Setelah mendengar komitmen dari perwakilan DPRD Sulsel, massa aksi HMI menegaskan agar aspirasi tersebut terus dikawal dan segera ditindaklanjuti.

Aksi demonstrasi yang berlangsung hingga malam hari ini akhirnya berakhir setelah perwakilan DPRD Sulsel menerima aspirasi mereka. Massa HMI kemudian membubarkan diri dengan tertib.
(UMI)
Berita Terkait
Legislator DPRD Sulsel Ungkap Celah Pajak Alat Berat, Begini Solusinya
News
Legislator DPRD Sulsel Ungkap Celah Pajak Alat Berat, Begini Solusinya
Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) dari Fraksi PKS, Andi Syaifuddin Patahuddin, menilai penerimaan pajak dari penggunaan alat berat, khususnya di sektor pertambangan, belum optimal.
Kamis, 09 Apr 2026 18:45
DPRD Sulsel Soroti Pendidikan Sulsel: TKA Anjlok, Pengawas Minim, Infrastruktur Terbengkalai
Sulsel
DPRD Sulsel Soroti Pendidikan Sulsel: TKA Anjlok, Pengawas Minim, Infrastruktur Terbengkalai
Komisi E DPRD Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Barru dalam rangka pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulawesi Selatan Akhir Tahun Anggaran 2025 bidang pendidikan.
Rabu, 08 Apr 2026 15:43
HMI Jeneponto Desak Kejati Usut Tuntas Dugaan Korupsi Pasar Lassang
News
HMI Jeneponto Desak Kejati Usut Tuntas Dugaan Korupsi Pasar Lassang
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jeneponto menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan, Selasa (7/4/2026).
Selasa, 07 Apr 2026 16:56
Legislator DPRD Sulsel Desak Dinas Koperasi Transparan Soal Dana Hibah Wisata
News
Legislator DPRD Sulsel Desak Dinas Koperasi Transparan Soal Dana Hibah Wisata
Anggota Komisi B DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mallarangan Tutu, menyoroti realisasi dana hibah di sektor pariwisata.
Senin, 06 Apr 2026 08:52
Heriwawan Kritik Penambahan Anggaran Rest Area Terbengkalai di Jeneponto dan Sidrap
Sulsel
Heriwawan Kritik Penambahan Anggaran Rest Area Terbengkalai di Jeneponto dan Sidrap
Komisi B DPRD Sulsel menggelar rapat kerja bersama dengan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulsel membahas LKPJ Gubernur Sulsel Akhir Tahun Anggaran 2025, berlangsung di kantor sementara dewan pada Rabu (01/04/2026).
Rabu, 01 Apr 2026 15:23
Berita Terbaru