DPRD Sulsel Garansi Tindaklanjuti Berbagai Tuntutan HMI Cagora

Rabu, 26 Feb 2025 22:21
DPRD Sulsel Garansi Tindaklanjuti Berbagai Tuntutan HMI Cagora
Anggota DPRD Sulsel, Haslinda saat menerima aspirasi HMI Cagora. Foto: Humas DPRD Sulsel
Comment
Share
MAKASSAR - Anggota Komisi E DPRD Sulsel, Haslinda menerima aspirasi yang disampaikan oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Gowa Raya dalam aksi demonstrasi bertajuk “Merah Putih Undercover” pada Rabu (26/02/2025).

Dalam aksi tersebut, massa membawa berbagai tuntutan yang mencakup isu nasional, regional, dan lokal.

Isu nasional yang disorot antara lain Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran, Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, serta program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Di tingkat regional dan lokal, mereka mengangkat isu terkait mafia tanah, tambang dan migas, pelanggaran HAM, serta kasus tersangka kosmetik bermerkuri yang hingga kini belum ditahan.

“Kami akan menyampaikan aspirasi adik-adik sekalian ke pemerintah pusat dan DPR RI. Untuk tuntutan yang bersifat regional dan nasional, kami akan segera memanggil semua pihak terkait untuk melakukan rapat dengar pendapat dengan adek-adek HMI Cabang Gowa Raya. Ini akan segera dijadwalkan,” ujar Haslinda.

Ketua HMI Cabang Gowa Raya, Nawir Kalling, dalam pernyataan sikapnya, menyoroti sikap DPRD Sulsel dalam menyikapi kebijakan pemerintah pusat serta mempertanyakan ketegasan lembaga legislatif tersebut bersama aparat kepolisian terkait penegakan hukum di Sulsel.

“Secara umum, kami membawa aspirasi skala nasional, regional, dan lokal ke DPRD ini agar ada kejelasan sikap dan tindak lanjut dari lembaga DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dalam melihat kebijakan pemerintah pusat yang menuai polemik dan kontroversi. Kami juga meminta DPRD mengawasi kinerja eksekutif dan yudikatif di Sulawesi Selatan,” tegas Nawir.

Ia juga menyoroti sejumlah kasus yang dianggap belum tuntas di Sulawesi Selatan, termasuk kasus skincare bermerkuri yang dinilai tidak ada perkembangan.

“Banyak kasus yang tidak tuntas sampai hari ini di Sulsel, salah satunya adalah tersangka kasus skincare bermerkuri yang masih bebas berkeliaran. Pertanyaannya, ada apa dengan penegakan hukum di Sulawesi Selatan?” katanya.

Setelah mendengar komitmen dari perwakilan DPRD Sulsel, massa aksi HMI menegaskan agar aspirasi tersebut terus dikawal dan segera ditindaklanjuti.

Aksi demonstrasi yang berlangsung hingga malam hari ini akhirnya berakhir setelah perwakilan DPRD Sulsel menerima aspirasi mereka. Massa HMI kemudian membubarkan diri dengan tertib.
(UMI)
Berita Terkait
Terima Audiensi Kanwil Kemenhaj, DPRD Sulsel Kawal Sistem Kuota Haji Baru demi Keadilan Jamaah
Sulsel
Terima Audiensi Kanwil Kemenhaj, DPRD Sulsel Kawal Sistem Kuota Haji Baru demi Keadilan Jamaah
Kanwil Haji dan Umrah Sulsel menemui Ketua DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi di Kantor Sementara DPRD Sulsel, Jalan AP Pettarani, Makassar, Senin (05/01/2025).
Senin, 05 Jan 2026 18:38
Waka DPRD Sulsel Sufriadi Arif Salurkan Bantuan kepada Korban Kebakaran di Sempange
Sulsel
Waka DPRD Sulsel Sufriadi Arif Salurkan Bantuan kepada Korban Kebakaran di Sempange
Musibah kebakaran terjadi di Kelurahan Sempange, Kecamatan Tanasitolo, Wajo. Wakil Ketua DPRD Sulsel, Sufriadi Arif turun langsung memberikan perhatian dan bantuan kepada warga yang terdampak.
Senin, 05 Jan 2026 08:37
DPRD Sulsel Tegaskan Lahan 394 Hektare PT IHIP Aset Sah Pemkab Luwu Timur
Sulsel
DPRD Sulsel Tegaskan Lahan 394 Hektare PT IHIP Aset Sah Pemkab Luwu Timur
DPRD Sulsel menggelar RDP terkait Perjanjian Kerja Sama antara Pemkab Lutim dengan PT IHIP tentang Penggunaan Lahan Bekas Kompensasi DAM Karebbe di Desa Harapan, Kecamatan Malili.
Kamis, 18 Des 2025 19:18
Kementerian PU Hanya Rehab Gedung DPRD Sulsel, Disebut Bangunan Kokoh & Selesai 6 Bulan
Sulsel
Kementerian PU Hanya Rehab Gedung DPRD Sulsel, Disebut Bangunan Kokoh & Selesai 6 Bulan
Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum bersama PT Hutama Karya resmi menandatangani kontrak paket rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan gedung negara serta prasarana publik yang terdampak aksi demonstrasi di Provinsi Sulawesi Selatan.
Kamis, 11 Des 2025 22:02
Hindari Ketegangan Warga dengan TNI, DPRD Sulsel Usul Lokasi Pembangunan Batalyon Digeser
Sulsel
Hindari Ketegangan Warga dengan TNI, DPRD Sulsel Usul Lokasi Pembangunan Batalyon Digeser
Komisi C DPRD Sulsel merekomendasikan Pemprov Sulsel untuk mencari lahan alternatif bagi pembangunan Batalyon TNI TP 872 di Desa Rampoang, Kecamatan Tana Lili, Kabupaten Luwu Utara.
Kamis, 11 Des 2025 20:21
Berita Terbaru