Bupati Lutra Sebut PPID Simbol dari Semangat Transparansi
Tim Sindomakassar
Rabu, 12 Apr 2023 16:03
Bupati Lutra Indah Putri Indriani, saat membuka Rakor PPID Pelaksana dan SP4N-LAPOR!, Senin (10/4/2023) lalu. Foto/Dok Pemkab Lutra
LUWU UTARA - Pernyataan menarik dilontarkan Bupati Luwu Utara (Lutra), Indah Putri Indriani, di hadapan para PPID Pelaksana lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lutra. Bupati Lutra dua periode ini menegaskan kehadiran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah simbol dari semangat transparansi.
“Berbicara PPID, itu adalah bagian dari upaya pemerintah mendorong semangat transparansi guna mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih,” ucap Indah, saat membuka Rakor PPID Pelaksana dan SP4N-LAPOR!, Senin (10/4/2023) lalu.
Ia mengingatkan bahwa PPID dalam lingkup pemerintah adalah salah satu instrumen penting dalam mewujudkan pemerintahan yang mengedepankan semangat transparansi.
“Dalam konteks pemerintahan, PPID adalah bagian dari tanggung jawab kita di dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, salah satunya ada pada aspek transparansi,” terangnya.
Untuk itu, Bupati beralias IDP ini berharap PPID menjadi salah satu bagian atau puzzle terpenting dalam menjaga dan meningkatkan reputasi dan citra positif pemerintah.
“Jangan takut dibilang pencitraan, karena sebenarnya citra itu adalah sesuatu yang baik dan positif. Lalu kenapa kita harus berpikir negatif?,” jelas orang nomor satu di Lutra ini.
Sebenarnya makna pencitraan itu adalah bagian dari strategi pemerintah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, dan PPID harus menjadi bagian dari strategi itu.
Menurutnya, PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab terhadap pendokumentasian, pemeliharaan, penyediaan, distribusi dan pelayanan informasi pemerintah, sehingga PPID menjadi instrumen penting dalam meningkatkan reputasi pemerintah di mata publik.
“Cara pandang kita ini yang harus diubah. Meski jari kelingking kita yang bekerja, kalau bisa seluruh dunia tahu. Karena ini semua adalah bagian dari laporan kinerja kita,” imbuhnya.
Diketahui bahwa pencitraan adalah sebuah pembuktian kualitas diri yang dilakukan konsisten. Nah, seorang pelayan publik harus bisa membuktikan kualitasnya. Pembuktian ini yang kemudian disebut dengan personal branding.
“Berbicara PPID, itu adalah bagian dari upaya pemerintah mendorong semangat transparansi guna mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih,” ucap Indah, saat membuka Rakor PPID Pelaksana dan SP4N-LAPOR!, Senin (10/4/2023) lalu.
Ia mengingatkan bahwa PPID dalam lingkup pemerintah adalah salah satu instrumen penting dalam mewujudkan pemerintahan yang mengedepankan semangat transparansi.
“Dalam konteks pemerintahan, PPID adalah bagian dari tanggung jawab kita di dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, salah satunya ada pada aspek transparansi,” terangnya.
Untuk itu, Bupati beralias IDP ini berharap PPID menjadi salah satu bagian atau puzzle terpenting dalam menjaga dan meningkatkan reputasi dan citra positif pemerintah.
“Jangan takut dibilang pencitraan, karena sebenarnya citra itu adalah sesuatu yang baik dan positif. Lalu kenapa kita harus berpikir negatif?,” jelas orang nomor satu di Lutra ini.
Sebenarnya makna pencitraan itu adalah bagian dari strategi pemerintah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, dan PPID harus menjadi bagian dari strategi itu.
Menurutnya, PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab terhadap pendokumentasian, pemeliharaan, penyediaan, distribusi dan pelayanan informasi pemerintah, sehingga PPID menjadi instrumen penting dalam meningkatkan reputasi pemerintah di mata publik.
“Cara pandang kita ini yang harus diubah. Meski jari kelingking kita yang bekerja, kalau bisa seluruh dunia tahu. Karena ini semua adalah bagian dari laporan kinerja kita,” imbuhnya.
Diketahui bahwa pencitraan adalah sebuah pembuktian kualitas diri yang dilakukan konsisten. Nah, seorang pelayan publik harus bisa membuktikan kualitasnya. Pembuktian ini yang kemudian disebut dengan personal branding.
(TRI)
Berita Terkait
Sulsel
KPU Luwu Utara Terima Rp922 Juta Tambahan Anggaran untuk Sukseskan Pilkada 2024
KPU Luwu Utara (Lutra) menerima tambahan anggaran untuk pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Jumlahnya mencapai Rp922 juta.
Rabu, 13 Nov 2024 19:18
Sulsel
Politisi Golkar Amir Mahmud Resmi jadi Ketua DPRD Luwu Utara Periode 2024-2029
Amir Mahmud resmi dilantik sebagai Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara periode 2024 - 2029 pada Rabu (16/10/2024).
Rabu, 16 Okt 2024 12:13
Sulsel
Fauzi-Ajie Resmi Daftar ke KPU Lutra, Diantar 4 Partai Politik
Bakal Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Luwu Utara, Muhammad Fauzi dan Ajie Saputra resmi mendaftar di KPU Lutra, Kamis (29/8/2024) pukul 21.00 WITA.
Jum'at, 30 Agu 2024 15:02
Sulsel
Program Kampung Alsintan untuk Pemerataan Penggunaan Alat dan Mesin Pertanian di Lutra
Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Utara kini menyediakan data layanan alat dan mesin pertanian (alsintan) melalui program inovatif bernama "Kampung Alsintan".
Selasa, 13 Agu 2024 10:43
Sulsel
Pendaftar Masamba Run 2024 Capai 1.800 Orang di Luwu Utara
Pendaftar untuk acara Masamba Run 2024 telah mencapai 1.800 orang. Event ini merupakan salah satu event terbesar di Luwu Utara.
Kamis, 08 Agu 2024 15:26
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Survei Pamungkas Pilwalkot Makassar Jelang Pencoblosan: MULIA 41,9%, INIMI 25,1%, SEHATI 21,1%
2
Warga Jeneponto Ditabrak Mobil, Tim Sarif-Qalby Siap Tanggung Biaya Pengobatan
3
Tanggapi Hasil Survei LSI, Pegiat Data Ragukan Sehati Bisa Salip Mulia Jelang Pencoblosan
4
Sarif-Qalby Gelar Kampanye Akbar, 93 Ribu Massa Tumpah Ruah di Lapangan Pastur
5
Bawaslu Soppeng Ingatkan KPU dan Paslon untuk Patuhi Aturan Masa Tenang Pilkada
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Survei Pamungkas Pilwalkot Makassar Jelang Pencoblosan: MULIA 41,9%, INIMI 25,1%, SEHATI 21,1%
2
Warga Jeneponto Ditabrak Mobil, Tim Sarif-Qalby Siap Tanggung Biaya Pengobatan
3
Tanggapi Hasil Survei LSI, Pegiat Data Ragukan Sehati Bisa Salip Mulia Jelang Pencoblosan
4
Sarif-Qalby Gelar Kampanye Akbar, 93 Ribu Massa Tumpah Ruah di Lapangan Pastur
5
Bawaslu Soppeng Ingatkan KPU dan Paslon untuk Patuhi Aturan Masa Tenang Pilkada