Terungkap Fraksi PDIP, Gerindra & Demokrat Belum Sepakati Hak Angket DPRD Sulsel
Jum'at, 04 Jul 2025 19:30

Perwakilan Fraksi DPRD Sulsel menyerahkan dokumen hak angket kepada pimpinan dewan. Foto: Humas DPRD Sulsel
MAKASSAR - MAKASSAR -- Tiga Fraksi DPRD Sulsel belum menandatangani dokumen hak angket untuk mengusut aset Pemprov di kawasan Centre Point of Indonesia (CPI) Makassar.
Ketiganya memilih belum mengambil sikap. Mereka ialah Fraksi PDI Perjuangan, Gerindra dan Demokrat.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Alimuddin memberikan alasan pihaknya belum menyepakati persetujuan hak angket. Ia bilang, sikap fraksi harus terlebih dahulu disetujui oleh DPP dan DPD.
"Alasannya hanya soal mekanisme internal, yang mengatur jika Anggota Fraksi PDI Perjuangan ingin mengajukan Hak Angket atas persetujuan DPD PDI Perjuangan Sulsel dan DPP PDI Perjuangan," katanya.
Meski begitu, Alimuddin menekankan Fraksi PDI Perjuangan membuka ruang untuk mendukung hak angket ini.
"Insya Allah jika diajukan di Paripurna dan mendengarkan latar belakang pengajuan Hak Angket, kita akan bicarakan di Fraksi," jelasnya.
Anggota Fraksi Gerindra, Patudangi juga menyampaikan alasan pihaknya belum menyetujui hak angket ini. Ia bilang, fraksinya masih akan mencermati poin-poin pembahasannya.
"Kami belum ikut tanda tangan karena kami belum rapat di tingkat fraksi," kuncinya.
Sementara itu, enam Fraksi DPRD Sulsel sepakat mendorong digulirkannya hak angket yakni Nasdem, Golkar, PKB, PPP, PKS dan Harapan. Mereka juga telah menyodorkan berkasnya ke pimpinan dewan.
Anggota Fraksi Golkar, Kadir Halid menekankan bahwa hak angket DPRD Sulsel sebagai misi penyelamatan aset Pemprov Sulsel.
"Jadi itu yang utamanya angket ini adalah bagaimana mengembalikan aset pemprov yang ada 12,11 hektare di CPI," jelas Kadir Halid.
Kadir menjelaskan, lahan seluas 12,11 hektare milik Pemprov Sulsel di CPI belum diserahkan PT Yasmin Bumi Asri selaku pengembang kawasan reklamasi tersebut.
Padahal, aset itu merupakan bagian dari kerja sama yang wajib diserahkan PT Yasmin setelah melewati batas tenggat waktu.
Kadir menghitung, nilai aset Pemprov Sulsel di kawasan CPI mencapai Rp2,4 triliun. Acuannya adalah harga lahan di CPI yang diklaim mencapai Rp20 juta per meter.
"Selain itu, kerja sama reklamasi ini seluas 157 hektare, yang baru direklamasi oleh PT Yasmin baru 106 hektare dan mereka tidak bisa melanjutkan," tandasnya.
Ketiganya memilih belum mengambil sikap. Mereka ialah Fraksi PDI Perjuangan, Gerindra dan Demokrat.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Alimuddin memberikan alasan pihaknya belum menyepakati persetujuan hak angket. Ia bilang, sikap fraksi harus terlebih dahulu disetujui oleh DPP dan DPD.
"Alasannya hanya soal mekanisme internal, yang mengatur jika Anggota Fraksi PDI Perjuangan ingin mengajukan Hak Angket atas persetujuan DPD PDI Perjuangan Sulsel dan DPP PDI Perjuangan," katanya.
Meski begitu, Alimuddin menekankan Fraksi PDI Perjuangan membuka ruang untuk mendukung hak angket ini.
"Insya Allah jika diajukan di Paripurna dan mendengarkan latar belakang pengajuan Hak Angket, kita akan bicarakan di Fraksi," jelasnya.
Anggota Fraksi Gerindra, Patudangi juga menyampaikan alasan pihaknya belum menyetujui hak angket ini. Ia bilang, fraksinya masih akan mencermati poin-poin pembahasannya.
"Kami belum ikut tanda tangan karena kami belum rapat di tingkat fraksi," kuncinya.
Sementara itu, enam Fraksi DPRD Sulsel sepakat mendorong digulirkannya hak angket yakni Nasdem, Golkar, PKB, PPP, PKS dan Harapan. Mereka juga telah menyodorkan berkasnya ke pimpinan dewan.
Anggota Fraksi Golkar, Kadir Halid menekankan bahwa hak angket DPRD Sulsel sebagai misi penyelamatan aset Pemprov Sulsel.
"Jadi itu yang utamanya angket ini adalah bagaimana mengembalikan aset pemprov yang ada 12,11 hektare di CPI," jelas Kadir Halid.
Kadir menjelaskan, lahan seluas 12,11 hektare milik Pemprov Sulsel di CPI belum diserahkan PT Yasmin Bumi Asri selaku pengembang kawasan reklamasi tersebut.
Padahal, aset itu merupakan bagian dari kerja sama yang wajib diserahkan PT Yasmin setelah melewati batas tenggat waktu.
Kadir menghitung, nilai aset Pemprov Sulsel di kawasan CPI mencapai Rp2,4 triliun. Acuannya adalah harga lahan di CPI yang diklaim mencapai Rp20 juta per meter.
"Selain itu, kerja sama reklamasi ini seluas 157 hektare, yang baru direklamasi oleh PT Yasmin baru 106 hektare dan mereka tidak bisa melanjutkan," tandasnya.
(UMI)
Berita Terkait

Sulsel
Temu Kader Gerindra Sulsel, Dukungan Presiden Prabowo 2 Periode Menguat
DPD Gerindra Sulsel menggelar temu kader di Hotel Claro Makassar pada Jumat (04/07/2025). Hadir Sekjen DPP, Ahmad Muzani dan Anggota Dewan Pembina DPP, Sudaryono.
Jum'at, 04 Jul 2025 18:30

Sulsel
29 Anggota DPRD Sulsel Gulirkan Hak Angket, Misi Penyelamatan Aset Rp2,4 T di CPI
Sebanyak enam fraksi di DPRD Sulsel secara resmi mengajukan hak angket untuk mengusut aset Pemprov di kawasan Centre Point of Indonesia (CPI) Makassar.
Kamis, 03 Jul 2025 21:44

Sulsel
RP Sebut Internal Golkar Adem Jelang Musda, Tapi Orang Luar yang Heboh
Golkar Barru belum mengambil sikap di musyawarah daerah (Musda) DPD I Sulsel. Padahal mayoritas DPD II kabupaten/kota lainnya sudah condong mendukung Munafri Arifuddin (Appi).
Senin, 30 Jun 2025 19:32

Sulsel
DPRD Sulsel Bakal Gelar RDP Soal Ribut-ribut Rencana Tambang Emas di Sinjai
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan, Fauzi Andi Wawo menerima perwakilan demonstran yang menyuarakan penolakan terhadap rencana pertambangan di Kabupaten Sinjai.
Rabu, 25 Jun 2025 22:30

Sulsel
Pengelola Tambang Bangsa Damai Siap Beroperasi dan Laksanakan Rekomendasi DPRD Sulsel
CV Bangsa Damai selaku pengelola tambang batu di Tikala, Toraja Utara, mengapresiasi Komisi D DPRD Sulsel yang telah menerbitkan rekomendasi terkait aktivitas pertambangan tersebut.
Rabu, 25 Jun 2025 10:15
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Bupati Uji Nurdin Serahkan RPJMD 2025-2029 DPRD Bantaeng
2

PKK Gowa Dapat Bantuan Motor Sampah dari CSR Alfa Group
3

Jelang Beautiful Malino, Bupati Husniah Mulai Berkantor di Tinggimoncong
4

Temu Kader Gerindra Sulsel, Dukungan Presiden Prabowo 2 Periode Menguat
5

Terungkap Fraksi PDIP, Gerindra & Demokrat Belum Sepakati Hak Angket DPRD Sulsel
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Bupati Uji Nurdin Serahkan RPJMD 2025-2029 DPRD Bantaeng
2

PKK Gowa Dapat Bantuan Motor Sampah dari CSR Alfa Group
3

Jelang Beautiful Malino, Bupati Husniah Mulai Berkantor di Tinggimoncong
4

Temu Kader Gerindra Sulsel, Dukungan Presiden Prabowo 2 Periode Menguat
5

Terungkap Fraksi PDIP, Gerindra & Demokrat Belum Sepakati Hak Angket DPRD Sulsel