Kunjungan ke Bulog Bulukumba, KPPU Temukan Beras Program SPHP Oplosan
Rabu, 30 Jul 2025 16:42
Jajaran KPPU Makassar ketika menggali informasi terkair stok beras di Bulog Bulukumba. Foto: Istimewa
BULUKUMBA - Kantor Wilayah (Kanwil) Komisi Pengawasa Persaingan Usaha (KPPU) Makassar melakukan kunjungan ke kantor dan gudang Bulog Cabang Bulukumba, Selasa (27/7/2025). Kunjungan itu merespons melonjaknya harga beras di pasar.
Rombongan KPPU Makassar dipimpin Plt Kepala Kanwil, Hasiholan Pasaribu. Kedatangan mereka disambut Kepala Cabang Bulog Bulukumba, Farid Nur. Hasiholan Pasaribu menyampaikan bahwa isu mahalnya harga beras turut menjadi pengawasan KPPU.
"Kunjungan ini kami lakukan untuk mengumpulkan data dan informasi apakah ada isu persaingan usaha terkait mahalnya harga beras," kata Hasiholan dalam keterangan pers yang diterima.
Kepala Bulog Cabang Bulukumba, Farid Nur menyampaikan bahwa stok beras di Bulog saat ini 50.000 ton. Sebagian di antaranya merupakan cadangan beras pemerintah (CPB), yang terdiri atas beras lokal dan sebagian beras impor.
Untuk mengatasi gejolak harga beras, Bulog kata Farid dapat melakukan penyaluran dengan dua mekanisme. Pertama, melalui bantuan pangan kepada keluarga penerima manfaat (KPM). Kedua, melalui program beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan).
Farid Nur menambahkan penyaluran beras SPHP dapat dilakukan melalui toko pengecer di pasar tradisional, toko binaan pemda, koperasi desa/kelurahan merah putih, gerakan pangan murah (GPM) oleh dinas ketahanan pangan.
Hanya saja, kendalanya adalah Bulog tidak bisa menyalurkan beras SPHP tanpa adanya rekomendasi atau permintaan dari pemda dalam hal ini Dinas Ketananan Pangan. Beras SPHP termasuk dalam kategori beras medium yang dikemas dalam karung 5 kg. Harga jual sesuai HET Rp 12.500 per kg dengan membatasi pembelian maksimal 2 karung per orang.
Selain itu, Bulog juga melibatkan satgas pangan untuk pengawasan penyaluran beras SPHP. Dalam pengawasan yang sempat dilakukan beberapa waktu yang ditemukan adanya beras SPHP yang dioplos dengan beras kualias yang lebih rendah.
"Permasalahan lainnya yang dialami Bulog Bulukumba yakni kesulitan penggilingan mitra Bulog untuk menyerap gabah petani karena adanya sistem ijon yang mengikat petani dengan tengkulak," beber Farid.
Hasiholan Pasaribu menanggapi bahwa ada tiga informasi penting yang diperoleh dari kunjungan ini. Pertama, adanya temuan beras SPHP yang dioplos. Kedua, terkait kendala penyaluran beras SPHP sehingga beras lambat sampai ke pasar. Terakhir, terkait kesulitan penggilingan Bulog untuk menyerap gabah petani.
"Informasi yang kami dapatkan hari ini tentu sangat penting dan akan kami laporkan ke pimpinan sebagai bahan pertimbangan tindak lanjut langkah-langkah apa yang perlu dilakukan oleh KPPU berdasarkan tupoksi KPPU," pungkas Hasiholan.
Rombongan KPPU Makassar dipimpin Plt Kepala Kanwil, Hasiholan Pasaribu. Kedatangan mereka disambut Kepala Cabang Bulog Bulukumba, Farid Nur. Hasiholan Pasaribu menyampaikan bahwa isu mahalnya harga beras turut menjadi pengawasan KPPU.
"Kunjungan ini kami lakukan untuk mengumpulkan data dan informasi apakah ada isu persaingan usaha terkait mahalnya harga beras," kata Hasiholan dalam keterangan pers yang diterima.
Kepala Bulog Cabang Bulukumba, Farid Nur menyampaikan bahwa stok beras di Bulog saat ini 50.000 ton. Sebagian di antaranya merupakan cadangan beras pemerintah (CPB), yang terdiri atas beras lokal dan sebagian beras impor.
Untuk mengatasi gejolak harga beras, Bulog kata Farid dapat melakukan penyaluran dengan dua mekanisme. Pertama, melalui bantuan pangan kepada keluarga penerima manfaat (KPM). Kedua, melalui program beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan).
Farid Nur menambahkan penyaluran beras SPHP dapat dilakukan melalui toko pengecer di pasar tradisional, toko binaan pemda, koperasi desa/kelurahan merah putih, gerakan pangan murah (GPM) oleh dinas ketahanan pangan.
Hanya saja, kendalanya adalah Bulog tidak bisa menyalurkan beras SPHP tanpa adanya rekomendasi atau permintaan dari pemda dalam hal ini Dinas Ketananan Pangan. Beras SPHP termasuk dalam kategori beras medium yang dikemas dalam karung 5 kg. Harga jual sesuai HET Rp 12.500 per kg dengan membatasi pembelian maksimal 2 karung per orang.
Selain itu, Bulog juga melibatkan satgas pangan untuk pengawasan penyaluran beras SPHP. Dalam pengawasan yang sempat dilakukan beberapa waktu yang ditemukan adanya beras SPHP yang dioplos dengan beras kualias yang lebih rendah.
"Permasalahan lainnya yang dialami Bulog Bulukumba yakni kesulitan penggilingan mitra Bulog untuk menyerap gabah petani karena adanya sistem ijon yang mengikat petani dengan tengkulak," beber Farid.
Hasiholan Pasaribu menanggapi bahwa ada tiga informasi penting yang diperoleh dari kunjungan ini. Pertama, adanya temuan beras SPHP yang dioplos. Kedua, terkait kendala penyaluran beras SPHP sehingga beras lambat sampai ke pasar. Terakhir, terkait kesulitan penggilingan Bulog untuk menyerap gabah petani.
"Informasi yang kami dapatkan hari ini tentu sangat penting dan akan kami laporkan ke pimpinan sebagai bahan pertimbangan tindak lanjut langkah-langkah apa yang perlu dilakukan oleh KPPU berdasarkan tupoksi KPPU," pungkas Hasiholan.
(MAN)
Berita Terkait
News
KPPU Dalami Dugaan Monopoli dan Predatory Pricing oleh TikTok
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) meningkatkan penanganan laporan dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang melibatkan platform TikTok di Indonesia ke tahap penyelidikan.
Sabtu, 01 Agu 2026 09:25
News
Mentan Bongkar Dugaan Mafia Beras Fortifikasi, Harga Tembus Rp42 Ribu per Kg
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman membongkar dugaan praktik permainan dalam penjualan beras fortifikasi yang dipasarkan dengan harga jauh di atas kewajaran.
Kamis, 30 Jul 2026 16:10
Ekbis
OJK - KPPU Perkuat Sinergi Awasi Persaingan Usaha di Sektor Keuangan
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memperkuat sinergi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU).
Rabu, 08 Jul 2026 17:37
Sulsel
KPPU Gandeng MUI Kawal Kemitraan UMKM dan Persaingan Usaha di Sektor Syariah
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) memperkuat kolaborasi untuk mengawal kemitraan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta mendorong persaingan usaha yang sehat di sektor syariah.
Senin, 06 Jul 2026 01:01
Sulsel
Pemkab Pangkep Libatkan KPPU untuk Mitigasi Pelanggaran Persaingan Usaha
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pangkep menggandeng Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam upaya mitigasi pelanggaran persaingan usaha pada sektor pengadaan barang dan jasa.
Senin, 20 Apr 2026 12:31
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Golkar Lutim Buka Pintu Lebar, Aripin Ungkap Sudah Ada Figur Baru yang Siap Bergabung
2
Unhas Kembangkan Teknologi Pascapanen untuk Konversi Kopi Robusta di Bululumba
3
Kolaborasi PLN & Pemkot Makassar Perkuat Kesiapsiagaan Hadapi Kekeringan Makassar
4
Gempa di NTT Tak Ganggu Operasional Bandara Sultan Hasanuddin
5
Gadai Mas Nusantara KCP Tolo Dukung Semarak HUT ke-81 RI di Kelara
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Golkar Lutim Buka Pintu Lebar, Aripin Ungkap Sudah Ada Figur Baru yang Siap Bergabung
2
Unhas Kembangkan Teknologi Pascapanen untuk Konversi Kopi Robusta di Bululumba
3
Kolaborasi PLN & Pemkot Makassar Perkuat Kesiapsiagaan Hadapi Kekeringan Makassar
4
Gempa di NTT Tak Ganggu Operasional Bandara Sultan Hasanuddin
5
Gadai Mas Nusantara KCP Tolo Dukung Semarak HUT ke-81 RI di Kelara