Kunjungan ke Bulog Bulukumba, KPPU Temukan Beras Program SPHP Oplosan
Rabu, 30 Jul 2025 16:42

Jajaran KPPU Makassar ketika menggali informasi terkair stok beras di Bulog Bulukumba. Foto: Istimewa
BULUKUMBA - Kantor Wilayah (Kanwil) Komisi Pengawasa Persaingan Usaha (KPPU) Makassar melakukan kunjungan ke kantor dan gudang Bulog Cabang Bulukumba, Selasa (27/7/2025). Kunjungan itu merespons melonjaknya harga beras di pasar.
Rombongan KPPU Makassar dipimpin Plt Kepala Kanwil, Hasiholan Pasaribu. Kedatangan mereka disambut Kepala Cabang Bulog Bulukumba, Farid Nur. Hasiholan Pasaribu menyampaikan bahwa isu mahalnya harga beras turut menjadi pengawasan KPPU.
"Kunjungan ini kami lakukan untuk mengumpulkan data dan informasi apakah ada isu persaingan usaha terkait mahalnya harga beras," kata Hasiholan dalam keterangan pers yang diterima.
Kepala Bulog Cabang Bulukumba, Farid Nur menyampaikan bahwa stok beras di Bulog saat ini 50.000 ton. Sebagian di antaranya merupakan cadangan beras pemerintah (CPB), yang terdiri atas beras lokal dan sebagian beras impor.
Untuk mengatasi gejolak harga beras, Bulog kata Farid dapat melakukan penyaluran dengan dua mekanisme. Pertama, melalui bantuan pangan kepada keluarga penerima manfaat (KPM). Kedua, melalui program beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan).
Farid Nur menambahkan penyaluran beras SPHP dapat dilakukan melalui toko pengecer di pasar tradisional, toko binaan pemda, koperasi desa/kelurahan merah putih, gerakan pangan murah (GPM) oleh dinas ketahanan pangan.
Hanya saja, kendalanya adalah Bulog tidak bisa menyalurkan beras SPHP tanpa adanya rekomendasi atau permintaan dari pemda dalam hal ini Dinas Ketananan Pangan. Beras SPHP termasuk dalam kategori beras medium yang dikemas dalam karung 5 kg. Harga jual sesuai HET Rp 12.500 per kg dengan membatasi pembelian maksimal 2 karung per orang.
Selain itu, Bulog juga melibatkan satgas pangan untuk pengawasan penyaluran beras SPHP. Dalam pengawasan yang sempat dilakukan beberapa waktu yang ditemukan adanya beras SPHP yang dioplos dengan beras kualias yang lebih rendah.
"Permasalahan lainnya yang dialami Bulog Bulukumba yakni kesulitan penggilingan mitra Bulog untuk menyerap gabah petani karena adanya sistem ijon yang mengikat petani dengan tengkulak," beber Farid.
Hasiholan Pasaribu menanggapi bahwa ada tiga informasi penting yang diperoleh dari kunjungan ini. Pertama, adanya temuan beras SPHP yang dioplos. Kedua, terkait kendala penyaluran beras SPHP sehingga beras lambat sampai ke pasar. Terakhir, terkait kesulitan penggilingan Bulog untuk menyerap gabah petani.
"Informasi yang kami dapatkan hari ini tentu sangat penting dan akan kami laporkan ke pimpinan sebagai bahan pertimbangan tindak lanjut langkah-langkah apa yang perlu dilakukan oleh KPPU berdasarkan tupoksi KPPU," pungkas Hasiholan.
Rombongan KPPU Makassar dipimpin Plt Kepala Kanwil, Hasiholan Pasaribu. Kedatangan mereka disambut Kepala Cabang Bulog Bulukumba, Farid Nur. Hasiholan Pasaribu menyampaikan bahwa isu mahalnya harga beras turut menjadi pengawasan KPPU.
"Kunjungan ini kami lakukan untuk mengumpulkan data dan informasi apakah ada isu persaingan usaha terkait mahalnya harga beras," kata Hasiholan dalam keterangan pers yang diterima.
Kepala Bulog Cabang Bulukumba, Farid Nur menyampaikan bahwa stok beras di Bulog saat ini 50.000 ton. Sebagian di antaranya merupakan cadangan beras pemerintah (CPB), yang terdiri atas beras lokal dan sebagian beras impor.
Untuk mengatasi gejolak harga beras, Bulog kata Farid dapat melakukan penyaluran dengan dua mekanisme. Pertama, melalui bantuan pangan kepada keluarga penerima manfaat (KPM). Kedua, melalui program beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan).
Farid Nur menambahkan penyaluran beras SPHP dapat dilakukan melalui toko pengecer di pasar tradisional, toko binaan pemda, koperasi desa/kelurahan merah putih, gerakan pangan murah (GPM) oleh dinas ketahanan pangan.
Hanya saja, kendalanya adalah Bulog tidak bisa menyalurkan beras SPHP tanpa adanya rekomendasi atau permintaan dari pemda dalam hal ini Dinas Ketananan Pangan. Beras SPHP termasuk dalam kategori beras medium yang dikemas dalam karung 5 kg. Harga jual sesuai HET Rp 12.500 per kg dengan membatasi pembelian maksimal 2 karung per orang.
Selain itu, Bulog juga melibatkan satgas pangan untuk pengawasan penyaluran beras SPHP. Dalam pengawasan yang sempat dilakukan beberapa waktu yang ditemukan adanya beras SPHP yang dioplos dengan beras kualias yang lebih rendah.
"Permasalahan lainnya yang dialami Bulog Bulukumba yakni kesulitan penggilingan mitra Bulog untuk menyerap gabah petani karena adanya sistem ijon yang mengikat petani dengan tengkulak," beber Farid.
Hasiholan Pasaribu menanggapi bahwa ada tiga informasi penting yang diperoleh dari kunjungan ini. Pertama, adanya temuan beras SPHP yang dioplos. Kedua, terkait kendala penyaluran beras SPHP sehingga beras lambat sampai ke pasar. Terakhir, terkait kesulitan penggilingan Bulog untuk menyerap gabah petani.
"Informasi yang kami dapatkan hari ini tentu sangat penting dan akan kami laporkan ke pimpinan sebagai bahan pertimbangan tindak lanjut langkah-langkah apa yang perlu dilakukan oleh KPPU berdasarkan tupoksi KPPU," pungkas Hasiholan.
(MAN)
Berita Terkait

News
Kabar Gembira! Pupuk Indonesia Salurkan 2.574 Paket Beras SPHP ke Masyarakat
Masyarakat sekitar PT Pupuk Indonesia menyambut baik kegiatan penyaluran 2.574 paket beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang berlangsung pada 8–19 September 2025.
Selasa, 09 Sep 2025 12:14

News
Mendagri Tito: Inflasi Nasional Turun, SPHP Bantu Stabilkan Harga Beras
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebutkan inflasi pangan nasional yang terus menunjukkan tren penurunan.
Sabtu, 06 Sep 2025 09:37

News
92% Stok Beras Nasional di Tangan Swasta Tak Halangi Pemerintah Optimalkan Pengendalian Harga
Direktur Utama Perum Bulog, Achmad Rizal Ramdhani, menjelaskan bahwa terbatasnya penguasaan stok oleh pemerintah menjadi salah satu faktor utama dalam pengendalian harga beras.
Sabtu, 16 Agu 2025 19:32

Ekbis
Komisi IV DPR RI Sebut Stok Beras di Bulog Makassar Melimpah
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin hadir mendampingi Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto dan rombongan saat melakukan kunjungan kerja di Kompleks Pergudangan Panaikang, Perum Bulog.
Selasa, 12 Agu 2025 10:46

News
Atasi Beras Oplosan Harus Lewat Penegakan Hukum dan Revisi Kebijakan
Persoalan beras oplosan tidak hanya sekadar menyangkut aspek moral hazard atau pelanggaran hukum dari para pelaku usaha, tetapi juga disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang secara ekonomi tidak rasional dan justru menciptakan potensi kerugian bagi produsen.
Jum'at, 08 Agu 2025 07:17
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Munafri–Aliyah Tunjukkan Sikap Egaliter, Dengarkan Tuntutan Mahasiswa HMI Makassar
2

Dukung Visi Kota Rendah Karbon, Green SM Luncurkan Layanan Taksi Listrik di Makassar
3

Transformasi Digital Dorong Kinerja Positif Bluebird Makassar
4

Masyarakat Pangkep Antusias Ikut Maulid Nabi di Rujab Bupati, Ada Hadiah Umrah
5

Golden Sandeq Suite: Keindahan dan Kenyamanan di Atas Kota Makassar
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Munafri–Aliyah Tunjukkan Sikap Egaliter, Dengarkan Tuntutan Mahasiswa HMI Makassar
2

Dukung Visi Kota Rendah Karbon, Green SM Luncurkan Layanan Taksi Listrik di Makassar
3

Transformasi Digital Dorong Kinerja Positif Bluebird Makassar
4

Masyarakat Pangkep Antusias Ikut Maulid Nabi di Rujab Bupati, Ada Hadiah Umrah
5

Golden Sandeq Suite: Keindahan dan Kenyamanan di Atas Kota Makassar