Gerindra Jeneponto Sayangkan Ada OPD Belum Realisasikan APBD Pokok 2025

JENEPONTO - Ketua Harian Partai Gerindra Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, Abdul Hafid menyayangkan ada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum merealisasikan kegiatan APBD Pokok 2025, padahal APBD perubahan sudah diketuk.

"Saya sayangkan masih adanya OPD yang belum realisasikan kegiatan APBD Pokok 2025 padahal sudah paripurna penetapan APBD perubahan," ungkap Abdul Hafid, melalui sabungan via WhatsApp, Senin (3/11/2025).

Abdul Hafid menilai, di bawah kepemimpinan Bupati Jeneponto Paris Yasir, Jeneponto telah berhasil memperoleh predikat Wajat Tanpa Pengecualian (WTP).

"Jeneponto di bawah kepemimpinan H. Paris Yasir, SE telah berhasil melangkah dengan berhasilnya daerah ini memperoleh predikat WTP," ujar Abdul Hafid mantan Legislator Gerindra.

Keberhasilan Kabupaten Jeneponto meraih predikat WTP tentu tidak terlepas dari dukungan semua unsur terkait.

"Tentu semuanya tidak lepas dari dukungan semua OPD, namun disayangkan di akhir tahun ini, masih ada OPD yang tidak maksimal dalam menindak lanjuti kegitan yang sudah disetujui oleh tim Banggar DPRD dan TAPD tahun 2024," ungkapnya.

Untuk mendukung nawacita Presiden Prabowo Subianto, Abdul Hafid berharap Dinas Peternakan Kabupaten Jeneponto mendukung visi misi kegiatan presiden utamanya menyukseskan Makanan Bergizi Gratis (MBG).

"Utamanya Dinas Bidang Peternakan yang mana kegiatan ini sangat mendukung visi misi kegiatan Bapak Presiden utamanya MBG (Makan Bergizi Gratis). Adapun kegiatan yang sudah disetujui tersebut adalah pengadaan ayam petelur di Desa Lebang Manai dan Desa Kassi Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto," ujarnya.

Selaku mantan anggota DPR Jeneponto yang tahu tentang pengawasan dan fungsi DPR. Ia berharap agar wakil rakyat di Dapil 4 meliputi Kecamatan Kelara dan Rumbia untuk proaktif melakukan pengawasan realisasi anggaran.

"Jadi saya berharap wakil rakyat dari dapil 4 Kelara-Rumbia seharusnya pro aktif melakukan pengawasan realisasi anggaran, penyerapan anggaran seharusnya tepat waktu, tepat sasaran dan efisien," tegas Abdul Hafid.

Abdul Hafid menegaskan, seharusnya OPD terkait responsif menindak lanjuti kegiatan tersebut.

"Seharusnya OPD tersebut responsif agar masyarakat bisa menikmati kegiatan tersebut untuk meningkatkan ekonomi rakyat sehingga keluar dari kemiskinan ekstrem, jangan karena faktor mutasi sehingga kegiatan diabaikan, padahal OPD-nya punya kemampuan untuk melakukan kegiatan, kalau terkendala tekhnis seharusnya dicarikan solusi atau mengganti cepat PPTKnya.

Pengadaan ayam petelur tidak hanya di Kecamatan Rumbia, namun juga ada di Kecamatan Tamalatea dan pengadaan kambing ada di Tamalatea dan Bangkala.