Efisiensi Rp133 Miliar, Andi Ina Bawa Pulang Hampir Rp400 Miliar untuk Barru

MAKASSAR - Bupati Barru, Andi Ina Kartika Sari memaparkan hasil kinerjanya selama setahun menjadi kepala daerah. Pemaparan itu disampaikan dalam dialog publik yang digelar di Makassar pada Selasa (17/02/2026).

Andi Ina mengatakan kebijakan efisiensi anggaran tak menghalangi pembangunan infrastruktur di daerahnya. Ia mengaku berhasil menarik anggaran lebih banyak, dibanding nilai yang diefisienkan.

"Saya harus merelakan Rp133 miliar di tahun 2025, tetapi alhamdulillah saya menerima anggaran dari pusat tiga kali lipat, yang totalnya hampir Rp400 miliar," katanya.

Dalam diskusi yang bertajuk "Barru dalam Nahkoda Perempuan: Setahun Kepemimpinan Andi Ina Kartika Sari", ia menyampaikan salah satu anggaran pusat yang diterimanya ialah Instruksi Presiden (Inpres) jalan desa (IJD) sebesar Rp50 miliar.

Proyek ini fokus pada peningkatan kualitas jalan desa dan konektivitas strategis, termasuk preservasi ruas Jalan Doi-Doi-Wanawaru dan Wanawaru-Barang, yang bertujuan meningkatkan aksesibilitas dan distribusi ekonomi.

"Alhamdulillah, total IJD yang kami dapatkan di Kabupaten Barru sebesar Rp50 miliar. Tidak gampang mendapatkan itu, dan kami bersyukur," ujarnya.

Andi Ina menyampaikan, menjadi kepala daerah tidaklah gampang. Menurutnya, tak cukup hanya dengan dipilih oleh rakyat sebagai pemilih fanatik, tetapi juga dibutuhkan jaringan di luar sana yang bisa membantu.

"Tetapi kita membutuhkan jaringan dan itulah yang saya rasakan. Dengan jaringan-jaringan yang saya miliki, partai politik saya Partai Golkar, jaringan jabatan saya sebelumnya sebagai Ketua DPRD Sulsel, kami bisa memperjuangkan tambahan anggaran," tuturnya.

Selain IJD, Andi Ina juga menyampaikan kebijakannya untuk berani mengambil pinjaman dari Bank Sulselbar sebesar Rp22 miliar. Anggaran ini sudah dirasakan oleh masyarakat Barru dengan melakukan perbaikan jalan sejauh 15km pada 2025.

"Ada 8 ruas jalan dari 7 kecamatan yang kami alhamdulillah perbaiki. Dan ada juga 3 ruas yang kami perbaiki sedikit, jadi total ada 11 ruas yang diperbaiki dengan anggaran hamper Rp22 miliar dari pinjaman BPD," terangnya.

Andi Ina menjelaskan, dirinya bersama Wakil Bupati sepakat mengambil pinjaman dari BPD, dikarenakan persoalan anggaran yang tidak memungkinkan. Pinjaman sebesar Rp22 miliar itu difokuskan untuk program wajib yakni pembangunan infrastruktur yang merata di Barru.

"Jadi anggaran Rp22 miliar pinjaman itu kami ambil selama 4 tahun, dengan pembayarannya itu melalui deviden kami, yang tentunya kami adalah pemegang saham di BPD sendiri," terangnya.

"Jadi setiap tahun deviden yang kami dapatkan, lebih baik dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur jalan bagi masyrakat. Ketimbang diberikan kepada kegiatan-kegiatan yang tidak penting," jelasnya.

Sementara itu, Konsultan dan Peneliti, Muh Asratillah, menilai pemerintah Kabupaten Barru berupaya menyelaraskan pembangunan daerah dengan program strategis nasional.

Menurutnya, sejumlah indikator pembangunan menunjukkan tren positif, seperti meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang kini berada di kisaran 75 poin serta pertumbuhan ekonomi yang naik dari 4,92 persen pada 2024 menjadi 5,13 persen pada 2025.

“Kepemimpinan daerah saat ini ditandai dengan pola kolaboratif, adaptif, dan komunikatif, termasuk melalui upaya konsolidasi birokrasi dengan pelantikan ratusan pejabat untuk mempercepat implementasi kebijakan,” ujarnya.

Adapun Akademisi dan Pengamat Politik Pemerintahan, Andi Luhur Prianto. Ia menilai konsolidasi elite politik di Barru cukup kuat dan menghadirkan kombinasi kepemimpinan antara politisi dan teknokrat.

Meski demikian, ia mengingatkan pentingnya memastikan pertumbuhan ekonomi berdampak langsung pada pengurangan kemiskinan serta pemerataan pembangunan infrastruktur di wilayah pesisir hingga pegunungan.

“Tantangan pemerintah daerah ke depan adalah mengeksekusi program RPJMD di tengah keterbatasan anggaran, sekaligus menjaga komunikasi publik agar masyarakat memahami proses pembangunan yang berjalan,” tutupnya.