Musrenbang Tematik 2026 Bantaeng Jadi Forum Bahas Isu Strategis Kelompok Rentan

BANTAENG - Bupati Bantaeng, M. Fathul Fauzy Nurdin, membuka secara resmi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik Tahun 2026 tingkat Kabupaten Bantaeng. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Balai Kartini, Rabu (1/4/2026).

Musrenbang Tematik Tahun 2026 mengusung tema “Membangun Generasi Unggul yang Inklusif dan Responsif Gender untuk Bantaeng Bangkit.” Kegiatan ini secara khusus membahas isu anak, perempuan, disabilitas, dan stunting.

Forum ini menjadi ruang strategis yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari unsur pemerintah, masyarakat, akademisi, LSM, hingga kelompok rentan. Mereka membahas isu-isu spesifik yang memerlukan perhatian serta penanganan terpadu dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

Kepala Bappeda Kabupaten Bantaeng, Indrawan Lestari, dalam laporannya menyampaikan bahwa Musrenbang Tematik diselenggarakan sebagai wadah partisipatif untuk menggali dan merumuskan permasalahan serta kebutuhan khusus perempuan, anak, dan kelompok rentan yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam program reguler pemerintah daerah.

“Tujuan utama kegiatan ini adalah mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan spesifik perempuan dan anak di daerah agar dapat terintegrasi dalam kebijakan dan program pembangunan yang lebih tepat sasaran,” ujarnya.

Sementara itu, dalam sambutannya, Bupati Bantaeng, Muh. Fathul Fauzy Nurdin, menegaskan bahwa Musrenbang Tematik Tahun 2026 mengangkat tiga isu strategis, yakni pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, percepatan penanganan stunting, serta peningkatan pelayanan bagi penyandang disabilitas.

“Anak-anak dan perempuan adalah dua pilar utama dalam pembangunan peradaban sebuah daerah. Jika keduanya kuat, maka fondasi pembangunan kita juga akan kokoh,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan capaian Kabupaten Bantaeng dalam upaya percepatan penurunan stunting. Pada Juli 2025, Kabupaten Bantaeng menjadi salah satu penerima Dana Insentif Fiskal (DIF) atas kinerja terbaik dalam penurunan stunting tingkat nasional tahun 2025.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah memberikan landasan hukum yang kuat dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, termasuk penyediaan fasilitas publik yang ramah disabilitas, akses pendidikan inklusif, peluang kerja yang setara, serta jaminan sosial yang memadai.

“Saya berharap ruang Musrenbang Tematik ini bukan sekadar seremoni. Ini adalah ruang kerja sama untuk menghasilkan usulan-usulan yang berakar pada fakta lapangan. Libatkan suara perempuan, suara anak, dan suara penyandang disabilitas. Jadikan mereka subjek utama pembangunan, bukan sekadar target program,” tegasnya.

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, dilakukan penandatanganan berita acara yang disaksikan langsung oleh Bupati Bantaeng. Penandatanganan tersebut melibatkan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Sosial, tokoh perempuan, Ketua Forum Disabilitas, Ketua Forum Anak Butta Toa, serta Ketua FDM Sipakatau.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kabag Log Polres Bantaeng, Kompol Supriadi mewakili Kapolres Bantaeng; Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Bantaeng, Ahmad Putra Dwi mewakili Kajari Bantaeng; Pasi Intel Kodim 1410 Bantaeng, Kapten Inf. Mustari mewakili Dandim 1410/Bantaeng; anggota DPRD Bantaeng, Hj. Emmywati dan Hj. Andi Nurhayati mewakili Ketua DPRD Bantaeng; Tenaga Ahli Bidang Pembangunan Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat, Putri Fatimah Nurdin; Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng, H. Misbah; para kepala OPD, camat, akademisi, pemerhati anak dan perempuan, serta perwakilan forum disabilitas.