Kandidat Eksternal Bisa jadi Ketua DPC PPP, Tapi Wajib Ikuti Uji Kelayakan

MAKASSAR - Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sulawesi Selatan, Ilham Ari Fauzi menyatakan pihaknya tengah mematangkan pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) yang dijadwalkan berlangsung serentak pada Sabtu, 25 April 2026.

Berdasarkan hasil rapat terakhir, pembukaan Muscab akan dilaksanakan secara daring dan dihadiri oleh jajaran Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Ketua Umum PPP dijadwalkan membuka kegiatan secara resmi.

“Pembukaan hingga sidang paripurna pertama akan dilaksanakan secara virtual melalui Zoom,” kata Ilham saat ditemui di Kantor DPW PPP Sulsel pada Jumat (17/4/2026).

Ia menjelaskan, DPW akan mengelola satu ruang utama, sementara 22 kabupaten/kota mengikuti melalui jaringan masing-masing dalam satu forum yang sama. Dalam forum tersebut, peserta akan membahas tata tertib serta penjelasan teknis pelaksanaan Muscab.

Setelah itu, sidang akan diskors dan dilanjutkan oleh masing-masing Dewan Pimpinan Cabang (DPC) untuk menggelar pleno II hingga pleno V secara internal.

Pada pleno VI yang membahas penetapan formatur, perwakilan DPW akan hadir langsung di masing-masing kabupaten/kota. Pada tahap ini, sejumlah figur calon ketua DPC mulai mengemuka, baik dari kader internal maupun kandidat baru.

Ilham menegaskan, calon dari eksternal partai akan menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test). Sementara itu, kader internal akan dinilai berdasarkan rekam jejak, dengan kemungkinan hanya melalui pertanyaan normatif.

Menjelang pelaksanaan Muscab, DPW juga melakukan evaluasi terhadap kinerja DPC di seluruh wilayah. Evaluasi mencakup daerah dengan capaian positif maupun wilayah yang dinilai masih memerlukan perhatian khusus.

Beberapa daerah yang dinilai menunjukkan kinerja baik antara lain Gowa, Takalar, Bantaeng, dan Bone yang berhasil meraih kursi pimpinan. Namun, terdapat pula daerah yang mengalami peningkatan suara tanpa diikuti kenaikan jumlah kursi, serta sebaliknya.

“Semua itu menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat struktur partai ke depan,” ujarnya.

DPW menegaskan, fokus utama Muscab kali ini adalah menghadirkan sosok ketua DPC yang memiliki kapasitas kepemimpinan kuat serta mampu mengaktifkan mesin partai secara optimal, terutama dalam menghadapi tahapan verifikasi faktual.

Sebagai syarat pencalonan, setiap kandidat ketua DPC diwajibkan menandatangani pakta integritas sesuai keputusan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas).

Beberapa poin utama dalam pakta integritas tersebut meliputi kewajiban menyediakan kantor, melengkapi struktur kepengurusan hingga tingkat Pimpinan Anak Cabang (PAC), serta memenuhi target kaderisasi dengan rasio minimal satu kader per seribu jumlah penduduk di masing-masing daerah.