Banyak Keluhan soal PPDB, Pimpinan DPRD Sulsel Sebut Disdik Tidak Profesional

Jum'at, 14 Jul 2023 14:02
Banyak Keluhan soal PPDB, Pimpinan DPRD Sulsel Sebut Disdik Tidak Profesional
Wakil Ketua DPRD Sulsel, Syaharuddin Alrif. Foto: IST
Comment
Share
MAKASSAR - Proses penerimaan siswa SMA/SMK melalui sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2023 oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Sulawesi Selatan mendapat banyak sorotan dari berbagai pihak. Tak sedikit orang tua siswa yang mengeluh, karena pendaftaran yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2018 ini menimbulkan sejumlah masalah.

Pada proses PPDB Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel membuka 5 jalur untuk kategori SMA, diantaranya domisili, afirmasi, akademik, prestasi dan jalur khusus. Sementara kategori SMK hanya 4 jalur, tanpa ada jalur khusus.



Wakil Ketua DPRD Sulsel, Syaharuddin Alrif merasa berang melihat sistem pelaksanaan PPDB di Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan yang dinilai tidak profesional. Dirinya mengaku banyak menerima keluhan dari masyarakat yang bukan hanya di Kota Makassa, namun hampir di berbagai daerah di Sulsel.

"Dinas pendidikan Sulawesi Selatan dalam pelaksanaan PPDB tidak profesionalis, termasuk para kepala sekolah yang ada di seluruh Sulawesi Selatan. Sehingga semakin amburadul sistem penerimaan peserta didik baru di Sulawesi Selatan, karena saya sendiri banyak menerima masyarakat yang komplain," katanya.

Syahar menyampaikan, beberapa persoalan yang diterimanya dari orang tua siswa. Diantaranya ialah bahwa yang seharusnya masuk zonasi, malah tidak diterima. Dan yang harusnya masuk jalur prestasi, tidak masuk, karena menurutnya yang menangani harus dilakukan perbaikan.

"Salah satu penyebabnya karena sering terjadi perubahan komposisi di Dinas Pendidikan Sulsel sehingga mempengaruhi. Padahal seharusnya setiap tahun kita sudah semakin bagus penerimaan PPDBnya karena penganggaran juga sudah cukup besar," ujarnya.



Politisi Nasdem ini menjelaskan, dibanding pada pengalaman tahun-tahun sebelumnya, justru tahun 2023 yang paling tidak tertata rapi. Makanya menimbulkan keresahan bagi para orang tua siswa di Sulawesi Selatan dan banyak muncul seperti rasa ketidak percayaan kepada penyelenggara.

"Ada salah satu contoh media sosial yang menggelitik karena orang tua siswa mengukur secara manual dari rumahnya ke sekolah untuk mengukur jalur zonasi. Dan ini menjadi salah satu bukti jika penerimaan siswa baru tahun 2023 semakin amburadul," tegasnya.
(UMI)
Berita Terkait
Satu Tahun DPRD Sulsel, Perayaan Sederhana di Tengah Pemulihan Gedung Rakyat
Sulsel
Satu Tahun DPRD Sulsel, Perayaan Sederhana di Tengah Pemulihan Gedung Rakyat
Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) periode 2024–2029 memperingati satu tahun masa jabatan mereka dengan doa bersama dan pemotongan tumpeng, Rabu (24/09/2025).
Rabu, 24 Sep 2025 17:36
Andi Ugi Kembali ke DPRD Sulsel: Masuki Periode ke-8, 33 Tahun jadi Wakil Rakyat
Sulsel
Andi Ugi Kembali ke DPRD Sulsel: Masuki Periode ke-8, 33 Tahun jadi Wakil Rakyat
Andi Sugiarti Mangun Karim melengkapi formasi anggota DPRD Sulsel menjadi 85 orang. Ia resmi dilantik dan mengambil sumpahnya dalam rapat paripurna di Kantor Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, Makassar pada Rabu (17/09/2025).
Rabu, 17 Sep 2025 18:45
DPRD Sulsel Dalami Proyek Bendung dan Embung Bermasalah Senilai Rp60 Miliar di Bone
Sulsel
DPRD Sulsel Dalami Proyek Bendung dan Embung Bermasalah Senilai Rp60 Miliar di Bone
DPRD Sulsel sedang mendalami proyek bermasalah yang nilainya sekira Rp60 miliar di Kabupaten Bone. Proyek ini berupa bendung dan embung yang terletak di Desa Ujung Lamuru, Kecamatan Lappariaja.
Selasa, 16 Sep 2025 12:32
Kunjungi DPRD Sulsel, Kementerian PU Anggarkan Rp99 Miliar Perbaikan Gedung Tower
Sulsel
Kunjungi DPRD Sulsel, Kementerian PU Anggarkan Rp99 Miliar Perbaikan Gedung Tower
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya meninjau kondisi Gedung DPRD Sulsel pasca-dibakar saat aksi demonstrasi anarkis beberapa waktu lalu.
Selasa, 16 Sep 2025 10:40
Kunjungan ke Parepare, Komisi E DPRD Sulsel Minta Pemprov Ganti Biaya BPJS Gratis yang Dibayar Pemkot
Sulsel
Kunjungan ke Parepare, Komisi E DPRD Sulsel Minta Pemprov Ganti Biaya BPJS Gratis yang Dibayar Pemkot
Komisi E DPRD Sulsel melakukan kunjungan kerja dalam ke Kota Parepare. Rombongan yang dipimpin Andi Tenri Indah ini diterima oleh Plh Sekda Parepare, Amarun Agung Hamka di Rujab Wali Kota Parepare pada Senin (15/09/2025).
Senin, 15 Sep 2025 23:22
Berita Terbaru