Evaluasi Kinerja OPD, DPRD Palopo Temukan Beberapa Hal Ini

MAKASSAR - Tiga Komisi di DPRD Kota Palopo melakukan evaluasi program kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo pada Selasa (29/8).

Komisi I, Komisi II dan Komisi III masing-masing melakukan evaluasi pekerjaan OPD mitra mereka di Kantor DPRD Kota Palopo, Kelurahan Toppotika, Kecamatan Wara.

Khusus di Komisi II, Dinas PUPR sebagai mitra mereka, melaporkan progres dan realisasi sejumlah proyek fisik yang mereka kelola.

"Kami laporkan, program fisik bersumber dari DAK sebesar Rp18 miliar ada 4 paket jalan dan DAU jalan sebesar Rp50 miliar. Kami optimis seluruhnya selesai akhir tahun 2023," ujar Kepala Dinas PUPR Palopo, Harianto.

Baca Juga: Telan Anggaran Rp30 Miliar, Tiang Bangunan Baru Kantor DPRD Palopo Terlihat Miring

Sebelumnya, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) juga memberikan penjelasan realisasi kegiatan mereka.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala DLH, Emil Nugraha Salam, menyebutkan, anggaran belanja DLH sebesar Rp44 miliar dan realisasinya hingga Agustus sebesar 55,7 persen meliputi 4 bidang dan 3 UPT.

"Artinya, realisasi program anggaran DLH sudah tepat sesuai porsi di tiap-tiap bidang. Mengenai anggaran petugas kebersihan, BBM, serta pemeliharaan listrik telah disiapkan untuk satu tahun anggaran. Jika tahun lalu anggaran petugas kebersihan hanya diprogramkan 10 bulan, maka tahun ini dianggarkan full selama 12 bulan atau satu tahun anggaran," terang Emil.

Tiga komisi di DPRD Kota Palopo, menggelar rapat realisasi semester pertama (6 bulan terakhir) dan prognosis keuangan 6 bulan berikutnya.

Rapat di Komisi II dipimpin Ketua Komisi II, Cendrana Saputra Martani (CSM) dan anggota Komisi II lainnya, H Harisal A Latief, Misbahuddin, serta H Zubir Surasman.

"Tujuan dari rapat ini kita ingin mengetahui realisasi penggunaan anggaran di semester pertama dan gambaran proyeksi anggaran tiap OPD 6 bulan ke depan (semester kedua, red)," ujar Cendrana.

"Karena, hasil rapat hari ini akan kita bahas lagi pada pertemuan selanjutnya," terang anggota dewan asal Partai Demokrat Palopo ini.

H Harizal A Latief, menyampaikan beberapa kesimpulan rapat kemarin, diantaranya, realisasi belanja OPD rata rata dibawah 50 persen.

Baca Juga: DPRD Paripurnakan Pemberhentian Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palopo

"Diantaranya, belanja OPD masih minim, rata-rata dibawah 50 persen. Alasannya proses pencarian yang lambat. Selanjutnya, sejumlah OPD melakukan pergeseran anggaran di perubahan tahun ini," ujarnya

"Itu artinya, OPD tidak melakukan perencanaan yang kurang baik, sehingga sejumlah program harus berhenti dan dilakukan pergeseran anggaran ke program lain," kuncinya.

Selain di Komisi II, Komisi III dihadiri, Dahri Suli, Herawati Masdin, Efendi Sarapang, Darma dan Hj Eliniang. Sementara di Komisi I juga dihadiri sejumlah anggota DPRD, Mahdi, Bang Coi dan beberapa anggota DPRD lainnya.