Bupati Wajo Tegaskan Tidak Ada Kepentingan Pribadi dalam Pembagian Los & Kios Pasar Tempe
Jum'at, 27 Okt 2023 03:03

Bupati Wajo, Amran Mahmud berjanji kepada seluruh pedagang Pasar Tempe untuk melakukan pembagian los dan kios dengan seadil-adilnya. Foto/Reza Pahlevi
WAJO - Bupati Wajo, Amran Mahmud berjanji kepada seluruh pedagang Pasar Tempe untuk melakukan pembagian los dan kios dengan seadil adilnya. Hal itu diungkapkan Amran saat bersilaturahmi dengan seluruh pedagang pasar tempe di Ruang Pola Kantor Bupati Wajo, Kamis (26/10/2023).
"Insya Allah, kita akan segera atur dengan sebaik baiknya untuk penempatan pedagang agar bisa diresmikan secepatnya," ujarnya.
Menurut Amran, Pasar Tempe telah diserahkan Pengelolaannya oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Kementerian PUPR RI kepada Pemkab Wajo pada bulan September lalu.
Amran Mahmud menegaskan kalau dalam pengaturan tidak ada kepentingan pribadi di dalamnya. Bahkan tidak boleh ada bayar membayar karena memang sudah dibiayai oleh negara.
"Kalau ada yang meminta pembayaran agar dilaporkan saja," pintanya.
Orang nomor satu di Kabupaten Wajo itu mengungkap, Pasar Tempe akan menjadi pasar percontohan di Indonesia Timur sehingga para pedagang dan pemangku kepentingan diharapkan memiliki kesadaran bersama untuk merawat pasar tempe ini.
"Kalau mau menjadi percontohan maka kita harus gotong-royong dengan kesadaran bersama untuk menjaga kebersihan dan menjaga fasilitasnya," ujarnya.
Sementara, Sekda Wajo, Armayani mengharapkan agar pedagang bisa diatur dengan baik. Pasalnya dalam penataan pasar tempe ini, ada zonasi jenis jualan pedagang.
Armayani menegaskan agar sistem atau mekanisme harus di sepakati bersama dengan harapan bagaimana pasar ini bisa dimanfaatkan dengan baik. "Yang paling utama nantinya bagaimana menjaga kebersihannya," jelasnya.
Sebelumnya, Kepala Disperindagkop dan UKM Wajo, Andi Aso Ashari melaporkan, sebanyak 870 lods yang tersedia termasuk pelataran dan jumlah kios sebanyak 70 unit.
Dia menjelaskan, dalam penataan Pasar Tempe ini, tidak ada lagi pedagang yang melantai. Semua dapat tempat. Bahkan para pedagang sepakat untuk melakukan sistem pengundian dalam pembagian tempat.
"Kita prioritasjan dulu yang memiliki SIPT/Sertifikat," pungkasnya.
"Insya Allah, kita akan segera atur dengan sebaik baiknya untuk penempatan pedagang agar bisa diresmikan secepatnya," ujarnya.
Menurut Amran, Pasar Tempe telah diserahkan Pengelolaannya oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Kementerian PUPR RI kepada Pemkab Wajo pada bulan September lalu.
Amran Mahmud menegaskan kalau dalam pengaturan tidak ada kepentingan pribadi di dalamnya. Bahkan tidak boleh ada bayar membayar karena memang sudah dibiayai oleh negara.
"Kalau ada yang meminta pembayaran agar dilaporkan saja," pintanya.
Orang nomor satu di Kabupaten Wajo itu mengungkap, Pasar Tempe akan menjadi pasar percontohan di Indonesia Timur sehingga para pedagang dan pemangku kepentingan diharapkan memiliki kesadaran bersama untuk merawat pasar tempe ini.
"Kalau mau menjadi percontohan maka kita harus gotong-royong dengan kesadaran bersama untuk menjaga kebersihan dan menjaga fasilitasnya," ujarnya.
Sementara, Sekda Wajo, Armayani mengharapkan agar pedagang bisa diatur dengan baik. Pasalnya dalam penataan pasar tempe ini, ada zonasi jenis jualan pedagang.
Armayani menegaskan agar sistem atau mekanisme harus di sepakati bersama dengan harapan bagaimana pasar ini bisa dimanfaatkan dengan baik. "Yang paling utama nantinya bagaimana menjaga kebersihannya," jelasnya.
Sebelumnya, Kepala Disperindagkop dan UKM Wajo, Andi Aso Ashari melaporkan, sebanyak 870 lods yang tersedia termasuk pelataran dan jumlah kios sebanyak 70 unit.
Dia menjelaskan, dalam penataan Pasar Tempe ini, tidak ada lagi pedagang yang melantai. Semua dapat tempat. Bahkan para pedagang sepakat untuk melakukan sistem pengundian dalam pembagian tempat.
"Kita prioritasjan dulu yang memiliki SIPT/Sertifikat," pungkasnya.
(TRI)
Berita Terkait

Sulsel
Anggaran Bencana Alam di Wajo Dipakai Bayar Iuran PDAM yang Sudah Dimark-Up
Kasus tindak pidana dugaan korupsi Bantuan Tak Terduga (BTT) untuk Bencana Alam di Wajo terus bergulir di Polres Wajo.
Jum'at, 21 Mar 2025 14:44

Sulsel
Anggaran Belanja ATK di Pemkab Wajo Capai Rp4,7 Miliar untuk 39 OPD
Anggaran Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) di lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo mencapai Rp4,7 miliar.
Kamis, 13 Mar 2025 17:16

Sulsel
Masyarakat Dukung Polisi Ungkap Kasus Dugaan Korupsi BTT di BPBD Wajo
Masyarakat Kabupaten Wajo mendukung penuh aparat Kepolisian ungkap kasus dugaan korupsi Belanja Tak Terduga (BTT) di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Wajo.
Sabtu, 08 Mar 2025 20:30

Sulsel
Menelisik Dugaan Korupsi BTT BPBD Wajo Tahun 2023 Dari Hasil Temuan BPK
Belanja Tak Terduga (BTT) Badan Penanggulagan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Wajo tahun anggaran 2023 yang diperuntukkan untuk kegiatan tanggap darurat bencana alam diduga dikorupsi.
Kamis, 06 Mar 2025 14:07

Sulsel
Ketua DPRD Wajo Minta Bupati dan Wabup Segera Tancap Gas Bekerja untuk Masyarakat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wajo meminta kepada Bupati dan Wakil Bupati Wajo, Andi Rosman dan dr. Baso Rahmanuddin untuk segera tancap gas bekerja di hari pertamanya pada Senin (3/3/2025).
Minggu, 02 Mar 2025 17:42
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Idrus Marham: Mentan Amran Sulaiman Paling Cocok jadi Nakhoda KKSS
2

Kebakaran di Pulau Barrang Lompo Hanguskan Satu Rumah Milik Warga
3

Ada Oknum Diduga Ingin Ambil Alih Yayasan Atma Jaya Makassar Secara Paksa
4

Gubernur Sulsel Sambut Kedatangan Menteri Pertahanan
5

Kemenkum Sulsel Komitmen Beri Pelayanan Terbaik, Maksimalkan Survei Kepuasan Masyarakat
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Idrus Marham: Mentan Amran Sulaiman Paling Cocok jadi Nakhoda KKSS
2

Kebakaran di Pulau Barrang Lompo Hanguskan Satu Rumah Milik Warga
3

Ada Oknum Diduga Ingin Ambil Alih Yayasan Atma Jaya Makassar Secara Paksa
4

Gubernur Sulsel Sambut Kedatangan Menteri Pertahanan
5

Kemenkum Sulsel Komitmen Beri Pelayanan Terbaik, Maksimalkan Survei Kepuasan Masyarakat