Evaluasi Kinerja Pj Wali Kota, Kemendagri Apresiasi Pengendalian Inflasi di Palopo

Kamis, 25 Apr 2024 14:22
Evaluasi Kinerja Pj Wali Kota, Kemendagri Apresiasi Pengendalian Inflasi di Palopo
Pj. Wali Kota Palopo, Asrul Sani mengikuti evaluasi kinerja Triwulan ke-II di Kantor Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri). Foto: Istimewa
Comment
Share
PALOPO - Pj Wali Kota Palopo, Asrul Sani mengikuti evaluasi kinerja Triwulan ke-II di Kantor Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), Rabu (24/04/2024).

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Asmuradi Budi mengatakan, tim evaluasi Kemendagri, mengapresiasi capaian Pemerintah Kota Palopo terkait penanganan inflasi.

"Pak Pj. Wali Kota mendapatkan apresiasi dari tim evaluasi Kemendagri terkait pengendalian inflasi di Kota Palopo," kata Asmuradi Budi.

Asmuradi menjelaskan, saat ini inflasi di Kota Palopo berada di angka 2.75 persen di mana hal itu berada dalam posisi yang sangat baik.

"Angka 2.75 persen itu kata tim evaluasi Kemendagri sudah on the track atau telah berada dalam posisi yang sangat baik," ujar Asmuradi.

Pada kesempatan ini, tim evaluasi juga memberikan rekomendasi terkait dengan penanganan inflasi di Kota Palopo.

"Pemkot Palopo diminta menyusun ketersediaan dan kebutuhan bahan makanan utama. Agar pergerakan komoditas itu bisa dikontrol. Dan ini disarankan kontrolnya setiap hari," ujarnya.

Selain itu, lanjut Asmuradi, Pj. Wali Kota juga mendapat apresiasi terkait penanganan stunting di Kota Palopo yang saat ini turun hingga 2.38 persen.

"Saat ini Pemkot Palopo diminta untuk fokus melakukan pengelompokan intervensi untuk program-program sensitif," paparnya.

Program sensitif itu, tambah Asmuradi, seperti penyediaan air bersih dan sanitasi. Lalu, permukiman yang layak, hingga penyuluhan kepada pasangan usia subur.

"Selain itu, tentu kepada penderita stuntingnya sendiri. Itu intervensinya, melalui pendekatan medis. Nanti Dinas Kesehatan dan KB yang menangani. Dua dinas ini yang menjadi pilar," bebernya.

Hal yang juga sangat diapresiasi, jelas Asmuradi, terkait status 10 kelurahan yang ada di Kota Palopo yang sudah zero stunting.

"Tim evaluasi menilai, hal ini merupakan capaian yang sangat positif. Olehnya, Pemkot Palopo didorong untuk terus meningkatkan capaian itu, sehingga Palopo bisa bebas stunting," jelasnya.

Turut mendampingi Pj. Wali Kota dalam evaluasi ini, Inspektur Kota Palopo, Kepala BPKAD, Kadis Kesehatan, Kadis Pertanian, Kadis Pendidikan, Kadis Penanaman Modal dan Kadis Kominfo Kota Palopo.
(UMI)
Berita Terkait
Bupati Talenrang Bawa Agenda Strategis Daerah ke KemenPU dan Kemendagri
Sulsel
Bupati Talenrang Bawa Agenda Strategis Daerah ke KemenPU dan Kemendagri
Bupati Sitti Husniah Talenrang, melakukan rangkaian audiensi strategis dengan Wakil Menteri PUPR dan Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri di Jakarta, Rabu (4/12).
Minggu, 07 Des 2025 14:33
Wali Kota Makassar Rakornas Bahas Antisipasi Nataru dan Mitigasi Bencana
Makassar City
Wali Kota Makassar Rakornas Bahas Antisipasi Nataru dan Mitigasi Bencana
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bersama jajaran kepala SKPD Pemerintah Kota Makassar mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Pusat dan Daerah secara virtual yang dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Senin (1/12/2025).
Senin, 01 Des 2025 16:34
Otonomi Bikin Ekonomi Membaik, Revisi UU Pemda Picu Optimisme Daerah
News
Otonomi Bikin Ekonomi Membaik, Revisi UU Pemda Picu Optimisme Daerah
Direktur Fasilitas Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah, Ditjen Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Cheka Virgowansyah, mengatakan, revisi UU Pemda merupakan usul inisiatif dewan (DPR RI) bertujuan mensinkronisasikan UU Pemda dengan UU lainnya seperti UU Minerba
Rabu, 26 Nov 2025 21:41
Pangkep Raih Predikat Baik Evaluasi Kinerja Pengelolaan Pengaduan
Sulsel
Pangkep Raih Predikat Baik Evaluasi Kinerja Pengelolaan Pengaduan
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pangkep meraih predikat Baik dalam evaluasi kinerja pengelolaan pengaduan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Kamis, 20 Nov 2025 18:37
SPM Jadi Kunci Peningkatan Layanan Dasar di Wilayah Timur
News
SPM Jadi Kunci Peningkatan Layanan Dasar di Wilayah Timur
Dirjen Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kementerian Dalam Negeri Restuardy Daud menegaskan bahwa penerapan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM), menjadi kunci strategis bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas layanan dasar.
Jum'at, 07 Nov 2025 15:51
Berita Terbaru