Angka Kematian Tinggi, Dewan Sebut Ranperda Kesehatan Ibu dan Anak Mendesak

Kamis, 02 Mei 2024 21:30
Angka Kematian Tinggi, Dewan Sebut Ranperda Kesehatan Ibu dan Anak Mendesak
Ketua Pansus Ranperda tentang Kesehatan Ibu dan Anak, Rismawati Kadir Nyampa. Foto: Humas DPRD Sulsel
Comment
Share
MAKASSAR - Panitia khusus (Pansus) Ranperda tentang Kesehatan Ibu dan Anak melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan mengundang semua perwakilan dinas kesehatan dari kabupaten/kota serta perwakilan Puskesmas di Sulawesi Selatan.

Ketua Pansus, Rismawati Kadir Nyampa mengatakan Perda yang saat ini sedang digagas memang mendesak. Sebab di Sulsel, dari 24 kabupaten/kota ada 5 daerah penyumbang terbesar yang angka kematian ibu dan bayi yang baru lahir ada di peringkat kelima.

"Yang tertinggi itu ada di Kota Makassar disusul dengan kabupaten/kota yang lain sehingga kami menginisiasi agar ada sebuah legacy yang kami persembahkan kepada masyarakat Sulawesi Selatan yang berbicara untuk kepentingan perempuan dan anak yang diperjuangkan melalui wakil-wakilnya anggota DPR perempuan yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan," ujarnya.



Rismawati menuturkan, Pansus telah menggelar tiga kali. Pertama ialah bersama dengan leading sektor, kedua dengan mengundang semua organisasi perempuan yang ada di Sulawesi Selatan termasuk di dalamnya Ketua Tim Penggerak PKK se-Sulsel.

"Hari ini kami mengundang semua stakeholder yang ada di kabupaten/kota mulai dari perwakilan dinas kesehatan, dinas pemberdayaan perempuan maupun keterwakilan dari Puskesmas yang ada di beberapa kabupaten/kota di Sulawesi Selatan," ungkapnya.

Ketua Kaukus Perempuan Parlemen DPRD Sulsel ini menjelaskan, Ranperda ini bertujuan memberikan penguatan-penguatan dalam penekanan angka kematian ibu dan anaknya, mulai dari pelayanan kemudian dari segi-segi yang lain.

"Di dalam rancangan Perda ini juga memberikan satu aturan atau khusus sekaitan dengan pemberian cuti bagi bapak-bapak yang istrinya akan melahirkan, sehingga mereka diberikan cuti dalam pekerjaannya supaya bisa mendampingi istrinya untuk melahirkan ," jelasnya.



Ketua DPC Demokrat Gowa ini menekankan, Ranperda ini juga akan menyinggung perihal kekerasan seksual. Menurut Risma, faktor tersebut termasuk salah satu menjadi penyebab adanya kematian ibu dan bayi.

"Selain itu, faktor lambatnya pelayanan termasuk kurangnya akses dan edukasi dari faskes kepada masyarakatnya. Misalnya ada tanda-tanda bahaya kehamilan sehingga perlu deteksi dini. Jika hal ini bisa dilakukan dengan baik, maka tentu akan meminimalisir terjadinya kematian ibu melahirkan maupun bayi yang baru lahir," tutupnya.
(UMI)
Berita Terkait
Satu Tahun DPRD Sulsel, Perayaan Sederhana di Tengah Pemulihan Gedung Rakyat
Sulsel
Satu Tahun DPRD Sulsel, Perayaan Sederhana di Tengah Pemulihan Gedung Rakyat
Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) periode 2024–2029 memperingati satu tahun masa jabatan mereka dengan doa bersama dan pemotongan tumpeng, Rabu (24/09/2025).
Rabu, 24 Sep 2025 17:36
Andi Ugi Kembali ke DPRD Sulsel: Masuki Periode ke-8, 33 Tahun jadi Wakil Rakyat
Sulsel
Andi Ugi Kembali ke DPRD Sulsel: Masuki Periode ke-8, 33 Tahun jadi Wakil Rakyat
Andi Sugiarti Mangun Karim melengkapi formasi anggota DPRD Sulsel menjadi 85 orang. Ia resmi dilantik dan mengambil sumpahnya dalam rapat paripurna di Kantor Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, Makassar pada Rabu (17/09/2025).
Rabu, 17 Sep 2025 18:45
DPRD Sulsel Dalami Proyek Bendung dan Embung Bermasalah Senilai Rp60 Miliar di Bone
Sulsel
DPRD Sulsel Dalami Proyek Bendung dan Embung Bermasalah Senilai Rp60 Miliar di Bone
DPRD Sulsel sedang mendalami proyek bermasalah yang nilainya sekira Rp60 miliar di Kabupaten Bone. Proyek ini berupa bendung dan embung yang terletak di Desa Ujung Lamuru, Kecamatan Lappariaja.
Selasa, 16 Sep 2025 12:32
Kunjungi DPRD Sulsel, Kementerian PU Anggarkan Rp99 Miliar Perbaikan Gedung Tower
Sulsel
Kunjungi DPRD Sulsel, Kementerian PU Anggarkan Rp99 Miliar Perbaikan Gedung Tower
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya meninjau kondisi Gedung DPRD Sulsel pasca-dibakar saat aksi demonstrasi anarkis beberapa waktu lalu.
Selasa, 16 Sep 2025 10:40
Kunjungan ke Parepare, Komisi E DPRD Sulsel Minta Pemprov Ganti Biaya BPJS Gratis yang Dibayar Pemkot
Sulsel
Kunjungan ke Parepare, Komisi E DPRD Sulsel Minta Pemprov Ganti Biaya BPJS Gratis yang Dibayar Pemkot
Komisi E DPRD Sulsel melakukan kunjungan kerja dalam ke Kota Parepare. Rombongan yang dipimpin Andi Tenri Indah ini diterima oleh Plh Sekda Parepare, Amarun Agung Hamka di Rujab Wali Kota Parepare pada Senin (15/09/2025).
Senin, 15 Sep 2025 23:22
Berita Terbaru