Angka Kematian Tinggi, Dewan Sebut Ranperda Kesehatan Ibu dan Anak Mendesak

Kamis, 02 Mei 2024 21:30
Angka Kematian Tinggi, Dewan Sebut Ranperda Kesehatan Ibu dan Anak Mendesak
Ketua Pansus Ranperda tentang Kesehatan Ibu dan Anak, Rismawati Kadir Nyampa. Foto: Humas DPRD Sulsel
Comment
Share
MAKASSAR - Panitia khusus (Pansus) Ranperda tentang Kesehatan Ibu dan Anak melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan mengundang semua perwakilan dinas kesehatan dari kabupaten/kota serta perwakilan Puskesmas di Sulawesi Selatan.

Ketua Pansus, Rismawati Kadir Nyampa mengatakan Perda yang saat ini sedang digagas memang mendesak. Sebab di Sulsel, dari 24 kabupaten/kota ada 5 daerah penyumbang terbesar yang angka kematian ibu dan bayi yang baru lahir ada di peringkat kelima.

"Yang tertinggi itu ada di Kota Makassar disusul dengan kabupaten/kota yang lain sehingga kami menginisiasi agar ada sebuah legacy yang kami persembahkan kepada masyarakat Sulawesi Selatan yang berbicara untuk kepentingan perempuan dan anak yang diperjuangkan melalui wakil-wakilnya anggota DPR perempuan yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan," ujarnya.



Rismawati menuturkan, Pansus telah menggelar tiga kali. Pertama ialah bersama dengan leading sektor, kedua dengan mengundang semua organisasi perempuan yang ada di Sulawesi Selatan termasuk di dalamnya Ketua Tim Penggerak PKK se-Sulsel.

"Hari ini kami mengundang semua stakeholder yang ada di kabupaten/kota mulai dari perwakilan dinas kesehatan, dinas pemberdayaan perempuan maupun keterwakilan dari Puskesmas yang ada di beberapa kabupaten/kota di Sulawesi Selatan," ungkapnya.

Ketua Kaukus Perempuan Parlemen DPRD Sulsel ini menjelaskan, Ranperda ini bertujuan memberikan penguatan-penguatan dalam penekanan angka kematian ibu dan anaknya, mulai dari pelayanan kemudian dari segi-segi yang lain.

"Di dalam rancangan Perda ini juga memberikan satu aturan atau khusus sekaitan dengan pemberian cuti bagi bapak-bapak yang istrinya akan melahirkan, sehingga mereka diberikan cuti dalam pekerjaannya supaya bisa mendampingi istrinya untuk melahirkan ," jelasnya.



Ketua DPC Demokrat Gowa ini menekankan, Ranperda ini juga akan menyinggung perihal kekerasan seksual. Menurut Risma, faktor tersebut termasuk salah satu menjadi penyebab adanya kematian ibu dan bayi.

"Selain itu, faktor lambatnya pelayanan termasuk kurangnya akses dan edukasi dari faskes kepada masyarakatnya. Misalnya ada tanda-tanda bahaya kehamilan sehingga perlu deteksi dini. Jika hal ini bisa dilakukan dengan baik, maka tentu akan meminimalisir terjadinya kematian ibu melahirkan maupun bayi yang baru lahir," tutupnya.
(UMI)
Berita Terkait
Terima Audiensi Kanwil Kemenhaj, DPRD Sulsel Kawal Sistem Kuota Haji Baru demi Keadilan Jamaah
Sulsel
Terima Audiensi Kanwil Kemenhaj, DPRD Sulsel Kawal Sistem Kuota Haji Baru demi Keadilan Jamaah
Kanwil Haji dan Umrah Sulsel menemui Ketua DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi di Kantor Sementara DPRD Sulsel, Jalan AP Pettarani, Makassar, Senin (05/01/2025).
Senin, 05 Jan 2026 18:38
Waka DPRD Sulsel Sufriadi Arif Salurkan Bantuan kepada Korban Kebakaran di Sempange
Sulsel
Waka DPRD Sulsel Sufriadi Arif Salurkan Bantuan kepada Korban Kebakaran di Sempange
Musibah kebakaran terjadi di Kelurahan Sempange, Kecamatan Tanasitolo, Wajo. Wakil Ketua DPRD Sulsel, Sufriadi Arif turun langsung memberikan perhatian dan bantuan kepada warga yang terdampak.
Senin, 05 Jan 2026 08:37
DPRD Sulsel Tegaskan Lahan 394 Hektare PT IHIP Aset Sah Pemkab Luwu Timur
Sulsel
DPRD Sulsel Tegaskan Lahan 394 Hektare PT IHIP Aset Sah Pemkab Luwu Timur
DPRD Sulsel menggelar RDP terkait Perjanjian Kerja Sama antara Pemkab Lutim dengan PT IHIP tentang Penggunaan Lahan Bekas Kompensasi DAM Karebbe di Desa Harapan, Kecamatan Malili.
Kamis, 18 Des 2025 19:18
Kementerian PU Hanya Rehab Gedung DPRD Sulsel, Disebut Bangunan Kokoh & Selesai 6 Bulan
Sulsel
Kementerian PU Hanya Rehab Gedung DPRD Sulsel, Disebut Bangunan Kokoh & Selesai 6 Bulan
Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum bersama PT Hutama Karya resmi menandatangani kontrak paket rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan gedung negara serta prasarana publik yang terdampak aksi demonstrasi di Provinsi Sulawesi Selatan.
Kamis, 11 Des 2025 22:02
Hindari Ketegangan Warga dengan TNI, DPRD Sulsel Usul Lokasi Pembangunan Batalyon Digeser
Sulsel
Hindari Ketegangan Warga dengan TNI, DPRD Sulsel Usul Lokasi Pembangunan Batalyon Digeser
Komisi C DPRD Sulsel merekomendasikan Pemprov Sulsel untuk mencari lahan alternatif bagi pembangunan Batalyon TNI TP 872 di Desa Rampoang, Kecamatan Tana Lili, Kabupaten Luwu Utara.
Kamis, 11 Des 2025 20:21
Berita Terbaru