Angka Kematian Tinggi, Dewan Sebut Ranperda Kesehatan Ibu dan Anak Mendesak

Kamis, 02 Mei 2024 21:30
Angka Kematian Tinggi, Dewan Sebut Ranperda Kesehatan Ibu dan Anak Mendesak
Ketua Pansus Ranperda tentang Kesehatan Ibu dan Anak, Rismawati Kadir Nyampa. Foto: Humas DPRD Sulsel
Comment
Share
MAKASSAR - Panitia khusus (Pansus) Ranperda tentang Kesehatan Ibu dan Anak melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan mengundang semua perwakilan dinas kesehatan dari kabupaten/kota serta perwakilan Puskesmas di Sulawesi Selatan.

Ketua Pansus, Rismawati Kadir Nyampa mengatakan Perda yang saat ini sedang digagas memang mendesak. Sebab di Sulsel, dari 24 kabupaten/kota ada 5 daerah penyumbang terbesar yang angka kematian ibu dan bayi yang baru lahir ada di peringkat kelima.

"Yang tertinggi itu ada di Kota Makassar disusul dengan kabupaten/kota yang lain sehingga kami menginisiasi agar ada sebuah legacy yang kami persembahkan kepada masyarakat Sulawesi Selatan yang berbicara untuk kepentingan perempuan dan anak yang diperjuangkan melalui wakil-wakilnya anggota DPR perempuan yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan," ujarnya.



Rismawati menuturkan, Pansus telah menggelar tiga kali. Pertama ialah bersama dengan leading sektor, kedua dengan mengundang semua organisasi perempuan yang ada di Sulawesi Selatan termasuk di dalamnya Ketua Tim Penggerak PKK se-Sulsel.

"Hari ini kami mengundang semua stakeholder yang ada di kabupaten/kota mulai dari perwakilan dinas kesehatan, dinas pemberdayaan perempuan maupun keterwakilan dari Puskesmas yang ada di beberapa kabupaten/kota di Sulawesi Selatan," ungkapnya.

Ketua Kaukus Perempuan Parlemen DPRD Sulsel ini menjelaskan, Ranperda ini bertujuan memberikan penguatan-penguatan dalam penekanan angka kematian ibu dan anaknya, mulai dari pelayanan kemudian dari segi-segi yang lain.

"Di dalam rancangan Perda ini juga memberikan satu aturan atau khusus sekaitan dengan pemberian cuti bagi bapak-bapak yang istrinya akan melahirkan, sehingga mereka diberikan cuti dalam pekerjaannya supaya bisa mendampingi istrinya untuk melahirkan ," jelasnya.



Ketua DPC Demokrat Gowa ini menekankan, Ranperda ini juga akan menyinggung perihal kekerasan seksual. Menurut Risma, faktor tersebut termasuk salah satu menjadi penyebab adanya kematian ibu dan bayi.

"Selain itu, faktor lambatnya pelayanan termasuk kurangnya akses dan edukasi dari faskes kepada masyarakatnya. Misalnya ada tanda-tanda bahaya kehamilan sehingga perlu deteksi dini. Jika hal ini bisa dilakukan dengan baik, maka tentu akan meminimalisir terjadinya kematian ibu melahirkan maupun bayi yang baru lahir," tutupnya.
(UMI)
Berita Terkait
Prihatin Lansia di Jeneponto, Salmawati dan Ketua Karang Taruna Turun Beri Bantuan
News
Prihatin Lansia di Jeneponto, Salmawati dan Ketua Karang Taruna Turun Beri Bantuan
Kepedulian terhadap warga kurang mampu ditunjukkan Anggota DPRD Sulawesi Selatan dari Fraksi NasDem, Hj. Salmawati, bersama Ketua Karang Taruna Kabupaten Jeneponto, Suharmin Kilang.
Minggu, 23 Agu 2026 06:57
Ketua Fraksi LBK Ingin Sekretaris Golkar Sulsel Figur yang Lincah Bekerja
Sulsel
Ketua Fraksi LBK Ingin Sekretaris Golkar Sulsel Figur yang Lincah Bekerja
Ketua Fraksi Golkar DPRD Sulsel, Lukman B Kady menginginkan figur yang lincah untuk mengisi jabatan sekretaris DPD I Golkar Sulsel kedepan. Tujuannya untuk memudahkan kinerja Ilham Arief Sirajuddin (IAS) sebagai ketua terpilih.
Selasa, 18 Agu 2026 16:57
Program MYP Pemprov Sulsel Bikin Pembangunan Infrastruktur Kian Terarah
News
Program MYP Pemprov Sulsel Bikin Pembangunan Infrastruktur Kian Terarah
Program Multi Years Project (MYP) 2025-2027 yang digagas Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman - Fatmawati Rusdi dinilai mampu mengubah pola pembangunan infrastruktur menjadi lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan.
Selasa, 11 Agu 2026 16:36
PLN dan DPRD Sulsel Perkuat Sinergi Keandalan Listrik
News
PLN dan DPRD Sulsel Perkuat Sinergi Keandalan Listrik
PT PLN memperkuat sinergi dengan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan untuk menjaga keandalan pasokan listrik sekaligus mempercepat pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di Sulawesi Selatan.
Sabtu, 08 Agu 2026 13:28
Pansus Temukan 50 Aset DLHK Sulsel Belum Bersertifikat, Ada yang Dikuasai Eks Pegawai
Sulsel
Pansus Temukan 50 Aset DLHK Sulsel Belum Bersertifikat, Ada yang Dikuasai Eks Pegawai
Pansus Pengelolaan Barang Milik Daerah terus mengejar aset Pemprov Sulsel untuk segera diamankan. Khususnya aset yang belum memiliki sertifikat.
Senin, 03 Agu 2026 14:10
Berita Terbaru