logo
Berita : sri wahyuni malik
Kantongi SK DPP Nasdem, Nur Wahyuni Dipastikan Jadi Wakil Ketua DPRD Maros
Sulsel
Kantongi SK DPP Nasdem, Nur Wahyuni Dipastikan Jadi Wakil Ketua DPRD Maros
Nur Wahyuni Malik dipastikan menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Maros periode 2024-2029. Hal tersebut tertuang dalam Surat Keputusan (SK) DPP Nasdem nomor : 27.3-SK/AKD/DPP-Nasdem/VIII/2024.
Jum'at, 20 Sep 2024 16:35
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
DWP Gowa Akan Perkuat Peran Perempuan dalam Pembangunan Daerah
DWP Gowa Akan Perkuat Peran Perempuan dalam Pembangunan Daerah
2
DPRD Makassar Kebut Perda Parkir, Muat Aturan Non Tunai dan Langganan Retribusi
DPRD Makassar Kebut Perda Parkir, Muat Aturan Non Tunai dan Langganan Retribusi
3
Imigrasi Makassar Pulangkan WN Polandia Usai Nyaris Lempari Warga Pakai Batu
Imigrasi Makassar Pulangkan WN Polandia Usai Nyaris Lempari Warga Pakai Batu
4
Aksi Anggota Polres Jeneponto Evakuasi Ibu Hamil Viral di Media Sosial
Aksi Anggota Polres Jeneponto Evakuasi Ibu Hamil Viral di Media Sosial
5
BNSP Dorong UIN Alauddin Dirikan LSP Berlisensi di Lingkungan Kampus
BNSP Dorong UIN Alauddin Dirikan LSP Berlisensi di Lingkungan Kampus
#1
dwp gowa
#2
dprd makassar
#3
peraturan daerah (perda)
#4
penertiban parkir
#5
imigrasi makassar
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
DWP Gowa Akan Perkuat Peran Perempuan dalam Pembangunan Daerah
DWP Gowa Akan Perkuat Peran Perempuan dalam Pembangunan Daerah
2
DPRD Makassar Kebut Perda Parkir, Muat Aturan Non Tunai dan Langganan Retribusi
DPRD Makassar Kebut Perda Parkir, Muat Aturan Non Tunai dan Langganan Retribusi
3
Imigrasi Makassar Pulangkan WN Polandia Usai Nyaris Lempari Warga Pakai Batu
Imigrasi Makassar Pulangkan WN Polandia Usai Nyaris Lempari Warga Pakai Batu
4
Aksi Anggota Polres Jeneponto Evakuasi Ibu Hamil Viral di Media Sosial
Aksi Anggota Polres Jeneponto Evakuasi Ibu Hamil Viral di Media Sosial
5
BNSP Dorong UIN Alauddin Dirikan LSP Berlisensi di Lingkungan Kampus
BNSP Dorong UIN Alauddin Dirikan LSP Berlisensi di Lingkungan Kampus
#1
dwp gowa
#2
dprd makassar
#3
peraturan daerah (perda)
#4
penertiban parkir
#5
imigrasi makassar