Sinergi Pemprov Sulsel dan OJK Dorong Inklusi Keuangan
Selasa, 10 Jun 2025 23:38

Wagub Sulsel Fatmawati Rusdi, menerima audiensi Kepala OJK Sulselbar, Moch. Muchlasin bersama jajaran di Kantor Gubernur Sulsel, Kota Makassar, Selasa, 10 Juni 2025. Foto/IST
MAKASSAR - Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, menerima audiensi Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Sulselbar), Moch. Muchlasin bersama jajaran di Kantor Gubernur Sulsel, Kota Makassar, Selasa, 10 Juni 2025.
Pertemuan tersebut membahas penguatan sinergi antara Pemerintah Provinsi Sulsel dan OJK dalam pelaksanaan program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
Program ini menjadi salah satu pilar strategis dalam mendorong inklusi keuangan dan literasi keuangan yang merata, terutama di wilayah pedesaan dan daerah terpencil.
“TPAKD menjadi salah satu strategi penting dalam membuka akses keuangan yang inklusif dan berkeadilan. Kami ingin memastikan bahwa masyarakat di desa-desa pun bisa menikmati layanan keuangan yang aman, termasuk pinjaman produktif, tabungan digital, hingga proteksi asuransi,” ujar Fatmawati Rusdi.
Wakil Gubernur menegaskan komitmen Pemprov Sulsel untuk memperluas jangkauan layanan keuangan melalui penguatan infrastruktur, peningkatan edukasi keuangan masyarakat, serta kolaborasi lintas sektor.
“Pemprov Sulsel berkomitmen mendukung percepatan inklusi keuangan, baik melalui pembangunan infrastruktur maupun program literasi. Kolaborasi dengan OJK sangat penting agar program ini betul-betul menyentuh masyarakat, terutama pelaku usaha mikro, petani, dan UMKM,” jelasnya.
Program TPAKD di Sulsel selama ini dinilai cukup progresif dan telah menjadi rujukan nasional dalam pengembangan model inklusi keuangan berbasis lokal.
Dengan potensi besar di sektor pertanian dan UMKM, Sulsel berupaya mendorong adopsi layanan keuangan digital, termasuk asuransi mikro dan pinjaman berbasis kelompok.
Kepala OJK Sulselbar, Moch. Muchlasin, menjelaskan bahwa TPAKD dirancang sebagai forum koordinasi antarinstansi di daerah untuk mempercepat akses keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat.
"Dengan semangat SIKOKO – sinergitas, komitmen, dan konsistensi –, kami terus mendorong inovasi daerah yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat mulai dari pengembangan ekonomi daerah berbasis pertanian, literasi keuangan syariah hingga pemanfaatan transaksi keuangan digital di pedesaan dan daerah terpencil" ungkap Moch Muchlasin.
Ia menambahkan, penghargaan TPAKD Award 2025 menjadi bukti nyata komitmen Sulsel dalam memperluas akses keuangan yang inklusif dan berdampak langsung ke masyarakat.
Pada kesempatan itu, OJK juga memaparkan kinerja sektor jasa keuangan di Sulawesi Selatan per Maret 2025. Total aset perbankan di Sulsel tercatat sebesar Rp204,99 triliun, tumbuh 5,91 persen secara tahunan (year-on-year). Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat Rp137,34 triliun atau tumbuh 6,55 persen (yoy), sementara penyaluran kredit mencapai Rp165,78 triliun atau naik 3,76 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Secara rinci, kredit produktif tercatat sebesar Rp83,39 triliun, sedangkan kredit konsumtif sebesar Rp76,89 triliun. Di sektor pasar modal, jumlah investor terus meningkat. Tercatat sebanyak 409.932 investor per Maret 2025, naik 19,15 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai transaksi saham juga mencapai Rp6,09 triliun.
Dengan pertumbuhan ini, Provinsi Sulawesi Selatan dinilai memiliki potensi besar dalam memperluas akses layanan keuangan berbasis digital maupun konvensional. Pemerintah Provinsi dan OJK berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dalam mendorong pertumbuhan sektor keuangan yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan.
Pertemuan ini turut dihadiri oleh Kepala Direktorat Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan, Budi Susetiyo; Kepala Divisi Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen, Amiruddin Muhidu; serta Analis Divisi, Indra Natsir Dahlan. Dari Pemprov Sulsel, hadir pula Plt Kepala Biro Ekonomi Pembangunan dan Plt Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).
Pertemuan tersebut membahas penguatan sinergi antara Pemerintah Provinsi Sulsel dan OJK dalam pelaksanaan program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
Program ini menjadi salah satu pilar strategis dalam mendorong inklusi keuangan dan literasi keuangan yang merata, terutama di wilayah pedesaan dan daerah terpencil.
“TPAKD menjadi salah satu strategi penting dalam membuka akses keuangan yang inklusif dan berkeadilan. Kami ingin memastikan bahwa masyarakat di desa-desa pun bisa menikmati layanan keuangan yang aman, termasuk pinjaman produktif, tabungan digital, hingga proteksi asuransi,” ujar Fatmawati Rusdi.
Wakil Gubernur menegaskan komitmen Pemprov Sulsel untuk memperluas jangkauan layanan keuangan melalui penguatan infrastruktur, peningkatan edukasi keuangan masyarakat, serta kolaborasi lintas sektor.
“Pemprov Sulsel berkomitmen mendukung percepatan inklusi keuangan, baik melalui pembangunan infrastruktur maupun program literasi. Kolaborasi dengan OJK sangat penting agar program ini betul-betul menyentuh masyarakat, terutama pelaku usaha mikro, petani, dan UMKM,” jelasnya.
Program TPAKD di Sulsel selama ini dinilai cukup progresif dan telah menjadi rujukan nasional dalam pengembangan model inklusi keuangan berbasis lokal.
Dengan potensi besar di sektor pertanian dan UMKM, Sulsel berupaya mendorong adopsi layanan keuangan digital, termasuk asuransi mikro dan pinjaman berbasis kelompok.
Kepala OJK Sulselbar, Moch. Muchlasin, menjelaskan bahwa TPAKD dirancang sebagai forum koordinasi antarinstansi di daerah untuk mempercepat akses keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat.
"Dengan semangat SIKOKO – sinergitas, komitmen, dan konsistensi –, kami terus mendorong inovasi daerah yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat mulai dari pengembangan ekonomi daerah berbasis pertanian, literasi keuangan syariah hingga pemanfaatan transaksi keuangan digital di pedesaan dan daerah terpencil" ungkap Moch Muchlasin.
Ia menambahkan, penghargaan TPAKD Award 2025 menjadi bukti nyata komitmen Sulsel dalam memperluas akses keuangan yang inklusif dan berdampak langsung ke masyarakat.
Pada kesempatan itu, OJK juga memaparkan kinerja sektor jasa keuangan di Sulawesi Selatan per Maret 2025. Total aset perbankan di Sulsel tercatat sebesar Rp204,99 triliun, tumbuh 5,91 persen secara tahunan (year-on-year). Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat Rp137,34 triliun atau tumbuh 6,55 persen (yoy), sementara penyaluran kredit mencapai Rp165,78 triliun atau naik 3,76 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Secara rinci, kredit produktif tercatat sebesar Rp83,39 triliun, sedangkan kredit konsumtif sebesar Rp76,89 triliun. Di sektor pasar modal, jumlah investor terus meningkat. Tercatat sebanyak 409.932 investor per Maret 2025, naik 19,15 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai transaksi saham juga mencapai Rp6,09 triliun.
Dengan pertumbuhan ini, Provinsi Sulawesi Selatan dinilai memiliki potensi besar dalam memperluas akses layanan keuangan berbasis digital maupun konvensional. Pemerintah Provinsi dan OJK berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dalam mendorong pertumbuhan sektor keuangan yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan.
Pertemuan ini turut dihadiri oleh Kepala Direktorat Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan, Budi Susetiyo; Kepala Divisi Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen, Amiruddin Muhidu; serta Analis Divisi, Indra Natsir Dahlan. Dari Pemprov Sulsel, hadir pula Plt Kepala Biro Ekonomi Pembangunan dan Plt Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).
(TRI)
Berita Terkait

Sulsel
Pemprov Sulsel-Pemkab Gowa Perkuat Komoditas Kentang di Dataran Tinggi
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa menunjukkan komitmennya dalam memperkuat pertanian khususnya komoditas kentang.
Rabu, 30 Jul 2025 21:53

News
Wagub Sulsel Tekankan Kolaborasi Lintas Sektor untuk Percepat Penurunan Stunting
Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat penurunan angka stunting di Sulsel.
Rabu, 30 Jul 2025 12:01

Ekbis
OJK Gencarkan Edukasi Keuangan di Luwu Raya, Sasar Perempuan hingga Pelajar
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulselbar menggelar edukasi keuangan untuk masyarakat di Luwu Raya meliputi tiga kabupaten yakni Luwu, Luwu Timur, dan Luwu Utara.
Selasa, 29 Jul 2025 11:14

Sulsel
Program ASS Sasar 21 Lokus di Pangkep dengan Angka Stunting Tinggi
Program Aksi Stop Stunting (ASS) Pemprov Sulsel bakal menyasar 21 lokus di Kabupaten Pangkep. Program ini akan dijalankan 21 Tenaga Pendamping Gizi Desa (TPGD).
Senin, 28 Jul 2025 19:30

News
Turunkan Angka Stunting, Pemprov Sulsel Diberi Penghargaan
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN RI, Dr Wihaji kepada Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman
Senin, 28 Jul 2025 19:14
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Cetak Sejarah! PLN Masuk 500 Perusahaan Terbesar Dunia
2

Infrastruktur Penunjang PT Vale IGP Pomalaa Dibangun, Target Tuntas Oktober 2026
3

Pemkot Makassar Matangkan Pembangunan Stadion Untia, Studi Lapangan ke JIS
4

Gelar Reses, Musakkar Serap Aspirasi Isu Kesehatan hingga Pendidikan
5

RPK Fest 2025: Bulog Apresiasi UMKM Berprestasi dengan Umrah dan Trip Luar Negeri
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Cetak Sejarah! PLN Masuk 500 Perusahaan Terbesar Dunia
2

Infrastruktur Penunjang PT Vale IGP Pomalaa Dibangun, Target Tuntas Oktober 2026
3

Pemkot Makassar Matangkan Pembangunan Stadion Untia, Studi Lapangan ke JIS
4

Gelar Reses, Musakkar Serap Aspirasi Isu Kesehatan hingga Pendidikan
5

RPK Fest 2025: Bulog Apresiasi UMKM Berprestasi dengan Umrah dan Trip Luar Negeri