BSI Apresiasi Penempatan SAL, Siap Perkuat Pembiayaan Produktif

JAKARTA - PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) mengapresiasi kebijakan pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang menempatkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) di sektor perbankan. Kebijakan tersebut dinilai akan memperkuat likuiditas perbankan sehingga meningkatkan kapasitas pembiayaan bagi sektor produktif dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo mengatakan stabilitas ekonomi tidak hanya bergantung pada kebijakan fiskal yang kuat, tetapi juga sinergi antara pemerintah dan industri perbankan. Menurutnya, pengelolaan SAL yang optimal membutuhkan dukungan sistem keuangan yang sehat dan likuid.

"Kolaborasi pemerintah dan industri perbankan menjadi penting untuk menjaga likuiditas, memperkuat kepercayaan pasar, serta memastikan aliran dana tetap mendukung aktivitas ekonomi, dunia usaha, dan pembangunan nasional," ujar Anggoro.

Sebagai bagian dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), BSI menyatakan siap mendukung kebijakan pemerintah melalui layanan keuangan syariah yang inklusif. Perseroan juga berkomitmen memperkuat ketahanan ekonomi nasional sekaligus memperluas manfaat bagi masyarakat.

Anggoro mengatakan kepercayaan pemerintah kepada BSI akan dimanfaatkan untuk memperbesar pembiayaan produktif, terutama bagi pelaku usaha dan masyarakat. Menurutnya, penempatan SAL juga berpotensi menekan biaya dana (cost of fund), sehingga bank memiliki ruang untuk menjaga pembiayaan tetap kompetitif.

"Dengan biaya dana yang lebih efisien, akses pembiayaan bagi masyarakat dan UMKM menjadi lebih terjangkau. Hal ini diharapkan mampu mendorong aktivitas ekonomi secara berkelanjutan," katanya.

Di sisi lain, BSI tetap memperkuat struktur pendanaan melalui peningkatan dana murah (CASA) yang ditopang Tabungan Haji, pengembangan ekosistem syariah, dan akselerasi layanan digital. Perseroan juga terus memperluas pembiayaan pada segmen ritel, UMKM, dan konsumer, sekaligus meningkatkan pendapatan berbasis komisi melalui bisnis emas setelah menjadi bank syariah pertama yang mengantongi izin bullion.

Hingga April 2026, BSI membukukan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp382 triliun, tumbuh 17,9 persen secara tahunan (year on year). Dana tabungan meningkat 22,02 persen menjadi Rp165 triliun, sehingga rasio CASA mencapai 63,48 persen.

Sementara itu, pembiayaan BSI tercatat sebesar Rp332 triliun atau tumbuh 15,59 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kualitas aset juga tetap terjaga dengan rasio pembiayaan bermasalah (NPF) gross membaik menjadi 1,80 persen.

Sebagai mitra strategis pemerintah, BSI turut mendukung berbagai program prioritas nasional, antara lain pembiayaan UMKM, Kredit Usaha Rakyat (KUR), koperasi, Program Makan Bergizi Gratis, serta pembiayaan rumah bersubsidi. Komitmen tersebut menjadi bagian dari upaya perseroan memperkuat ekonomi rakyat sekaligus memperluas inklusi keuangan syariah di Indonesia.