Penguatan Governansi di Era Digital, OJK Gelar Risk & Governance Summit
Kamis, 30 Nov 2023 21:42
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dan Ketua Dewan Audit merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK Sophia Wattimena dalam
JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai penerapan tata kelola atau governansi sangat penting dalam era digitalisasi di sektor jasa keuangan untuk semakin memperkuat industri jasa keuangan dan pelindungan konsumen.
Hal itu disampaikan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dan Ketua Dewan Audit merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK Sophia Wattimena dalam Risk & Governance Summit 2023 dengan tema “Sustainable Governance: Digital Transformation as A Game Changer, Ethical Culture as A Value Keeper” di Jakarta, Kamis (30/11/2023).
Mahendra Siregar dalam sambutannya menyampaikan transformasi digital di sektor jasa keuangan harus diiringi dengan penerapan tata kelola yang baik, pemahaman risiko dan governansi, serta mengutamakan aspek pelindungan konsumen agar dapat bermanfaat sekaligus memitigasi dan meminimalisir dampak negatif.
“Semakin banyak aspek digital technology berada di dalam sektor industri itu maka risiko menjadi ter-multiplikasi. Kemudian pada gilirannya justru membutuhkan aspek pemahaman yang jelas tentang governance and risk, kalau mau sustainable,” kata Mahendra.
Lebih lanjut Mahendra juga menyampaikan bahwa OJK pada 2023 ini telah meluncurkan empat peta jalan (roadmap) bagi industri jasa keuangan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat serta integritas sektor jasa keuangan.
“Saya lihat dalam seluruh roadmap tadi itu, benang merahnya adalah tiga kata kunci yang kemudian ingin menuju kepada satu objective yaitu governance, integritas, dan etik menuju sustainability,” kata Mahendra.
Sophia Wattimena dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa transformasi digital telah membuka peluang besar untuk mencapai tata kelola yang lebih baik, tetapi juga membawa tantangan dan risiko yang perlu dihadapi dan dikelola.
“Oleh sebab itu, setiap lembaga keuangan dalam menjalankan transformasi digital harus menjalankan risk and governance dengan teliti. Jadi diharapkan dengan adanya governance di awal, kemudian konsep-konsep etika, moral, dan integritas sudah diperhitungkan di awal, maka hal-hal yang kurang diharapkan dapat diminimalisir ke depannya," kata Sophia.
Risk & Governance Summit merupakan acara berkelanjutan yang diselenggarakan oleh OJK sejak tahun 2013 untuk menyampaikan pesan penting OJK terkait penguatan governansi dan penegakan integritas di Indonesia serta menghadirkan para pembicara dari pemerintah, pakar, praktisi, asosiasi, dan akademisi.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono serta menghadirkan narasumber dari eksternal OJK, antara lain Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan M. Yusuf Ateh, Rektor Universitas Diponegoro Prof. Yos Johan Utama, Direktur Digital Business PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. M. Fajrin Rasyid serta Fellow of the Association of Chartered Certified Accountants (FCCA).
Kegiatan Risk & Governance Summit diselenggarakan secara hybrid yang dihadiri lebih dari 3.500 orang peserta yang merupakan perwakilan pimpinan LJK dan pimpinan lembaga/asosiasi profesi di bidang GRC, serta merupakan acara penutup dari serangkaian acara forum penguatan governansi dan integritas yang telah dilakukan oleh OJK selama tahun 2023.
OJK berharap melalui Risk & Governance Summit 2023 ini dapat meningkatkan sinergi dan keterikatan LJK dalam memperkuat governansi dan integritas SJK melalui persiapan penerapan manajemen anti penyuapan, peningkatan kualitas dan transparansi laporan keuangan SJK.
Hal itu disampaikan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dan Ketua Dewan Audit merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK Sophia Wattimena dalam Risk & Governance Summit 2023 dengan tema “Sustainable Governance: Digital Transformation as A Game Changer, Ethical Culture as A Value Keeper” di Jakarta, Kamis (30/11/2023).
Mahendra Siregar dalam sambutannya menyampaikan transformasi digital di sektor jasa keuangan harus diiringi dengan penerapan tata kelola yang baik, pemahaman risiko dan governansi, serta mengutamakan aspek pelindungan konsumen agar dapat bermanfaat sekaligus memitigasi dan meminimalisir dampak negatif.
“Semakin banyak aspek digital technology berada di dalam sektor industri itu maka risiko menjadi ter-multiplikasi. Kemudian pada gilirannya justru membutuhkan aspek pemahaman yang jelas tentang governance and risk, kalau mau sustainable,” kata Mahendra.
Lebih lanjut Mahendra juga menyampaikan bahwa OJK pada 2023 ini telah meluncurkan empat peta jalan (roadmap) bagi industri jasa keuangan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat serta integritas sektor jasa keuangan.
“Saya lihat dalam seluruh roadmap tadi itu, benang merahnya adalah tiga kata kunci yang kemudian ingin menuju kepada satu objective yaitu governance, integritas, dan etik menuju sustainability,” kata Mahendra.
Sophia Wattimena dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa transformasi digital telah membuka peluang besar untuk mencapai tata kelola yang lebih baik, tetapi juga membawa tantangan dan risiko yang perlu dihadapi dan dikelola.
“Oleh sebab itu, setiap lembaga keuangan dalam menjalankan transformasi digital harus menjalankan risk and governance dengan teliti. Jadi diharapkan dengan adanya governance di awal, kemudian konsep-konsep etika, moral, dan integritas sudah diperhitungkan di awal, maka hal-hal yang kurang diharapkan dapat diminimalisir ke depannya," kata Sophia.
Risk & Governance Summit merupakan acara berkelanjutan yang diselenggarakan oleh OJK sejak tahun 2013 untuk menyampaikan pesan penting OJK terkait penguatan governansi dan penegakan integritas di Indonesia serta menghadirkan para pembicara dari pemerintah, pakar, praktisi, asosiasi, dan akademisi.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono serta menghadirkan narasumber dari eksternal OJK, antara lain Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan M. Yusuf Ateh, Rektor Universitas Diponegoro Prof. Yos Johan Utama, Direktur Digital Business PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. M. Fajrin Rasyid serta Fellow of the Association of Chartered Certified Accountants (FCCA).
Kegiatan Risk & Governance Summit diselenggarakan secara hybrid yang dihadiri lebih dari 3.500 orang peserta yang merupakan perwakilan pimpinan LJK dan pimpinan lembaga/asosiasi profesi di bidang GRC, serta merupakan acara penutup dari serangkaian acara forum penguatan governansi dan integritas yang telah dilakukan oleh OJK selama tahun 2023.
OJK berharap melalui Risk & Governance Summit 2023 ini dapat meningkatkan sinergi dan keterikatan LJK dalam memperkuat governansi dan integritas SJK melalui persiapan penerapan manajemen anti penyuapan, peningkatan kualitas dan transparansi laporan keuangan SJK.
(TRI)
Berita Terkait
Ekbis
OJK: Sektor Jasa Keuangan Sulampua Stabil, Berkontribusi Pacu Ekonomi Daerah
Sektor jasa keuangan di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) tetap stabil dan berperan aktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Sabtu, 18 Okt 2025 20:29
News
OJK Sulselbar Dukung Program Gizi dan Inklusi Keuangan di Daerah 3T
Komitmen ini diwujudkan melalui partisipasi OJK Sulselbar dalam Launching Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Talaka yang digelar di Kabupaten Pangkep.
Sabtu, 18 Okt 2025 13:25
Ekbis
Aplikasi Digital Payment Saku Sultan Mulai Diperkenalkan di Makassar
Satu lagi karya anak bangsa segera hadir untuk memudahkan masyarakat Indonesia dalam metode pembayaran atau transaksi elektronik (digital payment). Namanya adalah Saku Sultan.
Jum'at, 17 Okt 2025 15:35
Ekbis
25 Tahun Biznet: Membangun Masa Depan Digital Indonesia
Sejak berdiri pada tahun 2000, Biznet senantiasa meningkatkan kualitas layanan dengan dukungan infrastruktur modern sebagai fondasi ekosistem digital yang berkelanjutan.
Selasa, 14 Okt 2025 13:58
Ekbis
Satgas PASTI Hentikan Kegiatan Golden Eagle yang Tawarkan Hapus Utang
Satgas PASTI menghentikan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Golden Eagle karena tidak memiliki dasar legalitas operasional yang jelas dan berpotensi menyesatkan masyarakat.
Selasa, 14 Okt 2025 13:23
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Terbukti Lakukan Kekerasan Seksual, Eks Bawaslu Wajo Tak Layak Lagi jadi Penyelenggara Pemilu
2
Air Mata Guru di Luwu Utara: Bantu Ekonomi Rekan Honorer, Berujung Pemecatan
3
Prestasi Toyota di GIIAS Makassar: Bukukan 457 SPK & Raih 2 Penghargaan
4
Bimtek dan Penataran, Baznas se-Sulsel Perkuat Strategi Pengelolaan Zakat
5
Makassar dan Makna Menjadi Pahlawan Hari Ini
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Terbukti Lakukan Kekerasan Seksual, Eks Bawaslu Wajo Tak Layak Lagi jadi Penyelenggara Pemilu
2
Air Mata Guru di Luwu Utara: Bantu Ekonomi Rekan Honorer, Berujung Pemecatan
3
Prestasi Toyota di GIIAS Makassar: Bukukan 457 SPK & Raih 2 Penghargaan
4
Bimtek dan Penataran, Baznas se-Sulsel Perkuat Strategi Pengelolaan Zakat
5
Makassar dan Makna Menjadi Pahlawan Hari Ini