Pertamina Setor PBBKB 2023 Senilai Rp2 Triliun untuk Wilayah Sulawesi
Jum'at, 02 Feb 2024 20:24
PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi menyetorkan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) 2023 kepada 6 Pemerintah Provinsi di Pulau Sulawesi. Foto/Dok Pertamina
MAKASSAR - PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi menyetorkan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) 2023 kepada 6 Pemerintah Provinsi yakni Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo dengan nilai total sebesar Rp2 triliun.
PBBKB merupakan pajak atas penggunaan semua jenis bahan bakar cair atau gas untuk kendaraan bermotor dan alat berat. Dalam hal ini di seluruh wilayah Sulawesi dan Gorontalo, Pertamina dikenakan tarif PBBKB untuk jenis BBM tertentu (subsidi) & jenis BBM khusus penugasan sebesar 5% dan jenis BBM umum transportasi dan umum industri sebesar 7,50%.
Di Sulut, Sulteng, dan Gorontalo jenis BBM umum sektor industri sebesar 1,29% dan jenis BBM umum pertambangan dan kehutanan sebesar 6,75%. Kemudian di Sultra jenis BBM umum sektor industri, pertambangan, dan kehutanan dikenakan sebesar 6%. Selanjutnya khusus di Sulbar jenis BBM umum sektor industri dan jenis BBM umum pertambangan dan kehutanan dikenakan tarif PBBKB sebesar 7,5%.
Area Manager Communication Relation dan CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Fahrougi Andriani Sumampouw, menyampaikan Pertamina merupakan perusahaan yang taat terhadap pajak. Secara rinci, Fahrougi menjelaskan setoran PBBKB tertinggi selama tahun 2023 berada pada Provinsi Sulawesi Selatan yakni sebesar Rp892,7 milyar.
Selanjutnya, disusul oleh Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar405 milyar, Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp310 milyar, Provinsi Sulawesi Utara sebesar Rp295,5 milyar, Provinsi Gorontalo sebesar Rp92,5 milyar, dan terakhir Provinsi Sulawesi Barat sebesar Rp87,5 milyar.
Fahrougi menambahkan, Pertamina hadir tidak hanya menyalurkan energi kepada masyarakat, namun secara rutin ikut menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan secara tidak langsung ikut mendorong kemajuan infrastruktur daerah.
“Tingginya setoran pajak kepada pemerintah tentunya tidak lepas dari dukungan masyarakat yang senantiasa menggunakan produk BBM unggulan Pertamina baik yang bersubsidi maupun yang nonsubsidi," tuturnya.
Fahrougi juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada masyarakat di seluruh wilayah Sulawesi yang telah memilih menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) berkualitas dan ramah lingkungan dari Pertamina.
Ia berharap minat masyarakat untuk menggunakan BBM berkualitas seperti Pertamax Series dan Dex Series semakin meningkat karena akan berdampak langsung kepada setoran pajak yang dapat meningkatkan pembangunan wilayah provinsi tersebut.
PBBKB merupakan pajak atas penggunaan semua jenis bahan bakar cair atau gas untuk kendaraan bermotor dan alat berat. Dalam hal ini di seluruh wilayah Sulawesi dan Gorontalo, Pertamina dikenakan tarif PBBKB untuk jenis BBM tertentu (subsidi) & jenis BBM khusus penugasan sebesar 5% dan jenis BBM umum transportasi dan umum industri sebesar 7,50%.
Di Sulut, Sulteng, dan Gorontalo jenis BBM umum sektor industri sebesar 1,29% dan jenis BBM umum pertambangan dan kehutanan sebesar 6,75%. Kemudian di Sultra jenis BBM umum sektor industri, pertambangan, dan kehutanan dikenakan sebesar 6%. Selanjutnya khusus di Sulbar jenis BBM umum sektor industri dan jenis BBM umum pertambangan dan kehutanan dikenakan tarif PBBKB sebesar 7,5%.
Area Manager Communication Relation dan CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Fahrougi Andriani Sumampouw, menyampaikan Pertamina merupakan perusahaan yang taat terhadap pajak. Secara rinci, Fahrougi menjelaskan setoran PBBKB tertinggi selama tahun 2023 berada pada Provinsi Sulawesi Selatan yakni sebesar Rp892,7 milyar.
Selanjutnya, disusul oleh Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar405 milyar, Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp310 milyar, Provinsi Sulawesi Utara sebesar Rp295,5 milyar, Provinsi Gorontalo sebesar Rp92,5 milyar, dan terakhir Provinsi Sulawesi Barat sebesar Rp87,5 milyar.
Fahrougi menambahkan, Pertamina hadir tidak hanya menyalurkan energi kepada masyarakat, namun secara rutin ikut menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan secara tidak langsung ikut mendorong kemajuan infrastruktur daerah.
“Tingginya setoran pajak kepada pemerintah tentunya tidak lepas dari dukungan masyarakat yang senantiasa menggunakan produk BBM unggulan Pertamina baik yang bersubsidi maupun yang nonsubsidi," tuturnya.
Fahrougi juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada masyarakat di seluruh wilayah Sulawesi yang telah memilih menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) berkualitas dan ramah lingkungan dari Pertamina.
Ia berharap minat masyarakat untuk menggunakan BBM berkualitas seperti Pertamax Series dan Dex Series semakin meningkat karena akan berdampak langsung kepada setoran pajak yang dapat meningkatkan pembangunan wilayah provinsi tersebut.
(TRI)
Berita Terkait
Sulsel
Polemik Pajak MBLB Overburden di Lutim, Pengamat Dorong Evaluasi Regulasi
Polemik tersebut mencuat setelah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) kepada PT Vale Indonesia.
Kamis, 05 Nov 2026 20:17
News
Pertamina dan Polda Sulsel Perkuat Koordinasi Jaga Distribusi Energi
Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi menjajaki penguatan koordinasi dengan Polda Sulawesi Selatan, terutama dalam menjaga kelancaran rantai pasok energi hingga ke tingkat konsumen.
Kamis, 05 Nov 2026 16:31
Sulbar
Pertamina dan Kejati Sulbar Perkuat Tata Kelola Penyaluran Energi
PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat melalui penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS), Rabu (28/10/2026).
Rabu, 28 Okt 2026 22:47
Sulbar
Pertamina & Pemprov Sulbar Perkuat Sinergi Jaga Kelancaran Distribusi Energi
Kelancaran distribusi bahan bakar minyak (BBM) dan LPG di Sulawesi Barat membutuhkan koordinasi erat antara penyedia energi dan pemerintah daerah.
Senin, 26 Okt 2026 19:01
Ekbis
KALLA Dukung Kebijakan Pajak Baru, Perkuat Komitmen Kepatuhan
KALLA menyambut positif Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2026 yang mengatur perubahan prosedur penyelesaian sejumlah urusan perpajakan.
Senin, 26 Okt 2026 15:09
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Lewat Future Ready, XLSMART Bantu 1.050 Anak Muda Raih Pekerjaan
2
Galeri Investasi BEI Jadi Ujung Tombak Perluasan Akses Pasar Modal di Sulsel
3
HUT ke-419, Pemkot Makassar Perkuat Budaya Gotong Royong Lewat Kota Filantropi
4
Darmawangsyah Apresiasi Tuan Rumah Porprov, Optimistis Gowa Tembus 3 Besar
5
SD Islam Athirah Bone Jadikan Siswa Penggerak Budaya Adab dan Karakter
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Lewat Future Ready, XLSMART Bantu 1.050 Anak Muda Raih Pekerjaan
2
Galeri Investasi BEI Jadi Ujung Tombak Perluasan Akses Pasar Modal di Sulsel
3
HUT ke-419, Pemkot Makassar Perkuat Budaya Gotong Royong Lewat Kota Filantropi
4
Darmawangsyah Apresiasi Tuan Rumah Porprov, Optimistis Gowa Tembus 3 Besar
5
SD Islam Athirah Bone Jadikan Siswa Penggerak Budaya Adab dan Karakter