Paket ARA dan Amri Bisa Ganggu Appi-Aliyah Raih Demokrat di Pilwalkot 2024

MAKASSAR - Ketua DPC Demokrat Makassar, Adi Rasyid Ali (ARA) bermanuver untuk tetap mengamankan rekomendasi partainya di Pilwalkot 2024. ARA terus mencoba mempertahankan rekomendasi Demokrat.

ARA bersama Amri Arsyid, Ketua DPW PKS Sulsel bersepakat berpaket di Pilwalkot 2024. Komitmen ini diucapkan di hadapan Ketua DPD Demokrat Sulsel, Ni'matullah di ruangan Wakil Ketua Gedung DPRD Sulsel, Kamis (01/08/2024).

ARA mengatakan kedatangannya menemui Ullah sapaan Ni'matullah ialah untuk bersilaturahmi sekaligus menyampaikan progres dari koalisi kesepakatan antara Demokrat dan PKS. Baik ARA dan Amri memang sama-sama sudah mengantongi surat tugas.

"Saya dengan Ketua DPW PKS Sulsel (Amri Arsyid), Insyaallah kesepakatan kami ini bisa langgeng dan sampai menerima B1-KWK. Kami juga akan bersilaturahmi dengan parpol lain. Pertemuan ini sekali lagi sangat penting," kata ARA saat ditemui usai menemui Ullah.

Koalisi Demokrat dan PKS sebenarnya belum bisa mencukupkan kursi. PKS punya 6 kursi, sedangkan Demokrat 3 kursi, total 9 kursi.

Masih butuh 1 kursi lagi, sehingga cukup 10 kursi untuk bisa mendaftar di KPU. Makanya paket ini membidik Hanura yang punya 2 kursi di DPRD Makassar, hasil Pileg 2024.

Baca Juga: Eks Panwascam Turikale Laporkan Ketua Bawaslu Maros ke DKPP

ARA tidak sulit mengamankan Hanura, meski banyak Cakada yang menerima surat tugas. Usai bertemu Amri dan Ullah, ARA melakukan video call dengan Ketum DPP Hanura, Oesman Sapta Odang.

ARA menuturkan, kesepakatannya dengan Amri baru sebatas berpaket. Soal siapa calon wali kota atau wakil, itu urusan belakangan. Belum dibicarakan sampai saat ini.

Deklarasi sederhana ARA dan Amri ini otomatis mengganggu paket Munafri Arifuddin-Aliyah Mustika Ilham. Sebab paket ini juga membutuhkan Demokrat untuk melengkapi koalisi Golkar, Hanura dan Perindo.

Koalisi Appi-Aliyah baru mengantongi 9 kursi. Golkar dengan 6 kursi, Hanura 2 kursi dan Perindo 1 kursi. Butuh upaya Aliyah untuk mengamankan Demokrat, sebagai anggota DPR RI dua periode dari partai besutan AYH ini.

Menurut ARA, langkah politiknya ini tidak ada kaitannya dengan Ailyah. Ia menghargai upaya dan hak anggota DPR RI itu dalam proses Pilwalkot 2024.

"Tetapi perlu saya sampaikan, di Demokrat itu punya mekanisme, punya sistem, dan sampai sekarang Ibu Aliyah tidak pernah mendaftar sebag balon Wali Kota Makassar di Demokrat," ujar ARA.

"Dan saya selaku Ketua Demokrat Makassar, saya sendiri menyaksikan tidak ada nama Aliyah sebagai pendaftar balon Wali Kota melalui Demokrat," sambungnya.

Baca Juga: Kolom Kosong Batal, PKB Serahkan Rekomendasi Paket Danny-Azhar di Pilgub Sulsel

Wakil Ketua DPRD Makassar ini menekankan, baik Demokrat dan PKS merupakan partai besar. Semua punya proses tahapan, mekanisme yang harus dijaga. ARA meyakini, Ullah juga memiliki pemikirian yang sama soal ini.

"Kami optimis mendapat rekomendasi dari DPP Demokrat, sama dengan Amri Arsyid di PKS Sulsel. Insyaallah kami berdua bisa mendapatkan surat format B1-KWK dari DPP, baik Demokrat maupun PKS," jelasnya.

Sementara itu, Amri mengungkapkan soal siapa yang menjadi 01, akan dibicarakan lebih detail nanti. Tapi yang pasti sekarang keduanya sepakat untuk melangkah bersama dalam wujud koalisi partai.

"Insyaallah Demokrat dan PKS akan berkoalisi dalam pilwalkot. Tentu kami berharap juga nanti, Hanura. Kami juga berharap mendapat surat tugas dari Hanura. Insyaallah dalam waktu dekat kita akan mengajak Hanura juga dalam bergabung koalisi sehingga tanggal 27 Agustus insyaallah akan mendaftar," ungkapnya.

Amri mengaku bisa mengamankan restu partainya di Pilwalkot 2024. Apalagi ia telah menerima surat tugas, dan hanya satu-satunya di Makassar.

"Kita punya mekanisme. Di PKS punya mekanisme. Alhamdulillah saya sendiri memegang SK. Jadi ini SK dipegang itu cuma satu. Jadi kita tidak mengeluarkan dua SK. Cuman satu saja. Dan satu orang dan kalau semuanya berjalan dengan lancar, saya bisa memenuhi apa target koalisi dan sudah juga pasangan. Insyaallah kita akan konversi ke B1-KWK," jelasnya.

Baca Juga: Keluarga Pimpinan DPRD Bantaeng Kecam Tindakan Massa Rusak Kantor Kejari

Adapun Ullah menilai ada kesepahaman antara Demokrat dan PKS untuk bersama-sama di Pilwalkot Makassar 2024. Menurutnya paket ARA dan Amri sisa mencukupkan kursi saja.

"Mereka bilang cukup intensif komunikasi dengan Partai Hanura, ya Alhamdulillah. Saya bilang, segera mencukupkan koalisi, lalu kita tentukan siapa 01 dan 02," terangnya.

Soal munculnya Aliyah sebagai pendamping Appi, Ullah merasa tidak masalah. Lebih banyak kader Demokrat yang mau maju, lebih baik. Ia menyerahkan sepenuhnya ke DPP.

"Sebagai kader semua punya hak untuk berpolitik dan ikut maju (Pilwali Makassar), tetapi semua keputusan ada di DPP Demokrat," paparnya.

"Tapi sebagai pengurus DPD Demokrat Sulsel, tugas dan kewajiban saya untuk memberikan skema dan opsi yang tersedia untuk DPP. Bukan opsi tunggal, kalau opsi tunggal Artinya kandang paksa," kuncinya.