Paket ARA dan Amri Bisa Ganggu Appi-Aliyah Raih Demokrat di Pilwalkot 2024
Kamis, 01 Agu 2024 23:14

ARA bersama Amri Arsyid, Ketua DPW PKS Sulsel bersepakat berpaket di Pilwalkot 2024. Foto: Istimewa
MAKASSAR - Ketua DPC Demokrat Makassar, Adi Rasyid Ali (ARA) bermanuver untuk tetap mengamankan rekomendasi partainya di Pilwalkot 2024. ARA terus mencoba mempertahankan rekomendasi Demokrat.
ARA bersama Amri Arsyid, Ketua DPW PKS Sulsel bersepakat berpaket di Pilwalkot 2024. Komitmen ini diucapkan di hadapan Ketua DPD Demokrat Sulsel, Ni'matullah di ruangan Wakil Ketua Gedung DPRD Sulsel, Kamis (01/08/2024).
ARA mengatakan kedatangannya menemui Ullah sapaan Ni'matullah ialah untuk bersilaturahmi sekaligus menyampaikan progres dari koalisi kesepakatan antara Demokrat dan PKS. Baik ARA dan Amri memang sama-sama sudah mengantongi surat tugas.
"Saya dengan Ketua DPW PKS Sulsel (Amri Arsyid), Insyaallah kesepakatan kami ini bisa langgeng dan sampai menerima B1-KWK. Kami juga akan bersilaturahmi dengan parpol lain. Pertemuan ini sekali lagi sangat penting," kata ARA saat ditemui usai menemui Ullah.
Koalisi Demokrat dan PKS sebenarnya belum bisa mencukupkan kursi. PKS punya 6 kursi, sedangkan Demokrat 3 kursi, total 9 kursi.
Masih butuh 1 kursi lagi, sehingga cukup 10 kursi untuk bisa mendaftar di KPU. Makanya paket ini membidik Hanura yang punya 2 kursi di DPRD Makassar, hasil Pileg 2024.
ARA tidak sulit mengamankan Hanura, meski banyak Cakada yang menerima surat tugas. Usai bertemu Amri dan Ullah, ARA melakukan video call dengan Ketum DPP Hanura, Oesman Sapta Odang.
ARA menuturkan, kesepakatannya dengan Amri baru sebatas berpaket. Soal siapa calon wali kota atau wakil, itu urusan belakangan. Belum dibicarakan sampai saat ini.
Deklarasi sederhana ARA dan Amri ini otomatis mengganggu paket Munafri Arifuddin-Aliyah Mustika Ilham. Sebab paket ini juga membutuhkan Demokrat untuk melengkapi koalisi Golkar, Hanura dan Perindo.
Koalisi Appi-Aliyah baru mengantongi 9 kursi. Golkar dengan 6 kursi, Hanura 2 kursi dan Perindo 1 kursi. Butuh upaya Aliyah untuk mengamankan Demokrat, sebagai anggota DPR RI dua periode dari partai besutan AYH ini.
Menurut ARA, langkah politiknya ini tidak ada kaitannya dengan Ailyah. Ia menghargai upaya dan hak anggota DPR RI itu dalam proses Pilwalkot 2024.
"Tetapi perlu saya sampaikan, di Demokrat itu punya mekanisme, punya sistem, dan sampai sekarang Ibu Aliyah tidak pernah mendaftar sebag balon Wali Kota Makassar di Demokrat," ujar ARA.
"Dan saya selaku Ketua Demokrat Makassar, saya sendiri menyaksikan tidak ada nama Aliyah sebagai pendaftar balon Wali Kota melalui Demokrat," sambungnya.
Wakil Ketua DPRD Makassar ini menekankan, baik Demokrat dan PKS merupakan partai besar. Semua punya proses tahapan, mekanisme yang harus dijaga. ARA meyakini, Ullah juga memiliki pemikirian yang sama soal ini.
"Kami optimis mendapat rekomendasi dari DPP Demokrat, sama dengan Amri Arsyid di PKS Sulsel. Insyaallah kami berdua bisa mendapatkan surat format B1-KWK dari DPP, baik Demokrat maupun PKS," jelasnya.
Sementara itu, Amri mengungkapkan soal siapa yang menjadi 01, akan dibicarakan lebih detail nanti. Tapi yang pasti sekarang keduanya sepakat untuk melangkah bersama dalam wujud koalisi partai.
"Insyaallah Demokrat dan PKS akan berkoalisi dalam pilwalkot. Tentu kami berharap juga nanti, Hanura. Kami juga berharap mendapat surat tugas dari Hanura. Insyaallah dalam waktu dekat kita akan mengajak Hanura juga dalam bergabung koalisi sehingga tanggal 27 Agustus insyaallah akan mendaftar," ungkapnya.
Amri mengaku bisa mengamankan restu partainya di Pilwalkot 2024. Apalagi ia telah menerima surat tugas, dan hanya satu-satunya di Makassar.
"Kita punya mekanisme. Di PKS punya mekanisme. Alhamdulillah saya sendiri memegang SK. Jadi ini SK dipegang itu cuma satu. Jadi kita tidak mengeluarkan dua SK. Cuman satu saja. Dan satu orang dan kalau semuanya berjalan dengan lancar, saya bisa memenuhi apa target koalisi dan sudah juga pasangan. Insyaallah kita akan konversi ke B1-KWK," jelasnya.
Adapun Ullah menilai ada kesepahaman antara Demokrat dan PKS untuk bersama-sama di Pilwalkot Makassar 2024. Menurutnya paket ARA dan Amri sisa mencukupkan kursi saja.
"Mereka bilang cukup intensif komunikasi dengan Partai Hanura, ya Alhamdulillah. Saya bilang, segera mencukupkan koalisi, lalu kita tentukan siapa 01 dan 02," terangnya.
Soal munculnya Aliyah sebagai pendamping Appi, Ullah merasa tidak masalah. Lebih banyak kader Demokrat yang mau maju, lebih baik. Ia menyerahkan sepenuhnya ke DPP.
"Sebagai kader semua punya hak untuk berpolitik dan ikut maju (Pilwali Makassar), tetapi semua keputusan ada di DPP Demokrat," paparnya.
"Tapi sebagai pengurus DPD Demokrat Sulsel, tugas dan kewajiban saya untuk memberikan skema dan opsi yang tersedia untuk DPP. Bukan opsi tunggal, kalau opsi tunggal Artinya kandang paksa," kuncinya.
ARA bersama Amri Arsyid, Ketua DPW PKS Sulsel bersepakat berpaket di Pilwalkot 2024. Komitmen ini diucapkan di hadapan Ketua DPD Demokrat Sulsel, Ni'matullah di ruangan Wakil Ketua Gedung DPRD Sulsel, Kamis (01/08/2024).
ARA mengatakan kedatangannya menemui Ullah sapaan Ni'matullah ialah untuk bersilaturahmi sekaligus menyampaikan progres dari koalisi kesepakatan antara Demokrat dan PKS. Baik ARA dan Amri memang sama-sama sudah mengantongi surat tugas.
"Saya dengan Ketua DPW PKS Sulsel (Amri Arsyid), Insyaallah kesepakatan kami ini bisa langgeng dan sampai menerima B1-KWK. Kami juga akan bersilaturahmi dengan parpol lain. Pertemuan ini sekali lagi sangat penting," kata ARA saat ditemui usai menemui Ullah.
Koalisi Demokrat dan PKS sebenarnya belum bisa mencukupkan kursi. PKS punya 6 kursi, sedangkan Demokrat 3 kursi, total 9 kursi.
Masih butuh 1 kursi lagi, sehingga cukup 10 kursi untuk bisa mendaftar di KPU. Makanya paket ini membidik Hanura yang punya 2 kursi di DPRD Makassar, hasil Pileg 2024.
ARA tidak sulit mengamankan Hanura, meski banyak Cakada yang menerima surat tugas. Usai bertemu Amri dan Ullah, ARA melakukan video call dengan Ketum DPP Hanura, Oesman Sapta Odang.
ARA menuturkan, kesepakatannya dengan Amri baru sebatas berpaket. Soal siapa calon wali kota atau wakil, itu urusan belakangan. Belum dibicarakan sampai saat ini.
Deklarasi sederhana ARA dan Amri ini otomatis mengganggu paket Munafri Arifuddin-Aliyah Mustika Ilham. Sebab paket ini juga membutuhkan Demokrat untuk melengkapi koalisi Golkar, Hanura dan Perindo.
Koalisi Appi-Aliyah baru mengantongi 9 kursi. Golkar dengan 6 kursi, Hanura 2 kursi dan Perindo 1 kursi. Butuh upaya Aliyah untuk mengamankan Demokrat, sebagai anggota DPR RI dua periode dari partai besutan AYH ini.
Menurut ARA, langkah politiknya ini tidak ada kaitannya dengan Ailyah. Ia menghargai upaya dan hak anggota DPR RI itu dalam proses Pilwalkot 2024.
"Tetapi perlu saya sampaikan, di Demokrat itu punya mekanisme, punya sistem, dan sampai sekarang Ibu Aliyah tidak pernah mendaftar sebag balon Wali Kota Makassar di Demokrat," ujar ARA.
"Dan saya selaku Ketua Demokrat Makassar, saya sendiri menyaksikan tidak ada nama Aliyah sebagai pendaftar balon Wali Kota melalui Demokrat," sambungnya.
Wakil Ketua DPRD Makassar ini menekankan, baik Demokrat dan PKS merupakan partai besar. Semua punya proses tahapan, mekanisme yang harus dijaga. ARA meyakini, Ullah juga memiliki pemikirian yang sama soal ini.
"Kami optimis mendapat rekomendasi dari DPP Demokrat, sama dengan Amri Arsyid di PKS Sulsel. Insyaallah kami berdua bisa mendapatkan surat format B1-KWK dari DPP, baik Demokrat maupun PKS," jelasnya.
Sementara itu, Amri mengungkapkan soal siapa yang menjadi 01, akan dibicarakan lebih detail nanti. Tapi yang pasti sekarang keduanya sepakat untuk melangkah bersama dalam wujud koalisi partai.
"Insyaallah Demokrat dan PKS akan berkoalisi dalam pilwalkot. Tentu kami berharap juga nanti, Hanura. Kami juga berharap mendapat surat tugas dari Hanura. Insyaallah dalam waktu dekat kita akan mengajak Hanura juga dalam bergabung koalisi sehingga tanggal 27 Agustus insyaallah akan mendaftar," ungkapnya.
Amri mengaku bisa mengamankan restu partainya di Pilwalkot 2024. Apalagi ia telah menerima surat tugas, dan hanya satu-satunya di Makassar.
"Kita punya mekanisme. Di PKS punya mekanisme. Alhamdulillah saya sendiri memegang SK. Jadi ini SK dipegang itu cuma satu. Jadi kita tidak mengeluarkan dua SK. Cuman satu saja. Dan satu orang dan kalau semuanya berjalan dengan lancar, saya bisa memenuhi apa target koalisi dan sudah juga pasangan. Insyaallah kita akan konversi ke B1-KWK," jelasnya.
Adapun Ullah menilai ada kesepahaman antara Demokrat dan PKS untuk bersama-sama di Pilwalkot Makassar 2024. Menurutnya paket ARA dan Amri sisa mencukupkan kursi saja.
"Mereka bilang cukup intensif komunikasi dengan Partai Hanura, ya Alhamdulillah. Saya bilang, segera mencukupkan koalisi, lalu kita tentukan siapa 01 dan 02," terangnya.
Soal munculnya Aliyah sebagai pendamping Appi, Ullah merasa tidak masalah. Lebih banyak kader Demokrat yang mau maju, lebih baik. Ia menyerahkan sepenuhnya ke DPP.
"Sebagai kader semua punya hak untuk berpolitik dan ikut maju (Pilwali Makassar), tetapi semua keputusan ada di DPP Demokrat," paparnya.
"Tapi sebagai pengurus DPD Demokrat Sulsel, tugas dan kewajiban saya untuk memberikan skema dan opsi yang tersedia untuk DPP. Bukan opsi tunggal, kalau opsi tunggal Artinya kandang paksa," kuncinya.
(UMI)
Berita Terkait

Makassar City
KPU Makassar Sahkan Kemenangan Paslon Munafri-Aliyah di Pilwalkot 2024
Setelah melalui tahapan dan perjalanan yang panjang, KPU Makassar akhirnya menetapkan Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham (MULIA) sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar terpilih periode 2025-2030.
Kamis, 06 Feb 2025 22:24

Makassar City
Sengketa Pilwalkot Ditolak, Appi Sebut Putusan MK jadi Kemenangan Warga Makassar
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan sengketa Pilwalkot Makassar 2024, yang diajukan oleh Paslon Indira Jusuf Ismail-Ilham Ari Fauzi AU (INIMI) dengan nomor perkara 218/PHPU.WAKO-XXII/2025.
Selasa, 04 Feb 2025 22:23

Sulsel
MK Tolak Gugatan INIMI, MULIA Segera Ditetapkan Pemenang Pilwalkot Makassar
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan sengketa Pilwalkot Makassar 2024.
Selasa, 04 Feb 2025 21:59

Sulsel
Politisi PKS Ajak Masyarakat Bantaeng Bersatu Dukung Pemerintahan Uji-Sah
Jelang pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Bantaeng, Muh Fathul Fauzy Nurdin-H Sahabuddin 6 Februari mendatang, Anggota DPRD Sulsel dari Fraksi PKS Rahman Tompo menyerukan persatuan.
Senin, 27 Jan 2025 15:56

Makassar City
Pakar Hukum Unhas Sebut Gugatan Pemohon INIMI di MK Sulit Dilanjutkan
Pakar Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Prof Amir Ilyas menyebut dalil yang dimohonkan tim pasangan Indira-Ilham di sidang Mahkamah Konstitusi (MK) sangat aneh, karena tidak jelas materi gugatan.
Selasa, 21 Jan 2025 21:38
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Kasus Penipuan Oknum Bhayangkari di Gowa, Polisi Belum Serahkan Tersangka
2

Lantik 178 Pejabat Pemkab Gowa, Bupati Adnan: Tunjukkan Kinerja Terbaik
3

MGMP Bahasa Inggris Jeneponto Ikuti Bimtek Penyusunan Soal Asesmen
4

Dua Warga Maros Terseret Arus Banjir Ditemukan dalam Kondisi Meninggal
5

Eks Wakil Ketua MK Jadi Saksi Ahli di Sidang Sengketa Pilkada Jeneponto
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Kasus Penipuan Oknum Bhayangkari di Gowa, Polisi Belum Serahkan Tersangka
2

Lantik 178 Pejabat Pemkab Gowa, Bupati Adnan: Tunjukkan Kinerja Terbaik
3

MGMP Bahasa Inggris Jeneponto Ikuti Bimtek Penyusunan Soal Asesmen
4

Dua Warga Maros Terseret Arus Banjir Ditemukan dalam Kondisi Meninggal
5

Eks Wakil Ketua MK Jadi Saksi Ahli di Sidang Sengketa Pilkada Jeneponto