Bawaslu Makassar Temukan Dugaan Unsur Pelanggaran Oknum Lurah di Ujung Pandang

MAKASSAR - Bawaslu Makassar telah menelusuri dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan jabatan lurah di Kecamatan Ujung Pandang.

Ketua Bawaslu Makassar, Dede Arwinsyah mengatakan pihaknya telah menerima hasil penelusuran itu dari Panwascam Ujung Pandang. Hasilnya, ada dugaan unsur pelanggaran netralitas.

"Sudah ada hasil penelusurannya teman-teman. Iya, ada unsur pelanggaran netralitas," kata Dede saat dihubungi Sindo Makassar pada Ahad (08/09/2024) malam.

Dede menuturkan, pihaknya selanjutnya meneruskan hasil temuannya ke Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (BKN RI). Ini setelah terbitnya Surat Edaran MenPANRB Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengalihan Pelaksanaan Sistem Merit Dalam Manajemen ASN.

"Selanjutnya kami teruskan ke BKN. Kami belum bisa melakukan klarifikasi, karena belum ada penetapan Paslon," ujarnya.

Oknum lurah tersebut ditengarai menghadiri deklarasi salah satu pasangan calon. Dede enggan menyebutkan paslon mana yang dihadiri oleh Oknum lurah tersebut.

Sebelumnya, Bawaslu Makassar juga telah menangangi dugaan keberpihakan salah satu oknum lurah di Kecamatan Rappocini. Hasil penelusuran juga ditemukan ada unsur pelanggaran.

Dede menyebutkan kasus oknum lurah di Kecamatan Rappocini itu sudah diteruskan ke KASN. "Kalau Rappocini sudah kami teruskan ke KASN," jelasnya.

Dia mengingatkan kepada seluruh ASN setelah penetapan pasangan pada 22 September nanti, agar tidak terlibat politik praktis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ASN dilarang terlibat dalam kegiatan politik praktis, baik secara langsung maupun tidak langsung dan berpotensi pidana pemilu

"ASN yang terbukti melanggar akan menghadapi sanksi administratif maupun pidana," jelasnya.