Penanganan dan Intervensi Stunting Butuh Data Terukur
Sabtu, 02 Nov 2024 08:52

Penanganan dan intervensi stunting di Provinsi Sulsel, membutuhkan data yang terukur agar bisa dilakukan oleh seluruh pemangku kebijakan dengan baik. Foto: Istimewa
MAKASSAR - Penanganan dan intervensi stunting di Provinsi Sulsel, membutuhkan data yang terukur agar bisa dilakukan oleh seluruh pemangku kebijakan dengan baik.
Hal ini disampaikan Pj Gubernur Sulsel Prof Zudan Arif Fakhrulloh saat rapat koordinasi lintas sektor pencegahan dan penurunan stunting, yang diadakan oleh Kemenko Bidang PMK RI, di Hotel Four Points by Sheraton, Jumat (1/11/2024).
Pada agenda ini dihadiri oleh Pj Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kota Makassar, Irwan Rusfiady Adnan, mewakili Pjs Wali Kota Makassar. Dan Plt Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kemenko PMK Nunung Nuryartono secara daring.
Rapat Koordinasi ini, dibuka secara langsung oleh Pj Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Zudan Arif Fakrulloh. Ia menekankan akan pentingnya intervensi secara cepat sehingga penanganan pencegahan dan percepatan penurunan stunting dapat tercapai.
Selain itu, Pj Gubernur Sulsel juga mengatakan pentingnya pengecekan di lapangan, agar tidak ada turbulensi data.
"Kita harus memastikan bahwa data terkait stunting, mulai dari ibu hamil, hingga pemberian makanan tambahan, harus terukur," ungkapnya.
Sementara itu Plt Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kemenko PMK Nunung Nuryartono secara daring, terkait tren prevalensi stunting di kabupaten/kota Provinsi Sulsel, Tahun 2019-2023.
"Tren prevelensi stunting di Sulsel mengalami penurunan di tahun 2019 hingga tahun 2022, kemudian naik 0,2 persen dari tahun 2022 hingga tahun 2023," ungkapnya.
Pj Sekda, Irwan Adnan menyampaikan, ini menjadi tantangan untuk Kota Makassar, lebih optimal dalam penanganan stunting, agar program dan kegiatan lebih tepat sasaran, sehingga target dapat tercapai.
"Berharap peran aktif dari seluruh pemangku kepentingan termasuk dukungan dari pemerintah pusat dalam pemenuhan SDM untuk intervensi gizi, kapasitas SDM serta dukungan kebijakan anggaran yang lebih maksimal," ujarnya.
Hal ini disampaikan Pj Gubernur Sulsel Prof Zudan Arif Fakhrulloh saat rapat koordinasi lintas sektor pencegahan dan penurunan stunting, yang diadakan oleh Kemenko Bidang PMK RI, di Hotel Four Points by Sheraton, Jumat (1/11/2024).
Pada agenda ini dihadiri oleh Pj Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kota Makassar, Irwan Rusfiady Adnan, mewakili Pjs Wali Kota Makassar. Dan Plt Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kemenko PMK Nunung Nuryartono secara daring.
Rapat Koordinasi ini, dibuka secara langsung oleh Pj Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Zudan Arif Fakrulloh. Ia menekankan akan pentingnya intervensi secara cepat sehingga penanganan pencegahan dan percepatan penurunan stunting dapat tercapai.
Selain itu, Pj Gubernur Sulsel juga mengatakan pentingnya pengecekan di lapangan, agar tidak ada turbulensi data.
"Kita harus memastikan bahwa data terkait stunting, mulai dari ibu hamil, hingga pemberian makanan tambahan, harus terukur," ungkapnya.
Sementara itu Plt Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kemenko PMK Nunung Nuryartono secara daring, terkait tren prevalensi stunting di kabupaten/kota Provinsi Sulsel, Tahun 2019-2023.
Baca Juga: Program Jitu Cegah Stunting, Appi-Aliyah Siapkan Paket Gizi 1000 Hari Pertama Lewat RT/RW
"Tren prevelensi stunting di Sulsel mengalami penurunan di tahun 2019 hingga tahun 2022, kemudian naik 0,2 persen dari tahun 2022 hingga tahun 2023," ungkapnya.
Pj Sekda, Irwan Adnan menyampaikan, ini menjadi tantangan untuk Kota Makassar, lebih optimal dalam penanganan stunting, agar program dan kegiatan lebih tepat sasaran, sehingga target dapat tercapai.
"Berharap peran aktif dari seluruh pemangku kepentingan termasuk dukungan dari pemerintah pusat dalam pemenuhan SDM untuk intervensi gizi, kapasitas SDM serta dukungan kebijakan anggaran yang lebih maksimal," ujarnya.
(GUS)
Berita Terkait

Makassar City
Pemkot Makassar Dukung Festival Kewirausahaan UMI, Dorong Mahasiswa Mandiri Lewat UMKM
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mendorong penguatan skill dan jaringan kewirausahaan mahasiswa melalui UMKM kampus saat menerima audiensi mahasiswa Universitas Muslim Indonesia (UMI) di Balaikota Makassar, Senin (9/09/2025).
Selasa, 09 Sep 2025 11:00

Makassar City
Tanggal Istimewa di Bulan 9, Munafri-Aliyah Lantik 9 Pejabat Baru Pemkot Makassar
Suasana penuh khidmat menyelimuti Kantor Balai Kota Makassar pada Selasa (9/9/2025). Di hadapan jajaran pejabat, unsur Forkopimda.
Selasa, 09 Sep 2025 09:35

Makassar City
3 Besar Hasil Seleksi Lelang 9 Jabatan Eselon II Kota Makassar Diumumkan
Sekretaris Daerah Kota Makassar Andi Zulkifli Nanda mengumumkan tiga besar hasil seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) untuk sembilan SKPD, Senin (8/9/3025).
Senin, 08 Sep 2025 17:35

Makassar City
Kolaborasi Pertamina dan Pemkot Makassar Hadirkan Ecoeduwisata Mangrove
PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi melalui Integrated Terminal (IT) Makassar resmi menandatangani MoU dengan Pemkot Makassar dalam peluncuran Program Ecoeduwisata Mangrove.
Senin, 08 Sep 2025 17:29

Makassar City
Pemkot Makassar Pastikan Pedagang di Losari Tetap Bisa Berjualan dengan Cara Terhormat
Pemerintah Kota Makassar tak hanya fokus pada pembangunan fisik semata, tetapi juga memberi ruang bagi kehidupan rakyat kecil yang sehari-hari mencari nafkah.
Senin, 08 Sep 2025 16:45
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Komitmen Atas Perjanjian Bersama, PT Huadi Bantaeng Siap Bayarkan Pesangon Buruh
2

Warga Makassar Gugat Polda Sulsel Rp800 Miliar atas Pembakaran Dua Gedung DPRD
3

Bahas Strategi Pemilu 2029, Perindo Bakal Gelar Mukernas di Makassar
4

Kasus PSU Palopo, 7 Komisioner KPU Sulsel Terbebas Sanksi Etik dari DKPP
5

3 Besar Hasil Seleksi Lelang 9 Jabatan Eselon II Kota Makassar Diumumkan
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Komitmen Atas Perjanjian Bersama, PT Huadi Bantaeng Siap Bayarkan Pesangon Buruh
2

Warga Makassar Gugat Polda Sulsel Rp800 Miliar atas Pembakaran Dua Gedung DPRD
3

Bahas Strategi Pemilu 2029, Perindo Bakal Gelar Mukernas di Makassar
4

Kasus PSU Palopo, 7 Komisioner KPU Sulsel Terbebas Sanksi Etik dari DKPP
5

3 Besar Hasil Seleksi Lelang 9 Jabatan Eselon II Kota Makassar Diumumkan