Penanganan dan Intervensi Stunting Butuh Data Terukur

MAKASSAR - Penanganan dan intervensi stunting di Provinsi Sulsel, membutuhkan data yang terukur agar bisa dilakukan oleh seluruh pemangku kebijakan dengan baik.

Hal ini disampaikan Pj Gubernur Sulsel Prof Zudan Arif Fakhrulloh saat rapat koordinasi lintas sektor pencegahan dan penurunan stunting, yang diadakan oleh Kemenko Bidang PMK RI, di Hotel Four Points by Sheraton, Jumat (1/11/2024).

Baca Juga: Kolaborasi AHM dan Duta Remaja Sehat untuk Cegah Stunting dan Gizi Buruk

Pada agenda ini dihadiri oleh Pj Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kota Makassar, Irwan Rusfiady Adnan, mewakili Pjs Wali Kota Makassar. Dan Plt Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kemenko PMK Nunung Nuryartono secara daring.

Rapat Koordinasi ini, dibuka secara langsung oleh Pj Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Zudan Arif Fakrulloh. Ia menekankan akan pentingnya intervensi secara cepat sehingga penanganan pencegahan dan percepatan penurunan stunting dapat tercapai.

Selain itu, Pj Gubernur Sulsel juga mengatakan pentingnya pengecekan di lapangan, agar tidak ada turbulensi data.

"Kita harus memastikan bahwa data terkait stunting, mulai dari ibu hamil, hingga pemberian makanan tambahan, harus terukur," ungkapnya.

Sementara itu Plt Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kemenko PMK Nunung Nuryartono secara daring, terkait tren prevalensi stunting di kabupaten/kota Provinsi Sulsel, Tahun 2019-2023.

Baca Juga: Program Jitu Cegah Stunting, Appi-Aliyah Siapkan Paket Gizi 1000 Hari Pertama Lewat RT/RW

"Tren prevelensi stunting di Sulsel mengalami penurunan di tahun 2019 hingga tahun 2022, kemudian naik 0,2 persen dari tahun 2022 hingga tahun 2023," ungkapnya.

Pj Sekda, Irwan Adnan menyampaikan, ini menjadi tantangan untuk Kota Makassar, lebih optimal dalam penanganan stunting, agar program dan kegiatan lebih tepat sasaran, sehingga target dapat tercapai.

"Berharap peran aktif dari seluruh pemangku kepentingan termasuk dukungan dari pemerintah pusat dalam pemenuhan SDM untuk intervensi gizi, kapasitas SDM serta dukungan kebijakan anggaran yang lebih maksimal," ujarnya.