Program Jitu Cegah Stunting, Appi-Aliyah Siapkan Paket Gizi 1000 Hari Pertama Lewat RT/RW
Sabtu, 26 Okt 2024 15:22
Paslon Appi-Aliyah saat tampil pada debat perdana Pilwalkot Makassar 2024. Foto: Istimewa
MAKASSAR - Salah satu program tertuang dalam visi-misi pasangan Calon (Paslon) Munafri Arifuddin - Aliyah Mustika Ilham yang disingkat MULIA. Berkaitan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, secara gratis bagi warga Kota Makassar.
"MULIA berjasa, berbagi jaminan sosial. Mulai program subsidi BPJS, penerima bantuan iuran, kami memastikan warga tak perlu kuatir soal biaya kesehatan. Kesehatan adalah hak, bukan barang mewah. Bagi semua warga Kota Makassar," papar Appi-Aliyah saat debat berlangsung di Hotel Dalton Makassar, Sabtu (26/10/2024).
Masuk sesi tanya jawab, Pertanyaan dari paslon 02 (SEHATI) kepada paslon 01 (MULIA) kaitan program BPJS tertuang dalam program Appi-Aliyah.
Menjawab hal tersebut, Aliyah Mustika Ilham yang pernah duduk di DPR RI Komisi IX yang bersentuhan langsung dengan program kesehatan memberikan jawaban tuntas.
Politisi Demokrat itu menyampaikan, program berupa pemberian perlindungan BPJS Kesehatan gratis dari pusat. Namun pemerintah daerah atau Pemkot Makassar harus punya perhatian khususnya masyarakat yang kurang mampu.
"BPJS program dari pemerintah pusat ke masyarakat. Tentu pemerintah pusat dan daerah punya kebijakan melindungi warga sendiri lewat program BPJS gratis," kata Aliyah selaku calon Wakil Wali Kota 01.
Meskipun ada mandatory spending tidak ada kaitannya dengan skema pembiayaan BPJS Kesehatan dan pelayanan kesehatan yang diterima. Namun, Pemerintah daerah berkewajiban menyiapkan regulasi khusus untuk kebijakan tersebut.
"Meski ada mandatory dihapus pemerintah pusat, tapi pemerintah daerah bisa buat aturan," katanya.
Menurutnya, BPJS gratis bukan tidak mungkin tapi pemerintah mengayomi warganya. Apalagi ada hak warga menikmati pendidikan dan kesehatan.
"Apalagi ada sekarang kebinakan Pemerintah kelas perawatan tak ada perbedaan," tukas Aliyah.
Pada kesempatan ini juga merespon pertanyaan paslon 04 (AMAN). Kaitan gizi mencegah stunting. Aliyah menegaskan peran menu bergizi seimbang untuk optimalkan tinggi stunting.
"Pemerintahan kemarin dibawa naungan kesehatan, sekarang (Prabowo-Gibran) ada badan gizi. Jadi badan gizi mengatur," katanya.
Stunting merupakan masalah serius yang dapat berdampak negatif pada kesehatan dan perkembangan anak. Oleh karena itu, penting untuk mencegah terjadinya stunting pada anak.
"Jadi kita di daerah mendukung. Tentu program parting penting memberikan pendamping, kita berikan edukasi kepada calon juga sangat penganting," terangnya.
Sedangkan, pencegahan stunting dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan memberikan asupan gizi yang cukup dan seimbang sejak dini. Sosialisasi mulai melibatkan tingkat RT/RW.
"Jadi kedepan mengurangi stunting yang kita kenal kekurangan gizi. Kami siapkan paket gizi gratis bagi lanzia dan ibu hamil serta stunting bagi anak. Untuk 1000 hari pertama kehidupan kita mulai lewat RT/RW di wilayahnya," tukasnya.
"MULIA berjasa, berbagi jaminan sosial. Mulai program subsidi BPJS, penerima bantuan iuran, kami memastikan warga tak perlu kuatir soal biaya kesehatan. Kesehatan adalah hak, bukan barang mewah. Bagi semua warga Kota Makassar," papar Appi-Aliyah saat debat berlangsung di Hotel Dalton Makassar, Sabtu (26/10/2024).
Masuk sesi tanya jawab, Pertanyaan dari paslon 02 (SEHATI) kepada paslon 01 (MULIA) kaitan program BPJS tertuang dalam program Appi-Aliyah.
Menjawab hal tersebut, Aliyah Mustika Ilham yang pernah duduk di DPR RI Komisi IX yang bersentuhan langsung dengan program kesehatan memberikan jawaban tuntas.
Politisi Demokrat itu menyampaikan, program berupa pemberian perlindungan BPJS Kesehatan gratis dari pusat. Namun pemerintah daerah atau Pemkot Makassar harus punya perhatian khususnya masyarakat yang kurang mampu.
"BPJS program dari pemerintah pusat ke masyarakat. Tentu pemerintah pusat dan daerah punya kebijakan melindungi warga sendiri lewat program BPJS gratis," kata Aliyah selaku calon Wakil Wali Kota 01.
Meskipun ada mandatory spending tidak ada kaitannya dengan skema pembiayaan BPJS Kesehatan dan pelayanan kesehatan yang diterima. Namun, Pemerintah daerah berkewajiban menyiapkan regulasi khusus untuk kebijakan tersebut.
"Meski ada mandatory dihapus pemerintah pusat, tapi pemerintah daerah bisa buat aturan," katanya.
Menurutnya, BPJS gratis bukan tidak mungkin tapi pemerintah mengayomi warganya. Apalagi ada hak warga menikmati pendidikan dan kesehatan.
"Apalagi ada sekarang kebinakan Pemerintah kelas perawatan tak ada perbedaan," tukas Aliyah.
Pada kesempatan ini juga merespon pertanyaan paslon 04 (AMAN). Kaitan gizi mencegah stunting. Aliyah menegaskan peran menu bergizi seimbang untuk optimalkan tinggi stunting.
"Pemerintahan kemarin dibawa naungan kesehatan, sekarang (Prabowo-Gibran) ada badan gizi. Jadi badan gizi mengatur," katanya.
Stunting merupakan masalah serius yang dapat berdampak negatif pada kesehatan dan perkembangan anak. Oleh karena itu, penting untuk mencegah terjadinya stunting pada anak.
"Jadi kita di daerah mendukung. Tentu program parting penting memberikan pendamping, kita berikan edukasi kepada calon juga sangat penganting," terangnya.
Sedangkan, pencegahan stunting dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan memberikan asupan gizi yang cukup dan seimbang sejak dini. Sosialisasi mulai melibatkan tingkat RT/RW.
"Jadi kedepan mengurangi stunting yang kita kenal kekurangan gizi. Kami siapkan paket gizi gratis bagi lanzia dan ibu hamil serta stunting bagi anak. Untuk 1000 hari pertama kehidupan kita mulai lewat RT/RW di wilayahnya," tukasnya.
(UMI)
Berita Terkait
News
Dukung Cegah Stunting, PLN UIP Sulawesi Bantu Sarana & Prasarana Posyandu
Srikandi PLN UIP Sulawesi melaksanakan program tanggung jawab sosial bertajuk di Posyandu Flamboyan I Kantisang, Kota Makassar.
Kamis, 04 Des 2025 19:16
Sulsel
Prevalensi Stunting Gowa Turun Signifikan dalam Tiga Tahun
Angka prevelensi stunting Kabupaten Gowa mengalami penurunan signifikan dalam tiga tahun terakhir. Berdasarkan data yang ada, pada 2022 prevelensi stunting mencapai 33 persen
Jum'at, 28 Nov 2025 17:05
Sulsel
Cegah Tumpang Tindih, DPRD Sulsel Minta Program Aksi Stop Stunting Dikolaborasikan dengan Pemda
Ketua Komisi E DPRD Sulsel, Andi Tenri Indah mendorong dinas kesehatan berkolaborasi dengan pemerintah daerah terkait pelaksanaan program Aksi Stop Stunting (ASS).
Selasa, 25 Nov 2025 22:54
News
Intervensi Nutrisi Tepat Turunkan Risiko Penyakit Infeksi & Hemat Biaya
Studi terbaru dari Indonesia yang dipresentasikan di International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research (ISPOR) 2025 di Glasgow, Skotlandia, membawa kabar baik.
Senin, 24 Nov 2025 18:48
Sulsel
Berhasil Cegah Stunting, Pemkab Maros Dapat Kucuran DIF Rp6 Miliar
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros kembali menorehkan prestasi membanggakan setelah berhasil meraih penghargaan sebagai daerah berkinerja baik dalam pencegahan dan penurunan angka stunting.
Jum'at, 14 Nov 2025 23:24
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
BRI dan LIB Buka Wawasan Mahasiswa Unismuh Tentang Industri Sepak Bola
2
Sidak Dua OPD, Bupati Lutim Tegaskan ASN Harus Jadi CCTV Pemerintah
3
Gelar Karya BPPMPV KPTK 2025 Hadir Lebih Besar, Tampilkan Inovasi Teknologi Maritim & Digital
4
Pancaroba, Anak-anak di Jeneponto Banyak Terkena Penyakit Pernapasan
5
Eks Suami Oknum Dewan Takalar Tantang Wakil Ketua DPRD Jeneponto Tes DNA
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
BRI dan LIB Buka Wawasan Mahasiswa Unismuh Tentang Industri Sepak Bola
2
Sidak Dua OPD, Bupati Lutim Tegaskan ASN Harus Jadi CCTV Pemerintah
3
Gelar Karya BPPMPV KPTK 2025 Hadir Lebih Besar, Tampilkan Inovasi Teknologi Maritim & Digital
4
Pancaroba, Anak-anak di Jeneponto Banyak Terkena Penyakit Pernapasan
5
Eks Suami Oknum Dewan Takalar Tantang Wakil Ketua DPRD Jeneponto Tes DNA