Musrenbang Tematik Gowa Fokus Tekan Angka Kemiskinan dan Stunting

GOWA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik Kemiskinan dan Stunting di Baruga Tinggimae, Rumah Jabatan Bupati Gowa, Rabu (25/2).

Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang mengatakan kemiskinan dan stunting merupakan dua persoalan yang berdampak langsung terhadap kualitas sumber daya manusia dan keberlanjutan pembangunan daerah.

“Musrenbang Tematik ini kita laksanakan karena kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan pendapatan, tetapi juga akses terhadap pangan bergizi, layanan kesehatan, pendidikan, dan hunian layak, sementara stunting bukan sekadar persoalan pertumbuhan fisik tapi menyangkut perkembangan kognitif, kemampuan belajar, serta produktivitas sehingga persoalan ini bukan hanya urusan hari ini, tetapi menyangkut masa depan Gowa,” katanya.

Bupati Talenrang menyebut saat ini, jumlah Keluarga Miskin Ekstrem (KME) di Kabupaten Gowa tercatat sebanyak 1.015 keluarga. Pemerintah daerah menargetkan penanganan terarah agar angka tersebut terus berkurang sehingga pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat meningkat. Sementara prevalensi stunting di Gowa menunjukkan tren penurunan hingga berada di angka 17 persen.

“Capaian ini patut kita syukuri, namun belum cukup. Selama masih ada keluarga yang belum sejahtera dan anak berisiko mengalami gangguan tumbuh kembang, maka perhatian dan keberpihakan harus terus diperkuat,” tambah orang nomor satu di Gowa ini.

Lebih lanjut, ia menyampaikan penanganan kemiskinan harus dilakukan secara spesifik dan berbasis kebutuhan riil di lapangan, dimana intervensi tidak bisa dilakukan secara seragam, namun harus dipilah berdasarkan kondisi masing-masing keluarga.

“Kita sudah melakukan berbagai langkah secara teknis, namun memang perlu kajian mendalam dan pembagian tugas yang lebih spesifik dengan SKPD terkait. Menangani kemiskinan bukan berarti semua harus dibedah rumahnya, tapi dipilah mana yang perlu perbaikan rumah, mana yang perlu peningkatan akses kesehatan, pendidikan, perbaikan sanitasi seperti jamban, maupun mana yang perlu penguatan ekonomi keluarga. Intervensinya harus tepat sasaran,” tegasnya.

Tujuan utama intervensi pemerintah untuk KME kata Bupati Talenrang, bukan menjadikan masyarakat bergantung, melainkan mendorong kemandirian masyarakat itu sendiri agar mampu keluar dari kemiskinan.

“Kita tidak berbicara menghilangkan kemiskinan sampai nol, Minimal kita mengarahkan mereka agar tidak nyaman dengan zonanya, mau bergerak, mau bekerja, dan berusaha. Pemerintah hadir untuk memperbaiki kualitas hidupnya, setelah itu mereka harus tumbuh menjadi masyarakat Gowa yang mandiri,” ujarnya.

Olehnya ia berharap melalui Musrenbang ini terbangun kesepahaman dan komitmen nyata untuk membebaskan keluarga dari kemiskinan serta menyelamatkan generasi dari stunting, demi mewujudkan generasi Gowa yang sehat, cerdas, dan produktif.

Sementara Kepala Bappeda Kabupaten Gowa, Sujjadan menjelaskan Musrenbang Tematik Kemiskinan dan Stunting ini merupakan bagian dari tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gowa Tahun 2027.

“Kita ingin mengidentifikasi akar permasalahan berbasis data, menyelaraskan intervensi lintas perangkat daerah dan pemangku kepentingan, menetapkan prioritas program tepat sasaran, serta menghasilkan rekomendasi yang akan diintegrasikan dalam RKPD Tahun 2027,” ungkapnya.

Mengusung tema “Bebaskan Keluarga dari Kemiskinan, Selamatkan Generasi dari Stunting”, ini merupakan komitmen daerah dalam memperkuat konvergensi program penurunan stunting, meningkatkan efektivitas perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi keluarga miskin, serta memastikan intervensi dilakukan secara terarah berbasis data by name by address.

“Output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tersusunnya daftar rekomendasi prioritas program yang operasional dan implementatif, sebagai pijakan mewujudkan pembangunan Gowa yang lebih maju dan berkelanjutan,” pungkasnya.

Kegiatan ini diikuti perwakilan Forkopimda, para pimpinan SKPD, camat, kepala desa/lurah, kepala Puskesmas, serta mitra pembangunan dan organisasi masyarakat.