Dekatkan Layanan Publik, Inovasi Dinsos Makassar Diapresiasi Legislator

MAKASSAR - DPRD Kota Makassar mendukung penuh salah satu program dari Dinas Sosial (Dinsos) Kota Makassar, dengan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.

Program tersebut adalah fasilitas pengajuan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan pengecekan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) langsung di kantor kecamatan.

Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar, Ari Ashari Ilham mengatakan bahwa program ini memberikan dampak positif bagi masyarakat dan pemerintah kota.

"Pendekatan layanan publik hingga ke kecamatan seperti ini merupakan dorongan lama kami dari DPRD dan seharusnya sudah sejak lama diterapkan di Makassar. Sebetulnya ini bukan hal baru, banyak kabupaten dan kota lain yang sudah terapkan lebih dulu. Justru Makassar agak terlambat,” katanya.

Selain pelayanan tersebut, DPRD Kota Makassar juga memberikan masukan kepada dinas-dinas Kota Makassar perihal pelayanan publik, yang tidak harus dipusatkan hanya di satu lokasi saja.

"Kita ambil contoh saja di Dukcapil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil), di mana warga masih harus datang langsung ke kantor pusat hanya untuk mengurus dokumen. Kami juga di DPRD sudah sering mendorong agar urusan seperti ini tidak lagi terpusat. Contohnya saja Capil, masih banyak warga yang harus ke kantor Capil hanya untuk urus dokumen. Bayangkan warga dari Tamalanrea, jauh sekali," jelasnya saat dikonfirmasi wartawan.

Legislator dari fraksi partai Nasdem ini terus memberikan dukungan penuh terhadap program inovasi dari Dinsos Kota Makassar, serta mendorong masyarakat untuk menggunakan dengan maksimal fasilitas yang diberikan oleh pemerintah saat ini.

“Kita tidak perlu malu mencontoh kalau memang itu baik, tetapi ke depan, Makassar sebagai barometer Sulsel harusnya jadi panutan, bukan pengekor. Layanan ini untuk rakyat, manfaatkan baik-baik. Kita dorong terus agar Makassar menjadi kota yang benar-benar melayani," pungkasnya.

Program ini dicetuakan Kepala Dinsos Kota Makassar, Andi Bukti Djufrie. Katanya, inovasi ini diharapkan mampu mempercepat pelayanan bidang sosial di masa depan.

“Inilah bagian dari reformasi pelayanan publik. Warga kini tidak perlu jauh-jauh ke kantor dinas untuk urusan dasar seperti KIS dan validasi data bantuan. Lebih cepat, lebih hemat, dan lebih ramah,” ungkapnya baru-baru ini.

Djufrie pun menyampaikan bahwa program ini akan selalu dilakukan evaluasi terkait pengelolaan dan pengawasan di bawah Dinsos Kota Makassar.