DPRD Makassar Atensi Tertundanya Bonus Atlet Disabilitas
Senin, 11 Nov 2024 16:15
Atlet penyandang disabilitas yang telah mengharumkan nama Makassar sejak tahun 2022 mendatangi DPRD Makassar. Foto: Istimewa
MAKASSAR - Wakil Ketua DPRD Makassar, Andi Suharmika, dan Anggota DPRD Makassar, Muchlis Misbah, menyampaikan kekecewaan mendalam terkait belum terpenuhinya bonus bagi atlet penyandang disabilitas yang telah mengharumkan nama Makassar sejak tahun 2022.
Kekecewaan ini disampaikan setelah menerima aspirasi dari Aliansi Gerakan Pemuda Mahasiswa Atlet Makassar di Gedung DPRD Makassar pada Senin, (11/11/2024).
Aliansi ini datang dengan tuntutan tegas kepada pemerintah daerah untuk segera memenuhi hak para atlet disabilitas yang selama ini telah berjuang keras di berbagai ajang olahraga.
“Kami sangat kecewa mengetahui bahwa hingga saat ini, bonus yang dijanjikan kepada atlet disabilitas masih tertunda. Ini adalah bentuk ketidakadilan yang tidak seharusnya terjadi,” ujar Muchlis Misbah.
Muchlis menyoroti pentingnya penghargaan terhadap perjuangan atlet disabilitas yang telah mengorbankan waktu, tenaga, dan semangat demi membawa nama baik Makassar.
Ia menyatakan bahwa pemerintah seharusnya lebih peka dan responsif dalam mengapresiasi prestasi mereka.
“Atlet disabilitas telah memberikan segalanya untuk membawa nama Makassar ke tingkat yang lebih tinggi. Kami akan menjembatani pertemuan antara atlet disabilitas dan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar untuk mendengar langsung kendala yang menghambat pemenuhan hak mereka,” tegasnya.
Wakil Ketua DPRD, Andi Suharmika, juga menyuarakan rasa kecewa serupa. Ia menilai bahwa keterlambatan ini mencerminkan kurangnya perhatian pemerintah terhadap para atlet yang membutuhkan dukungan nyata, bukan sekadar janji.
“Kita tidak boleh melupakan mereka yang berjuang di lapangan untuk membawa nama baik kota ini. Atlet disabilitas juga berhak mendapatkan perhatian yang sama. Kami akan berusaha agar hak mereka segera terpenuhi sebagai bentuk apresiasi atas jasa-jasa mereka,” ujar Mika.
Lebih lanjut, DPRD Makassar mendesak pihak Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar untuk memberikan penjelasan terkait kendala yang menyebabkan keterlambatan pencairan bonus tersebut. Keterbukaan dalam proses ini dianggap penting untuk mengembalikan kepercayaan para atlet dan masyarakat terhadap pemerintah.
Aliansi Gerakan Pemuda Mahasiswa Atlet Makassar berharap pertemuan ini bukan sekadar seremoni, tetapi menjadi awal dari perubahan nyata bagi para atlet disabilitas. Dengan dukungan DPRD, mereka optimis bahwa hak para atlet dapat segera terpenuhi.
Namun, jika pemerintah tetap abai, aliansi menyatakan akan terus berjuang hingga ke tingkat yang lebih tinggi.
Kekecewaan ini disampaikan setelah menerima aspirasi dari Aliansi Gerakan Pemuda Mahasiswa Atlet Makassar di Gedung DPRD Makassar pada Senin, (11/11/2024).
Aliansi ini datang dengan tuntutan tegas kepada pemerintah daerah untuk segera memenuhi hak para atlet disabilitas yang selama ini telah berjuang keras di berbagai ajang olahraga.
“Kami sangat kecewa mengetahui bahwa hingga saat ini, bonus yang dijanjikan kepada atlet disabilitas masih tertunda. Ini adalah bentuk ketidakadilan yang tidak seharusnya terjadi,” ujar Muchlis Misbah.
Muchlis menyoroti pentingnya penghargaan terhadap perjuangan atlet disabilitas yang telah mengorbankan waktu, tenaga, dan semangat demi membawa nama baik Makassar.
Ia menyatakan bahwa pemerintah seharusnya lebih peka dan responsif dalam mengapresiasi prestasi mereka.
“Atlet disabilitas telah memberikan segalanya untuk membawa nama Makassar ke tingkat yang lebih tinggi. Kami akan menjembatani pertemuan antara atlet disabilitas dan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar untuk mendengar langsung kendala yang menghambat pemenuhan hak mereka,” tegasnya.
Wakil Ketua DPRD, Andi Suharmika, juga menyuarakan rasa kecewa serupa. Ia menilai bahwa keterlambatan ini mencerminkan kurangnya perhatian pemerintah terhadap para atlet yang membutuhkan dukungan nyata, bukan sekadar janji.
“Kita tidak boleh melupakan mereka yang berjuang di lapangan untuk membawa nama baik kota ini. Atlet disabilitas juga berhak mendapatkan perhatian yang sama. Kami akan berusaha agar hak mereka segera terpenuhi sebagai bentuk apresiasi atas jasa-jasa mereka,” ujar Mika.
Lebih lanjut, DPRD Makassar mendesak pihak Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar untuk memberikan penjelasan terkait kendala yang menyebabkan keterlambatan pencairan bonus tersebut. Keterbukaan dalam proses ini dianggap penting untuk mengembalikan kepercayaan para atlet dan masyarakat terhadap pemerintah.
Aliansi Gerakan Pemuda Mahasiswa Atlet Makassar berharap pertemuan ini bukan sekadar seremoni, tetapi menjadi awal dari perubahan nyata bagi para atlet disabilitas. Dengan dukungan DPRD, mereka optimis bahwa hak para atlet dapat segera terpenuhi.
Namun, jika pemerintah tetap abai, aliansi menyatakan akan terus berjuang hingga ke tingkat yang lebih tinggi.
(GUS)
Berita Terkait
Makassar City
Kepsek Mengaku Diintimidasi Usai Bongkar Dugaan Pungli Pengisian Jabatan
Dugaan praktik pungutan liar (pungli) dalam proses pengisian jabatan kepala sekolah (kepsek) di lingkungan Pemerintah Kota Makassar terus bergulir.
Selasa, 30 Jun 2026 13:22
Makassar City
DPRD Makassar Rekomendasikan Penonaktifan Pejabat Disdik dalam Kasus Seleksi Kepsek
Komisi D DPRD Kota Makassar meminta Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar menonaktifkan sementara sejumlah pejabat yang namanya muncul dalam aduan terkait proses seleksi kepala sekolah.
Selasa, 30 Jun 2026 13:08
Makassar City
Legislator DPRD Makassar Dukung Penuh IGS 2026, Dongkrak Ekonomi dan Investasi
Pelaksanaan Indonesia Gastrodiplomacy Series (IGS) 2026 di Kota Makassar mendapat sambutan positif dari pihak DPRD Kota Makassar, Rabu (24/6/2026).
Rabu, 24 Jun 2026 15:16
Makassar City
Ranperda Pengendalian Ruang dan Bangunan Disetujui, DPRD Makassar Bentuk Pansus
DPRD Kota Makassar resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Bangunan untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan Panitia Khusus (Pansus).
Sabtu, 13 Jun 2026 20:41
Makassar City
Wali Kota Makassar Tegaskan Ranperda Perhubungan Perkuat Tata Transportasi
Wali Kota Munafri Arifuddin menilai Kota Makassar membutuhkan payung hukum yang kuat dan komprehensif untuk mengatur sistem transportasi seiring meningkatnya mobilitas penduduk dan aktivitas ekonomi di kota tersebut.
Jum'at, 12 Jun 2026 05:32
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Jika Tidak Ada Tindaklanjut, Kasus Islamic Center Malili Bakal Dilaporkan ke Kejati Sulsel
2
Pemkot Makassar Pastikan Tertibkan Bangunan Liar di Lahan Fasum Manggala
3
Pemkot Makassar Usut Dugaan Pungli Pengisian Jabatan Kepala Sekolah
4
Ratusan Relawan SPPG Datangi DPRD Parepare, Tuntut Program MBG Tidak Dihentikan
5
Sinergi PLN UIP Sulawesi & Kejati Sulteng Kebut Pembangunan Infrastruktur Kelistrikan
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Jika Tidak Ada Tindaklanjut, Kasus Islamic Center Malili Bakal Dilaporkan ke Kejati Sulsel
2
Pemkot Makassar Pastikan Tertibkan Bangunan Liar di Lahan Fasum Manggala
3
Pemkot Makassar Usut Dugaan Pungli Pengisian Jabatan Kepala Sekolah
4
Ratusan Relawan SPPG Datangi DPRD Parepare, Tuntut Program MBG Tidak Dihentikan
5
Sinergi PLN UIP Sulawesi & Kejati Sulteng Kebut Pembangunan Infrastruktur Kelistrikan