DPRD dan Pemkot Makassar Resmi Sepakati KUA-PPAS 2025
Selasa, 12 Nov 2024 21:17
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar resmi menyepakati Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
MAKASSAR - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar resmi menyepakati Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Kesepakatan tersebut dicapai dalam rapat yang berlangsung di Kantor DPRD Makassar pada Selasa, (12/11/2024).
Dokumen kesepakatan KUA-PPAS ini ditandatangani langsung oleh Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman, dan Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kota Makassar, Irwan Adnan, sebagai perwakilan Pemkot.
Proses ini menjadi salah satu tahapan strategis untuk mengarahkan perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Makassar secara keseluruhan.
Dalam kesempatan tersebut, Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Makassar, Ray Suryadi Arsyad, mengungkapkan bahwa pihak DPRD telah menyampaikan sekitar 40 catatan penting kepada Pemerintah Kota.
Catatan ini mencakup sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat, seperti alokasi anggaran yang lebih efektif, peningkatan fasilitas pelayanan publik, solusi untuk permasalahan air bersih, dan percepatan rehabilitasi infrastruktur di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Makassar.
“Kami berharap catatan-catatan ini dapat segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota. Semua masukan ini merupakan wujud dari aspirasi masyarakat yang harus menjadi prioritas dalam pengelolaan anggaran tahun 2025,” ujar Ray Suryadi.
Ia juga menambahkan bahwa proses pembahasan KUA-PPAS dilakukan secara mendalam untuk memastikan seluruh program yang diajukan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Pj Sekda Kota Makassar, Irwan Adnan, menyatakan bahwa Pemkot akan menjadikan seluruh catatan DPRD sebagai perhatian utama dalam proses penyusunan APBD 2025.
“Alhamdulillah, kita telah melewati satu tahapan untuk melaksanakan rancangan APBD 2025. Semoga kesepakatan KUA-PPAS 2025 ini bisa mengakomodir seluruh aspirasi masyarakat Makassar,” ujarnya.
Ia juga menyebutkan bahwa Pemkot akan berkomitmen menjalankan program-program prioritas yang telah disepakati bersama DPRD.
Kesepakatan ini menjadi langkah awal yang penting dalam penyusunan APBD Tahun 2025. Dengan adanya sinergi antara DPRD dan Pemkot Makassar, diharapkan pembangunan di Kota Makassar dapat berjalan lebih efektif, serta mampu menjawab berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat.
Selain itu, DPRD berkomitmen untuk terus mengawasi implementasi anggaran guna memastikan program yang telah direncanakan dapat terealisasi dengan baik dan transparan.
Kesepakatan tersebut dicapai dalam rapat yang berlangsung di Kantor DPRD Makassar pada Selasa, (12/11/2024).
Dokumen kesepakatan KUA-PPAS ini ditandatangani langsung oleh Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman, dan Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kota Makassar, Irwan Adnan, sebagai perwakilan Pemkot.
Proses ini menjadi salah satu tahapan strategis untuk mengarahkan perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Makassar secara keseluruhan.
Dalam kesempatan tersebut, Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Makassar, Ray Suryadi Arsyad, mengungkapkan bahwa pihak DPRD telah menyampaikan sekitar 40 catatan penting kepada Pemerintah Kota.
Catatan ini mencakup sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat, seperti alokasi anggaran yang lebih efektif, peningkatan fasilitas pelayanan publik, solusi untuk permasalahan air bersih, dan percepatan rehabilitasi infrastruktur di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Makassar.
“Kami berharap catatan-catatan ini dapat segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota. Semua masukan ini merupakan wujud dari aspirasi masyarakat yang harus menjadi prioritas dalam pengelolaan anggaran tahun 2025,” ujar Ray Suryadi.
Ia juga menambahkan bahwa proses pembahasan KUA-PPAS dilakukan secara mendalam untuk memastikan seluruh program yang diajukan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Pj Sekda Kota Makassar, Irwan Adnan, menyatakan bahwa Pemkot akan menjadikan seluruh catatan DPRD sebagai perhatian utama dalam proses penyusunan APBD 2025.
“Alhamdulillah, kita telah melewati satu tahapan untuk melaksanakan rancangan APBD 2025. Semoga kesepakatan KUA-PPAS 2025 ini bisa mengakomodir seluruh aspirasi masyarakat Makassar,” ujarnya.
Ia juga menyebutkan bahwa Pemkot akan berkomitmen menjalankan program-program prioritas yang telah disepakati bersama DPRD.
Kesepakatan ini menjadi langkah awal yang penting dalam penyusunan APBD Tahun 2025. Dengan adanya sinergi antara DPRD dan Pemkot Makassar, diharapkan pembangunan di Kota Makassar dapat berjalan lebih efektif, serta mampu menjawab berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat.
Selain itu, DPRD berkomitmen untuk terus mengawasi implementasi anggaran guna memastikan program yang telah direncanakan dapat terealisasi dengan baik dan transparan.
(GUS)
Berita Terkait
Makassar City
Jelang Ramadan, DPRD Makassar Percepat Reses Serap Aspirasi
DPRD Kota Makassar menjadwalkan agenda reses masa persidangan pada 11–17 Februari 2026. Reses dimajukan untuk mempercepat penyerapan aspirasi masyarakat sebelum bulan suci Ramadan sekaligus menyelaraskan usulan warga dengan perencanaan pembangunan tahun anggaran 2027.
Jum'at, 06 Feb 2026 19:09
Makassar City
Ketua DPRD Makassar Minta Camat Baru Fokus Sampah dan Siaga Banjir
Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman, menanggapi pelantikan serentak camat di lingkup Pemerintah Kota Makassar sebagai bagian dari fungsi pengawasan legislatif, Jumat (6/2/2026).
Jum'at, 06 Feb 2026 19:04
Makassar City
Anggota DPRD Konawe Konsultasi Penanganan Kawasan Kumuh di Makassar
Anggota DPRD Konawe Kepulauan, Andika berkunjung ke DPRD Kota Makassar, Selasa (3/2/2026). Kedatangannya untuk konsultasi percepatan penanganan pemukiman kumuh.
Selasa, 03 Feb 2026 19:03
Makassar City
Badan Kehormatan DPRD Makassar Tegur Legislator Terkait Video Viral
Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Makassar menjatuhkan sanksi teguran tertulis kepada anggota DPRD Fasruddin Rusli terkait video viral yang memicu kontroversi di media sosial.
Jum'at, 30 Jan 2026 20:25
News
Warga Bulurokeng Datangi DPRD Makassar Adukan Sengketa Lahan vs Pengembang
Pendamping masyarakat pemilik lahan, Machmud Osman, mendatangi DPRD Kota Makassar di Kantor Perumnas Regional VII, Jalan Hertasning, Kamis (29/1/2026).
Kamis, 29 Jan 2026 22:21
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Bukan Menggusur, Wali Kota Munafri Arifuddin Tata Kota dengan Solusi Relokasi PKL
2
Stok Melimpah, Bulog Sebut Sulsel Pilar Ketahanan Pangan Nasional
3
Garuda Indonesia Umrah Travel Fair 2026 Hadir di Makassar, Tawarkan Promo Mulai Rp15 Juta
4
Pemkot Makassar Akan Kirim Guru dan Kepala Sekolah Terbaik ke Luar Negeri
5
Bone Mulai Proyek Hilirisasi Ayam Terintegrasi Bernilai Rp20 Triliun
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Bukan Menggusur, Wali Kota Munafri Arifuddin Tata Kota dengan Solusi Relokasi PKL
2
Stok Melimpah, Bulog Sebut Sulsel Pilar Ketahanan Pangan Nasional
3
Garuda Indonesia Umrah Travel Fair 2026 Hadir di Makassar, Tawarkan Promo Mulai Rp15 Juta
4
Pemkot Makassar Akan Kirim Guru dan Kepala Sekolah Terbaik ke Luar Negeri
5
Bone Mulai Proyek Hilirisasi Ayam Terintegrasi Bernilai Rp20 Triliun