Wujudkan Kota Inklusif dan Berbudaya, Banggar DPRD Makassar Matangkan Strategi Anggaran

MAKASSAR - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Makassar menggelar rapat lanjutan pembahasan terkait Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) rancangan APBD tahun 2025 pada Jumat (8/11/2024).

Bertempat di ruang rapat Banggar DPRD Makassar, rapat ini dipimpin oleh Koordinator Banggar sekaligus Wakil Ketua I DPRD Makassar, Andi Suharmika. Kegiatan ini menjadi momen penting dalam mematangkan rencana anggaran yang sejalan dengan visi pembangunan Kota Makassar di tahun mendatang.

Rapat Banggar kali ini memfokuskan pada arah prioritas pembangunan Kota Makassar untuk tahun 2025. Beberapa sasaran utama yang menjadi fokus pembahasan meliputi peningkatan pemerataan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.

Selain itu, perhatian besar juga diberikan pada pembangunan infrastruktur yang lebih baik, peningkatan ketentraman dan ketertiban umum, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, serta pengembangan Makassar sebagai kota wisata berbudaya. Prioritas ini dirancang untuk menciptakan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan budaya.

Penyusunan KUA-PPAS rancangan APBD Kota Makassar tahun 2025 tidak hanya berorientasi pada alokasi anggaran, tetapi juga pada pengoptimalan sumber pendapatan.

Rancangan ini berupaya merumuskan kebijakan strategis yang mencakup pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer dari pemerintah pusat, serta pendapatan lain-lain yang sah.

Dengan pendekatan ini, Banggar DPRD Makassar memastikan bahwa target pendapatan yang ditetapkan dapat mendukung sepenuhnya prioritas pembangunan kota. Langkah ini diharapkan mampu menciptakan kondisi fiskal yang sehat dan berkelanjutan.

Pembahasan dalam rapat ini juga menitikberatkan pada sinergi antara berbagai sektor dan pihak yang terlibat. Dengan melibatkan masukan dari seluruh anggota Banggar, rancangan anggaran diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat secara holistik.

Pendekatan partisipatif ini menjadi landasan penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi masyarakat. Selain itu, kolaborasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan stakeholder terkait lainnya juga menjadi perhatian utama dalam memastikan pelaksanaan program yang telah dirancang.

Hasil dari rapat lanjutan ini menjadi panduan bagi tahapan penyusunan APBD tahun 2025 yang lebih detail dan terukur. Banggar DPRD Makassar menegaskan komitmennya untuk menghadirkan anggaran yang responsif, transparan, dan akuntabel demi mendorong pembangunan Kota Makassar yang berkelanjutan.

Dengan dukungan kebijakan fiskal yang tepat, diharapkan arah pembangunan Makassar di tahun 2025 dapat tercapai secara maksimal, memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, dan memperkuat posisi kota ini sebagai salah satu pusat pembangunan di Indonesia Timur.