Bersama BPKP Sulsel, Walkot Munafri Bahas Pengawasan Program MBG dan Urban
Kamis, 13 Mar 2025 14:02

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengunjungi Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Selatan pada Kamis (13/3/2025). Foto: Humas Pemkot Makassar
MAKASSAR - Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengunjungi Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Selatan pada Kamis (13/3/2025).
Kehadiran Munafri disambut langsung oleh Kepala Perwakilan BPKP Sulawesi Selatan Mohamad Risbiyantoro, Koordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah 2 Muh. As'af, Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi 1 Barlian Fransiskus Saragih, Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi 2 Memet Rusmana, serta beberapa pejabat BPKP lainnya.
Dalam pertemuan tersebut, Munafri dan BPKP membahas program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu kebijakan strategis pemerintah pusat.
Munafri menegaskan bahwa daerah harus memanfaatkan program MBG ini dengan baik, terutama dalam hal pengadaan bahan pangan yang harus mengutamakan pemasok lokal.
"Daerah diminta menyiapkan MBG dan mengambil peluang, karena anggarannya dari pusat jadi tidak mengganggu kami. Presiden Prabowo menekankan untuk memanfaatkan ini dengan baik. Pengadaan tendernya tidak boleh kalau bukan lokal yang supply," ujar Munafri.
Selain itu, Munafri juga menyampaikan inisiatif urban farming sebagai langkah strategis untuk mendukung ketahanan pangan di Makassar.
Urban farming dinilai mampu membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan sendiri melalui pertanian di lahan sempit.
Dia menekankan bahwa langkah ini harus segera dilakukan agar ketersediaan bahan pangan tetap terjaga, terutama di tengah meningkatnya permintaan akibat implementasi Program MBG.
"Kami di pemkot juga mulai urban farming. Masyarakat akan memenuhi kebutuhan sendiri lewat pertanian lahan sempit. Ini yang akan kita urus cepat karena bahan pangan akan terserap semua, permintaan akan jadi sangat tinggi, bisa memicu inflasi, makanya kita harus respon cepat. Kami mencoba menjaga inflasi dengan urban farming, memaksimalkan tanah nganggur, dan supaya masyarakat bisa punya kegiatan," tambahnya.
Kepala Perwakilan BPKP Sulsel Mohamad Risbiyantoro menyambut baik rencana urban farming yang digagas oleh Pemerintah Kota Makassar.
Dia menilai bahwa inisiatif ini dapat menjadi solusi strategis dalam mencukupi kebutuhan pangan lokal dan mengantisipasi dampak lonjakan permintaan akibat Program MBG.
"Makanya potensi pertanian itu harus ada, karena jangan sampai terjadi inflasi karena permintaan bahan pangan itu tinggi untuk MBG, sementara sayur dan bahan pokok itu juga harus ada di rumah," ujarnya.
Diketahui, BPKP sebagai lembaga pengawas keuangan dan pembangunan memiliki peran penting dalam memastikan pelaksanaan Program MBG berjalan sesuai rencana.
Pengawasan yang dilakukan meliputi berbagai aspek, seperti ketersediaan bahan pangan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kecukupan kebijakan, serta tata kelola keuangan.
Kehadiran Munafri disambut langsung oleh Kepala Perwakilan BPKP Sulawesi Selatan Mohamad Risbiyantoro, Koordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah 2 Muh. As'af, Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi 1 Barlian Fransiskus Saragih, Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi 2 Memet Rusmana, serta beberapa pejabat BPKP lainnya.
Dalam pertemuan tersebut, Munafri dan BPKP membahas program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu kebijakan strategis pemerintah pusat.
Munafri menegaskan bahwa daerah harus memanfaatkan program MBG ini dengan baik, terutama dalam hal pengadaan bahan pangan yang harus mengutamakan pemasok lokal.
"Daerah diminta menyiapkan MBG dan mengambil peluang, karena anggarannya dari pusat jadi tidak mengganggu kami. Presiden Prabowo menekankan untuk memanfaatkan ini dengan baik. Pengadaan tendernya tidak boleh kalau bukan lokal yang supply," ujar Munafri.
Selain itu, Munafri juga menyampaikan inisiatif urban farming sebagai langkah strategis untuk mendukung ketahanan pangan di Makassar.
Urban farming dinilai mampu membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan sendiri melalui pertanian di lahan sempit.
Dia menekankan bahwa langkah ini harus segera dilakukan agar ketersediaan bahan pangan tetap terjaga, terutama di tengah meningkatnya permintaan akibat implementasi Program MBG.
"Kami di pemkot juga mulai urban farming. Masyarakat akan memenuhi kebutuhan sendiri lewat pertanian lahan sempit. Ini yang akan kita urus cepat karena bahan pangan akan terserap semua, permintaan akan jadi sangat tinggi, bisa memicu inflasi, makanya kita harus respon cepat. Kami mencoba menjaga inflasi dengan urban farming, memaksimalkan tanah nganggur, dan supaya masyarakat bisa punya kegiatan," tambahnya.
Kepala Perwakilan BPKP Sulsel Mohamad Risbiyantoro menyambut baik rencana urban farming yang digagas oleh Pemerintah Kota Makassar.
Dia menilai bahwa inisiatif ini dapat menjadi solusi strategis dalam mencukupi kebutuhan pangan lokal dan mengantisipasi dampak lonjakan permintaan akibat Program MBG.
"Makanya potensi pertanian itu harus ada, karena jangan sampai terjadi inflasi karena permintaan bahan pangan itu tinggi untuk MBG, sementara sayur dan bahan pokok itu juga harus ada di rumah," ujarnya.
Diketahui, BPKP sebagai lembaga pengawas keuangan dan pembangunan memiliki peran penting dalam memastikan pelaksanaan Program MBG berjalan sesuai rencana.
Pengawasan yang dilakukan meliputi berbagai aspek, seperti ketersediaan bahan pangan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kecukupan kebijakan, serta tata kelola keuangan.
(UMI)
Berita Terkait

Makassar City
Laman SPMB Makassar Gangguan, Disdik Perpanjang Pendaftaran Jalur Domisili
Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar memperpanjang masa pendaftaran jalur domisili pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025 jenjang SMP.
Selasa, 01 Jul 2025 16:08

News
Bengkel Kalla Toyota Alauddin Raih Penghargaan Lingkungan
Bengkel Kalla Toyota Alauddin yang masuk dalam kategori Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya & Beracun (PLB3), mendapat penghargaan lingkungan.
Senin, 30 Jun 2025 16:10

Makassar City
Walkot Makassar Paparkan Pertanggungjawaban APBD 2024, Realisasi Pendapatan 84%
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin dan Wakilnya memberikan penjelasan atas Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 dalam Rapat Paripurna DPRD Makassar.
Senin, 30 Jun 2025 15:06

Makassar City
Dilantik Sebagai PAW, Apiaty Amin Tancap Gas Jalankan Tugas Kedewanan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar resmi melantik Prof Apiaty K Amin Syam sebagai anggota legislatif pengganti antar waktu (PAW) sisa masa jabatan 2024-2029, Senin (30/6/2025).
Senin, 30 Jun 2025 14:53

Sulsel
Kumpulkan Lagi DPD II, Appi Pertegas Didukung Mayoritas Pemilik Suara di Musda Golkar Sulsel
Ketua DPD II Golkar Makassar, Munafri Arifuddin Kembali mengumpulkan DPD II kabupaten/kota jelang pelaksanaan musyawarah daerah (Musda). Langkah ini untuk mempertegas bahwa Appi didukung mayoritas pemilik suara.
Minggu, 29 Jun 2025 19:03
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

RP Sebut Internal Golkar Adem Jelang Musda, Tapi Orang Luar yang Heboh
2

Laman SPMB Makassar Eror Hari Pertama, Dewan Panggil Kadisdik
3

PT Vale Raih Prestasi Ganda di AREA 2025 Bangkok Berkat Program Lingkungan & Komunitas
4

Warga Keluhkan Pelayanan di UPT Samsat Jeneponto
5

Trillion Rupiah Game: Mengupas Strategi Investasi Raja Properti Iwan Sunito
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

RP Sebut Internal Golkar Adem Jelang Musda, Tapi Orang Luar yang Heboh
2

Laman SPMB Makassar Eror Hari Pertama, Dewan Panggil Kadisdik
3

PT Vale Raih Prestasi Ganda di AREA 2025 Bangkok Berkat Program Lingkungan & Komunitas
4

Warga Keluhkan Pelayanan di UPT Samsat Jeneponto
5

Trillion Rupiah Game: Mengupas Strategi Investasi Raja Properti Iwan Sunito