Ketua TP PKK Kota Makassar, Melinda Aksa, turut menghadiri acara buka puasa bersama yang diselenggarakan oleh PT Bosowa Energi di Masjid H. Mahmud Pitu, Jeneponto, Sabtu (15/03/2025).

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengunjungi Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Selatan pada Kamis (13/3/2025).

Sosialisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus dilakukan di seluruh titik di Indonesia, termasuk di wilayah Mempawah di Kalimantan Barat.

Pemerintah Kabupaten Maros memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan tetap berjalan selama bulan Ramadan.

BGN bersama mitra kerja yang didukung oleh anggota Komisi IX DPR RI, Dr Ashabul Kahfi menggelar sosialisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), Minggu (23/2).

Bupati Barru terpilih, Andi Ina Kartika Sari menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas kebijakan pemerintah pusat yang dianggap sangat membantu daerah.

PT Masmindo Dwi Area (MDA) turut mendukung Program Makan Siang Bergizi dengan memahami pentingnya kolaborasi terorganisir untuk keberlanjutan program.

Berbagai upaya dilakukan untuk memaksimalkan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden RI Prabowo Subianto bersama Wakilnya Gibran Rakabumi Raka, agar standarnya sesuai yang ditetapkan.

PT PLN (Persero) mendukung penuh program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Republik Indonesia dengan memastikan pasokan listrik andal di 238 titik SPPG atau Dapur MBG di 31 provinsi.

Pj Gubernur Sulsel Prof Fadjry Djufry didampingi Pj Ketua PKK Sulsel, Andi Indriaty Syaiful, menyampaikan apresiasi terhadap uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG)

Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Rachmatika Dewi menyampaikan bahwa pihaknya siap mendukung program pemerintah pusat, termasuk makan bergizi gratis untuk pelajar.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sementara berjalan dengan pengaggaran sekitar Rp71 Triliun di Badan Gizin Nasional hanya bisa sampai hingga Juni 2025, sehingga program tersebut perlu dievaluasi secara reguler.