Warga Tuntut Evaluasi Dapur SPPG BTP, Buntut Temuan Menu Diduga Tak Layak

MAKASSAR - Kerukunan Keluarga Arung Palakka (Kapak 21) dan Aliansi Masyarakat Tamalanrea mendatangi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Ruko Insignia, Jalan Bumi Tamalanrea Permai (BTP) Blok B26, Kelurahan Buntusu, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Kamis (25/9/2025).

Kedatangan mereka merespons video viral di media sosial tekait keluhan menu Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang diduga tidak layak konsumsi oleh siswa di wilayah Kecamatan Tamalanrea.

Ketua Kapak 21, Andi Rahmat Saleh, mengatakan bahwa pihaknya telah menerima laporan dari UPT SPF SD Inpres Tamalanrea 2 Kota Makassar pada 11 September lalu.

Laporan yang diterimanya yakni makanan tidak layak konsumsi seperti sayur basi, nasi dengan tekstur lembek, dan telur berwarna biru. Kata dia, pada 12 September pihaknya memberikan surat somasi kepada pihak pengelola dapur MBG setempat.

"Jadi pihak dapur MBG akan mengevaluasi dan memperbaiki temuan-temuan yang ada selama ini. Saya minta jika masih ada temuan seperti itu, maka dapur MBG ini ditutup dan tidak boleh beroperasi lagi," katanya kepada SINDO Makassar, Jumat (26/9/2025).

Andi Rahmat menambahkan bahwa pihaknya terjun langsung untuk memberikan peringatan agar kejadian tersebut tidak terjadi lagi kepada anak-anak sekolah sebagai penerima manfaat program MBG.

"Saya mau buka komunikasi kembali untuk memberikan warning (peringatan) ke mereka, supaya tidak terulang lagi. Akan tetapi, dia tidak mengangkat telepon WA saya. Pada tanggal 23 kemarin, viral lagi di SMAN 21 Makassar, di situ ada temuan belatung di MBG itu," tambahnya.

Pria yang akrab disapa Andi Emmang mengklaim, pihak pengelola dapur MBG setempat juga belum memiliki sertifikat kebersihan dan halal resmi dari pemerintah.

"Dapur MBG di Insignia BTP itu kan belum ada sertifikat higienisnya (kebersihan) dan sertifikat halalnya. Harusnya semua itu dilengkapi, baru bisa beroperasi. Karena kan itu harus ada hasil ujinya semua dan itu tidak bisa ditunjukkan semua kepada kami," ungkapnya saat dihubungi.

Pihaknya juga menerima laporan dari siswa SMAN 21 yang menemukan menu MBG diduga tidak layak konsumsi.

"Kemarin (23/9) ada anak SMAN 21 Makassar memberikan kepada kami. Setelah viral itu, satu hari ji selisihnya nasinya bagus. Akan tetapi kemarin (24/9) ada temuan baru lagi (dugaan MBG tidak layak konsumsi) di sekolah yang sama," terangnya.

Andi Rahmat Saleh juga meminta kepada pihak pengelola dapur MBG SPPG Makassar Tamalanrea Buntusu 1 untuk mempekerjakan warga setempat.

"Lalu yang menjadi tuntutan saya tadi adalah ada salah satu masyarakat direkruitmen pegawainya itu ada 30 persen khusus untuk warga lokal. Saya minta diperlihatkan itu tadi tapi mampu diperlihatkan juga," pungkasnya.

Menanggapi hal itu, Kepala SPPG Makassar Tamalanrea Buntusu 1, M. Ilham, menegaskan bahwa pihaknya sudah menyerahkan permasalahan ini kepada pihak yang berwenang.

"Sebelumnya kami ucapkan terima atas atensinya, tetapi mohon maaf juga sebelumnya semuanya, sudah kami serahkan penuh kepada pimpinan kami di BGN terkait aksi yang berlangsung di SPPG kami," tuturnya saat dikonfirmasi.

Sementara, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Iqbal Nadjamuddin, mengaku bahwa pihaknya tidak mengetahui secara teknis keterlibatan pengelola dapur MBG dengan pihak-pihak sekolah yang bekerja sama dalam program tersebut.

"Kami tidak tahu sebenarnya, karena ini kan di luar kami dan kami tidak pernah terlibat dalam hal teknisnya, dapur-dapur mana saja yang bekerja sama dengan sekolah-sekolah. Cuman kami sekarang ini ada satuan tugas memang untuk bagaimana mengawal percepatan- percepatan dapur MBG ini supaya bisa seluruh anak sekolah Sulawesi Selatan itu mendapatkan penerima manfaat. Sebenarnya yang sekarang kami lakukan untuk proses-proses itu, karena kami memang ada arahan kebijakan dari Kementerian Dalam Negeri," jelas Andi Iqbal saat ditemui di Hotel Claro.

Disdik Provinsi Sulsel dan Satuan Tugas Percepatan MBG akan terus melaporkan perkembangan terbaru dan proses program MBG ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia.

"Kami sekarang bersama Satuan Tugas Percepatan bahwa itu kami meminta laporan juga. Jadi semua terkait laporannya itu disampaikan ke kami dan kami laporkan ke Kemendagri sebagai bentuk pelaporan bahwa proses pelaksanaan MBG di sekolah terkhusus di Sulawesi Selatan. Adapun hal-hal yang terjadi, hambatan atau apa yang terjadi, itu kami buatkan pelaporannya dan kami sampaikan," tegasnya.

"Untuk tindak lanjut nanti itu mungkin kan kebijakan dari pemerintah pusat, untuk mungkin yah. Artinya ada kebijakan memperbarui, mungkin memperbaiki proses-proses pelayanan atau SOP pelayanan dapur ini yang ada sampai sekarang, mungkin begitu," sambungnya.

Kepala Sekolah SMAN 21 Makassar, Subandi, menyampaikan apresiasi dan rasa syukur atas pelaksanaan program MBG yang telah berlangsung selama sekitar tiga minggu terakhir.

"Dengan jumlah peserta didik sebanyak 1.290 siswa, program ini telah memberikan manfaat nyata. Berdasarkan hasil pemantauan dan wawancara kami dengan para siswa, sebagian besar menyatakan bahwa MBG sangat baik dan memberikan dampak positif bagi mereka," jelas kata dia.

Ia juga menyatakan, program MBG tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan gizi harian siswa, tetapi juga berkontribusi dalam meningkatkan semangat belajar, konsentrasi, serta kebersamaan di lingkungan sekolah. Pihaknya juga melihat adanya perubahan positif, di mana siswa merasa lebih berenergi dan lebih siap mengikuti kegiatan pembelajaran sepanjang hari.

"Kami berharap program ini dapat terus berlanjut dengan kualitas yang semakin baik, sehingga mampu mendukung terciptanya generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter. Atas nama keluarga besar SMA Negeri 21 Makassar, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung pelaksanaan program ini. Semoga MBG terus menjadi salah satu langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia," sebutanya saat dikonfirmasi via WhatsApp.