DPRD Makassar Soroti Kinerja SKPD, Serapaan Anggaran Tak Lebih 10%
Rabu, 07 Mei 2025 14:23
Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman saat ditemui wartawan. Foto: SINDO Makassar/Dewan Ghiyats Yan G
MAKASSAR - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, Supratman menyoroti konsistensi kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Makassar yang dinilai belum maksimal dalam penyerapan aspirasi masyarakat, Rabu (7/5/2025).
Kata dia, dari hasil laporan masa reses pada Selasa kemarin, terdapat indikasi pelemahan serapan aspirasi pada monitoring dan evaluasi (monev) di pemerintahan kota.
"Saat ini, kita tidak bisa banyak berharap banyak dari pemerintah kota terkait dengan serapan-serapan aspirasi. Contoh kecilnya di beberapa dinas itu serapannya masih lemah, sangat lemah di monev yang kita lakukan kemarin," ungkapnya pasca Rapat Paripurna baru-baru ini.
Legislator dari partai Nasdem ini telah meninjau serapan anggaran dari SKPD Kota Makassar hanya mencapai 5%. Ia juga menilai dengan angka tersebut, sangat jauh dari harapan yang diinginkan dari masyarakat.
"Ada yang 3% sampai 5%. Saya pikir kalau 5% itu kan baru belanja pegawai, seperti ATK dan sebagainya. Artinya belum ada program yang bisa dirasakan masyarakat kita secara langsung," keluhnya kepada wartawan.
Supratman juga melihat sebagian kinerja SKPD Kota Makassar masih belum maksimal. Ia menuturkan bahwa dengan cara seperti itu, maka program-program pemerintah kota bisa berdampak negatif dan merugikan masyarakat Kota Makassar.
"Kita berharap pemerintah kota, secepat mungkin untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang betul-betul kemasyarakatan. Artinya dijalankan secara program. Ada beberapa SKPD yang ogah-ogahan, karena merasa akan dilakukan rotasi seperti pergantian kepala dinas, camat, lurah. Harusnya tidak boleh begitu pemikirannya," pungkasnya.
Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) 4 Kota Makassar itu berharap Wali Kota Makassar secepatnya melakukan rotasi, agar proses pemerintahan ini bisa berjalan dengan maksimal.
"Sebagai abdi negara, maka mereka harus bertanggung jawab sampai dengan selesainya masa jabatannya. Kalau pun pak wali kota mengganti jabatan mereka, palingan dirotasi untuk penyegaran saja supaya tidak terlalu monoton kegiatan-kegiatan yang terjadi di lapangan," tutupnya.
Kata dia, dari hasil laporan masa reses pada Selasa kemarin, terdapat indikasi pelemahan serapan aspirasi pada monitoring dan evaluasi (monev) di pemerintahan kota.
"Saat ini, kita tidak bisa banyak berharap banyak dari pemerintah kota terkait dengan serapan-serapan aspirasi. Contoh kecilnya di beberapa dinas itu serapannya masih lemah, sangat lemah di monev yang kita lakukan kemarin," ungkapnya pasca Rapat Paripurna baru-baru ini.
Legislator dari partai Nasdem ini telah meninjau serapan anggaran dari SKPD Kota Makassar hanya mencapai 5%. Ia juga menilai dengan angka tersebut, sangat jauh dari harapan yang diinginkan dari masyarakat.
"Ada yang 3% sampai 5%. Saya pikir kalau 5% itu kan baru belanja pegawai, seperti ATK dan sebagainya. Artinya belum ada program yang bisa dirasakan masyarakat kita secara langsung," keluhnya kepada wartawan.
Supratman juga melihat sebagian kinerja SKPD Kota Makassar masih belum maksimal. Ia menuturkan bahwa dengan cara seperti itu, maka program-program pemerintah kota bisa berdampak negatif dan merugikan masyarakat Kota Makassar.
"Kita berharap pemerintah kota, secepat mungkin untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang betul-betul kemasyarakatan. Artinya dijalankan secara program. Ada beberapa SKPD yang ogah-ogahan, karena merasa akan dilakukan rotasi seperti pergantian kepala dinas, camat, lurah. Harusnya tidak boleh begitu pemikirannya," pungkasnya.
Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) 4 Kota Makassar itu berharap Wali Kota Makassar secepatnya melakukan rotasi, agar proses pemerintahan ini bisa berjalan dengan maksimal.
"Sebagai abdi negara, maka mereka harus bertanggung jawab sampai dengan selesainya masa jabatannya. Kalau pun pak wali kota mengganti jabatan mereka, palingan dirotasi untuk penyegaran saja supaya tidak terlalu monoton kegiatan-kegiatan yang terjadi di lapangan," tutupnya.
(MAN)
Berita Terkait
News
Wali Kota Makassar Perintahkan Inspektorat Periksa Dugaan Pungli Kepala Sekolah
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, merespons isu dugaan pungutan liar (pungli) dalam proses pengisian jabatan kepala sekolah yang belakangan ramai diperbincangkan di media sosial.
Minggu, 28 Jun 2026 21:19
Makassar City
Lantik 153 Imam Kelurahan, Wali Kota Makassar Tekankan Peran Sosial Masjid
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengukuhkan dan melantik 153 imam kelurahan di Masjid Al-Markaz Al-Islami, Jalan Masjid Raya, Makassar, Kamis (25/6/2026).
Jum'at, 26 Jun 2026 05:27
Makassar City
Forum B2B IGS 2026 Hubungkan Pelaku Usaha Lokal dengan Delegasi 28 Negara
Forum B2B dalam rangkaian IGS 2026 menjadi ruang strategis bagi pelaku usaha lokal untuk memperluas jejaring bisnis sekaligus memperkenalkan produk unggulan daerah ke pasar internasional.
Kamis, 25 Jun 2026 14:49
Sulsel
Pemkot Makassar Tertibkan 19 PKL Kelapa di Area Benteng Rotterdam
Pendekatan humanis dan persuasif yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar membuahkan hasil positif dalam upaya penataan kawasan Benteng Fort Rotterdam dan sekitarnya.
Kamis, 25 Jun 2026 14:30
Makassar City
Legislator DPRD Makassar Dukung Penuh IGS 2026, Dongkrak Ekonomi dan Investasi
Pelaksanaan Indonesia Gastrodiplomacy Series (IGS) 2026 di Kota Makassar mendapat sambutan positif dari pihak DPRD Kota Makassar, Rabu (24/6/2026).
Rabu, 24 Jun 2026 15:16
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Bupati Jeneponto Lepas Kontingen Porsenijar PGRI 2026 ke Tingkat Sulsel
2
PAN Maros Ditarget Raih 24 Kursi DPRD pada Pemilu 2029
3
Maros Bidik Lima Besar Porprov, Jumlah Cabor Lolos Meningkat Jadi 34
4
Kasus Islamic Center Malili Belum Ditangani, Aktivis Nilai Penegakan Hukum Mandek
5
Rayakan HUT ke-58, BPJS Kesehatan Kampanyekan Budaya Hidup Sehat
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Bupati Jeneponto Lepas Kontingen Porsenijar PGRI 2026 ke Tingkat Sulsel
2
PAN Maros Ditarget Raih 24 Kursi DPRD pada Pemilu 2029
3
Maros Bidik Lima Besar Porprov, Jumlah Cabor Lolos Meningkat Jadi 34
4
Kasus Islamic Center Malili Belum Ditangani, Aktivis Nilai Penegakan Hukum Mandek
5
Rayakan HUT ke-58, BPJS Kesehatan Kampanyekan Budaya Hidup Sehat