Soal Banjir di Manggala Makassar, Begini Usulan Legislator Hartono

MAKASSAR - Banjir masih menjadi momok bagi warga yang bermukim di wilayah Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Pemerintah belum memiliki solusi tepat mengatasi masalah musiman ini.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, Hartono menyebut, persoalan ini tidak diselesaikan hanya dengan fokus pada lokasi yang terdampak saja.

"Dari dulu sampai sekarang tidak pernah ada solusi komprehensif yang diambil dari pemerintah kota. Karena itu, saya menyampaikan penyelesaian banjir di sana itu tidak hanya bisa dilakukan di titik banjir saja," ucapnya.

Sebaliknya, penyelesaian masalah banjir harus diselesaikan dari hulu. Makanya, legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mendorong Pemkot Makassar bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) melakukan pengerukan dan pengendalian di area perbatasan Kabupaten Gowa.

"Persoalan banjir, perlu ada penyelesaian komprehensif dari hulu titik banjir sampai hilirnya. Pemerintah kota harus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan Kementerian PUPR dalam hal ini BBWS untuk melakukan pengerukan aliran sungai dari Kelurahan Tamangapa, sehingga lintasan air dari Kabupaten Gowa tidak serta merta tumpah ke Kecamatan Manggala," jelasnya.

"Perlu juga dilakukan kanalisasi air dari titik banjir di Kelurahan Manggala ke Sungai Tello yang melewati wilayah Bukit Baruga. Aktivitas pembangunan yang sangat masif (di sana) semakin menumpuk dari Blok 10 Perumnas yang mengarah ke Sungai Tello," imbuhnya.

Terlepas dari masalah banjir, Anggota Komisi B DPRD Kota Makassar itu juga berharap agar pemerintah kota mengupayakan pembayaran imbalan atau ganti rugi kepada warga sekitar Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Antang, Kecamatan Manggala.

"Sampah di Kota Makassar ditampung di Kecamatan Manggala. Kami mohon kepada pemerintah kota, kalau ada program iuran sampah gratis, maka kami minta mungkin warga yang terdampak langsung dengan tumpukan sampah di TPA, diharapkan mendapatkan kompensasi khusus. Mereka layak mendapatkan kompensasi khusus karena mereka selalu menikmati dampak yang begitu mengganggu di sekitar wilayah sana. Ini harus menjadi perhatian pemerintah kota," tutupnya.