Wawali Aliyah Pertegas Komitmen Pemkot Ratakan Mutu Pendidikan

MAKASSAR - Komite Perjuangan Rakyat Miskin (KPRM) menyambangi Balai Kota Makassar, Rabu (2/7/2025). Mereka datang menyampaikan keresahaan terhadap proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2025/2026.

Rombongan KPRM dipimpin Nurlina selaku Koordinator, Ramlah (Sekretaris), Dg Caya (Penasehat), Dg Nurung & Yusrina (Divisi Pendidikan), Hasma (Divisi Kesehatan), dan Syachria (Divisi Ekonomi). Mereka diterima Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham.

Dalam pertemuan tersebut, KPRM menyampaikan adanya keresahan di masyarakat terkait proses PPDB, khususnya pada jalur domisili dan afirmasi di tingkat PAUD, SD dan SMP.

Menurut KPRM, masih banyak keluarga miskin merasa kebingungan karena kurangnya informasi dan keterbatasan akses teknologi.

Menanggapi hal ini, Aliyah Mustika Ilham menegaskan bahwa pemerintah kota Makassar berkomitmen memastikan tidak ada anak yang tertinggal dari akses pendidikan.

"Saya sangat menghargai aspirasi yang disampaikan oleh KPRM. Masalah pendidikan, khususnya bagi keluarga kurang mampu, menjadi perhatian utama kami. Pemerintah akan terus hadir, mengawal, dan mencari solusi atas setiap hambatan yang dihadapi warga,” ujarnya.

Aliyah juga menjelaskan bahwa sistem PPDB saat ini sudah sepenuhnya berbasis aplikasi dan teknologi sehingga masyarakat diimbau untuk memahami alur secara digital.

Akan tetapi, ia menyadari bahwa tidak semua masyarakat memiliki kemampuan yang sama dalam mengakses sistem ini sehingga pendekatan sosialisasi dan pendampingan harus diperkuat.

"Kami tidak hanya mengandalkan sistem tapi juga memperhatikan kondisi sosial masyarakat. Pemerintah harus menjadi jembatan, bukan sekadar regulator,” tambahnya.

Melalui pertemuan ini, Aliyah Mustika Ilham menegaskan bahwa pendidikan adalah hak semua anak dan pemerintah hadir untuk menjamin bahwa tidak ada yang tertinggal.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar, Achi Soleman, turut memberikan penjelasan teknis mengenai jalur PPDB. Ia menyebutkan bahwa pendaftaran dimulai dari jalur domisili, kemudian afirmasi dan jalur mutasi.

Disdik Kota Makassar mengimbau warga untuk tidak hanya mendaftar di satu sekolah saja agar distribusi siswa bisa merata.

Achi Soleman juga menjelaskan bahwa jalur afirmasi memberikan kuota khusus bagi penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan penyandang disabilitas yang terdata dalam TKS. Untuk tingkat SD, kuotanya mencapai 28 anak per kelas.

Lebih lanjut, Ia menyoroti kehadiran 30 Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) di Kota Makassar sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap anak-anak putus sekolah maupun yang telah melewati batas usia pendidikan formal. SKB ini menyediakan pelatihan menjahit, seni hingga olahraga.

Selain itu, Sekretaris Dinas Sosial Kota Makassar, I Nyoman Aria Purnabhawa, menambahkan bahwa untuk jenjang SMP, sudah tersedia kuota afirmasi sebanyak 150 siswa yang juga terdata dalam sistem TKS.

Pihak KPRM menyampaikan apresiasi atas keterbukaan Wakil Wali Kota dalam mendengarkan langsung persoalan rakyat kecil. Mereka berharap kolaborasi ini menjadi awal dari perubahan nyata di lapangan.

Dalam pertemuan itu, dihadiri juga Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; Fathur Rahim; Kepala Disdik Kota Makassar, Achi Soleman; dan Sekretaris Dinas Sosial Kota Makassar, I Nyoman Aria Purnabhawa.