6 Tuntutan Warga, Aksi Emak-Emak Warnai Penolakan Pembangunan PSEL di Tamalanrea
Minggu, 28 Sep 2025 18:47
Warga sekitar mendatangi Grand Eterno, Tamalanrea rencana lokasi pembangunan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) pada Ahad (28/09/2025). Foto: Istimewa
MAKASSAR - Warga sekitar mendatangi Grand Eterno, Tamalanrea rencana lokasi pembangunan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) pada Ahad (28/09/2025).
Aksi unjuk rasa itu sempat memanas sejumlah warga yang didominasi emak-emak yang berusaha merengsek masuk ke lahan rencana pembangunan PSEL.
Penanggungjawab aksi, Hadi Akbar mengatakan ada 6 tuntutan dalam aksinya. Gerakan ini merupakan bentuk protes warga dari kampung-kampung di sekitar lokasi rencana PSEL di Grand Eterno Tamalanrea.
"Warga yang mayoritas dari kampung-kampung yang dekat dengan lokasi pembangunan PSEL secara tegas menolak," kata Akbar.
Adapun enam pernyataan sikap warga di sekitar area pembangunan PSEL. Pertama, kampung mereka bukan tempat pembuangan atau pembakaran sampah.
Kedua, rencana ini berpotensi menimbulkan dampak negatif serius terhadap lingkungan, kesehatan publik, dan kehidupan sosial komunitas.
Ketiga, menolak penggunaan wilayah permukiman sebagai lokasi yang menimbulkan beban lingkungan bagi warga.
Keempat, meminta agar para akademisi dan pihak terkait menggunakan keilmuan untuk melindungi masyarakat, bukan untuk membenarkan kebijakan yang merugikan.
Kelima, meminta Presiden Republik Indonesia (RI) Presiden RI, Prabowo Subianto untuk memastikan transparansi dan menindaklanjuti dugaan maladministrasi atau pelanggaran terkait proses lelang.
Keenam, meminta agar institusi penegak hukum yakni Polda, Kejati dan pihak terkait melakukan pemeriksaan transparan terhadap proses perizinan dan lelang, terkait dugaan tindak pidana korupsi.
Adapun alasan menolak pembangunan PSEL, merupakan bentuk penegasan memperjuangkan keadilan lingkungan, keselamatan kesehatan warga, dan proses yang jujur serta transparan.
"Keinginan kami jelas, untuk keadilan lingkungan, keselamatan kesehatan warga, dan proses yang jujur serta transparan," tegas Akbar.
Aksi unjuk rasa itu sempat memanas sejumlah warga yang didominasi emak-emak yang berusaha merengsek masuk ke lahan rencana pembangunan PSEL.
Penanggungjawab aksi, Hadi Akbar mengatakan ada 6 tuntutan dalam aksinya. Gerakan ini merupakan bentuk protes warga dari kampung-kampung di sekitar lokasi rencana PSEL di Grand Eterno Tamalanrea.
"Warga yang mayoritas dari kampung-kampung yang dekat dengan lokasi pembangunan PSEL secara tegas menolak," kata Akbar.
Adapun enam pernyataan sikap warga di sekitar area pembangunan PSEL. Pertama, kampung mereka bukan tempat pembuangan atau pembakaran sampah.
Kedua, rencana ini berpotensi menimbulkan dampak negatif serius terhadap lingkungan, kesehatan publik, dan kehidupan sosial komunitas.
Ketiga, menolak penggunaan wilayah permukiman sebagai lokasi yang menimbulkan beban lingkungan bagi warga.
Keempat, meminta agar para akademisi dan pihak terkait menggunakan keilmuan untuk melindungi masyarakat, bukan untuk membenarkan kebijakan yang merugikan.
Kelima, meminta Presiden Republik Indonesia (RI) Presiden RI, Prabowo Subianto untuk memastikan transparansi dan menindaklanjuti dugaan maladministrasi atau pelanggaran terkait proses lelang.
Keenam, meminta agar institusi penegak hukum yakni Polda, Kejati dan pihak terkait melakukan pemeriksaan transparan terhadap proses perizinan dan lelang, terkait dugaan tindak pidana korupsi.
Adapun alasan menolak pembangunan PSEL, merupakan bentuk penegasan memperjuangkan keadilan lingkungan, keselamatan kesehatan warga, dan proses yang jujur serta transparan.
"Keinginan kami jelas, untuk keadilan lingkungan, keselamatan kesehatan warga, dan proses yang jujur serta transparan," tegas Akbar.
(UMI)
Berita Terkait
News
Gandeng Rappo, Mal Ratu Indah Sulap Limbah Tutup Botol Plastik Menjadi Furnitur
Limbah tutup botol plastik dari tenant makanan dan minuman di Mal Ratu Indah, Makassar, akan diolah menjadi furnitur yang dapat dimanfaatkan pengunjung.1¹
Jum'at, 23 Okt 2026 23:55
News
Maddika Ponrang Tegaskan Kedatuan Luwu Tak Pernah Terbitkan SKTA
Di tengah polemik klaim tanah adat di Rante Balla, Kecamatan Latimojong, Kedatuan Luwu menegaskan tidak pernah menerbitkan Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) sebagai dasar pengakuan hak atas tanah.
Kamis, 15 Okt 2026 18:13
News
Jelang MotoGP Mandalika 2026, BRI Peduli Latih 500 Volunteer Kelola Sampah
BRI terus melakukan berbagai inisiatif dalam mengatasi persoalan sampah melalui program-program yang secara nyata membantu penanganan masalah sampah di berbagai wilayah Indonesia.
Kamis, 08 Okt 2026 12:51
Sulsel
Tujuh Daerah Dukung PSEL Regional, Sidrap Siapkan Pengolahan 1.000 Ton Sampah per Hari
Rencana pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) regional mulai mendapat dukungan tujuh pemerintah daerah di Sulawesi Selatan.
Selasa, 29 Sep 2026 09:28
News
XLSMART Dorong Ekonomi Sirkular lewat #ByeByeBox di Kampus ITB
Untuk mendorong pengelolaan e-waste yang lebih bertanggung jawab, XLSMART bersama REMIND membawa #ByeByeBox Campus Roadshow ke Institut Teknologi Bandung (ITB).
Selasa, 15 Sep 2026 14:00
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Nomor Urut 6 di Pilrek UNM, Prof Hasmyati Usung Filosofi Keharmonisan dan Gotong Royong
2
Jelang GIIAS Makassar 2026, Suzuki Ungkap Penjualan Tumbuh 39% di Sulsel
3
Mencari Nasionalisme Pemuda
4
Lampaui Target, Donor Darah HUT ke-58 Semen Tonasa Hasilkan 655 Kantong
5
Asa Baru Sepak Bola, Appi Resmi Pimpin Asprov PSSI Sulsel Periode 2026–2030
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Nomor Urut 6 di Pilrek UNM, Prof Hasmyati Usung Filosofi Keharmonisan dan Gotong Royong
2
Jelang GIIAS Makassar 2026, Suzuki Ungkap Penjualan Tumbuh 39% di Sulsel
3
Mencari Nasionalisme Pemuda
4
Lampaui Target, Donor Darah HUT ke-58 Semen Tonasa Hasilkan 655 Kantong
5
Asa Baru Sepak Bola, Appi Resmi Pimpin Asprov PSSI Sulsel Periode 2026–2030