Penertiban 167 PKL di Biringkanaya Tanpa Ricuh, Pemkot Siapkan Lokasi Baru
Kamis, 09 Apr 2026 19:59
Suasana penataan PKL di salah satu wilayah Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Kamis (9/4/2026). Foto: Istimewa
MAKASSAR - Pemerintah Kecamatan Biringkanaya menertibkan pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di atas fasilitas umum (fasum), seperti trotoar dan saluran drainase, Kamis (9/4/2026). Penataan ini menyasar tujuh titik dengan total 167 lapak yang akan direlokasi ke lokasi yang lebih tertata.
Camat Biringkanaya, Maharuddin, mengatakan sebagian besar pedagang menunjukkan kesadaran dengan membongkar lapaknya secara mandiri. Hal ini membuat proses penertiban berlangsung relatif kondusif.
"Dari ratusan lapak tersebut, sebagian besar pedagang menunjukkan kesadaran dan inisiatif sendiri dengan melakukan pembongkaran secara mandiri, sehingga proses penataan berjalan relatif kondusif," jelas Camat Biringkanaya, Maharuddin, Kamis (9/4/2026).
Menurutnya, kondisi tersebut tidak terlepas dari pendekatan persuasif yang dilakukan pemerintah bersama pihak kelurahan.
"Sebelum penertiban dilaksanakan, para pedagang telah menerima pemberitahuan secara bertahap melalui Surat Peringatan (SP) I, SP II, hingga SP III, sebagai bentuk sosialisasi dan upaya mengedepankan dialog," kata Maharuddin.
Ia menegaskan, penertiban ini bertujuan mengembalikan fungsi fasilitas umum serta menciptakan lingkungan yang lebih tertib dan nyaman.
"Penertiban ini bukan semata-mata penindakan, tetapi bagian dari penataan kota. Kami juga tetap memperhatikan keberlangsungan usaha para pedagang melalui skema relokasi yang lebih layak," tegasnya.
Maharuddin menambahkan, proses persuasif telah dilakukan cukup panjang sebelum penertiban.
"Mulai dari penyampaian imbauan secara lisan hingga tiga kali, hingga penerbitan surat peringatan bertahap dari SP1 sampai SP3 oleh pihak kelurahan. Prosesnya tidak serta-merta. Sudah ada peringatan berulang, baik secara lisan maupun administrasi," ungkapnya.
Sebagai solusi, pemerintah kecamatan menyiapkan lokasi relokasi bagi para pedagang. PKL diusulkan menempati area milik PD Terminal serta diarahkan ke kawasan GOR Sudiang, tepatnya di lahan kosong yang dikelola UPT GOR Sudiang.
"Kami di kecamatan dan Kelurahan juga akan memfasilitasi proses administrasi dengan membuatkan surat permohonan agar para pedagang dapat berjualan secara resmi di dalam area tersebut," terangnya.
Ia juga menyebut, lapak PKL tersebut telah berdiri hampir sepuluh tahun di atas fasilitas umum.
"Selama ini, lapak-lapak tersebut diketahui menempati area strategis seperti bahu jalan, trotoar, hingga di atas saluran drainase, yang tidak hanya mengganggu arus lalu lintas, tetapi juga menghambat pembersihan got sebagaimana mestinya," sebutnya.
Maharuddin menilai penertiban ini menjadi bukti pendekatan dialogis yang efektif sehingga berjalan tanpa konflik berarti.
"Pendekatan yang dilakukan pemerintah tetap mengedepankan aspek kemanusiaan dan solusi jangka panjang. Dengan penataan ini, diharapkan kawasan sekitar dapat kembali tertib serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat, tanpa menghilangkan mata pencaharian para pedagang," tukasnya.
Sementara itu, Lurah Bulurokeng, Muh. Mahar, menyampaikan proses penertiban berjalan lancar berkat koordinasi berbagai pihak.
"Alhamdulillah kegiatan penertiban ini berjalan dengan baik tanpa adanya gesekan. Hal ini berkat dukungan dan koordinasi yang baik antara pemerintah kelurahan, RT/RW, Babinsa, Bhabinkamtibmas serta masyarakat sekitar," paparnya.
Ia menambahkan, pendekatan persuasif turut menciptakan situasi kondusif selama penertiban berlangsung.
"Selain itu, penataan wilayah akan terus dilakukan secara bertahap di seluruh kawasan Kecamatan Biringkanaya, sebagai bagian dari komitmen menghadirkan lingkungan yang lebih tertib dan nyaman," imbuhnya.
Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak mendirikan bangunan di atas fasilitas umum.
"Kami akan terus melakukan penataan wilayah, khususnya terhadap bangunan yang berdiri di atas fasilitas umum seperti saluran drainase," tuturnya.
Ia berharap kesadaran masyarakat terus meningkat untuk menjaga fasilitas umum.
"Hal ini penting untuk menjaga kebersihan lingkungan, kelancaran aliran air, serta menciptakan kawasan yang lebih tertib dan nyaman bagi masyarakat," harapnya.
Adapun tujuh lokasi penertiban meliputi Pasar Mandai di Jalan Perintis Kemerdekaan (20 lapak), depan GOR Sudiang di Jalan Pajjaiang (88 lapak), depan Asrama Haji di Jalan Poros Asrama Haji (10 lapak), depan Bukit Katulistiwa di Jalan Perintis Kemerdekaan (10 lapak), depan UPT Sekolah SLB di Jalan Tembus Villa Mutiara (10 lapak), sekitar kantor PU dan lampu merah Jalan Batara Bira (12 lapak), serta depan KIMA Square di Jalan Perintis Kemerdekaan (7 lapak). Sebagian besar lapak dibongkar secara mandiri oleh pedagang.
Camat Biringkanaya, Maharuddin, mengatakan sebagian besar pedagang menunjukkan kesadaran dengan membongkar lapaknya secara mandiri. Hal ini membuat proses penertiban berlangsung relatif kondusif.
"Dari ratusan lapak tersebut, sebagian besar pedagang menunjukkan kesadaran dan inisiatif sendiri dengan melakukan pembongkaran secara mandiri, sehingga proses penataan berjalan relatif kondusif," jelas Camat Biringkanaya, Maharuddin, Kamis (9/4/2026).
Menurutnya, kondisi tersebut tidak terlepas dari pendekatan persuasif yang dilakukan pemerintah bersama pihak kelurahan.
"Sebelum penertiban dilaksanakan, para pedagang telah menerima pemberitahuan secara bertahap melalui Surat Peringatan (SP) I, SP II, hingga SP III, sebagai bentuk sosialisasi dan upaya mengedepankan dialog," kata Maharuddin.
Ia menegaskan, penertiban ini bertujuan mengembalikan fungsi fasilitas umum serta menciptakan lingkungan yang lebih tertib dan nyaman.
"Penertiban ini bukan semata-mata penindakan, tetapi bagian dari penataan kota. Kami juga tetap memperhatikan keberlangsungan usaha para pedagang melalui skema relokasi yang lebih layak," tegasnya.
Maharuddin menambahkan, proses persuasif telah dilakukan cukup panjang sebelum penertiban.
"Mulai dari penyampaian imbauan secara lisan hingga tiga kali, hingga penerbitan surat peringatan bertahap dari SP1 sampai SP3 oleh pihak kelurahan. Prosesnya tidak serta-merta. Sudah ada peringatan berulang, baik secara lisan maupun administrasi," ungkapnya.
Sebagai solusi, pemerintah kecamatan menyiapkan lokasi relokasi bagi para pedagang. PKL diusulkan menempati area milik PD Terminal serta diarahkan ke kawasan GOR Sudiang, tepatnya di lahan kosong yang dikelola UPT GOR Sudiang.
"Kami di kecamatan dan Kelurahan juga akan memfasilitasi proses administrasi dengan membuatkan surat permohonan agar para pedagang dapat berjualan secara resmi di dalam area tersebut," terangnya.
Ia juga menyebut, lapak PKL tersebut telah berdiri hampir sepuluh tahun di atas fasilitas umum.
"Selama ini, lapak-lapak tersebut diketahui menempati area strategis seperti bahu jalan, trotoar, hingga di atas saluran drainase, yang tidak hanya mengganggu arus lalu lintas, tetapi juga menghambat pembersihan got sebagaimana mestinya," sebutnya.
Maharuddin menilai penertiban ini menjadi bukti pendekatan dialogis yang efektif sehingga berjalan tanpa konflik berarti.
"Pendekatan yang dilakukan pemerintah tetap mengedepankan aspek kemanusiaan dan solusi jangka panjang. Dengan penataan ini, diharapkan kawasan sekitar dapat kembali tertib serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat, tanpa menghilangkan mata pencaharian para pedagang," tukasnya.
Sementara itu, Lurah Bulurokeng, Muh. Mahar, menyampaikan proses penertiban berjalan lancar berkat koordinasi berbagai pihak.
"Alhamdulillah kegiatan penertiban ini berjalan dengan baik tanpa adanya gesekan. Hal ini berkat dukungan dan koordinasi yang baik antara pemerintah kelurahan, RT/RW, Babinsa, Bhabinkamtibmas serta masyarakat sekitar," paparnya.
Ia menambahkan, pendekatan persuasif turut menciptakan situasi kondusif selama penertiban berlangsung.
"Selain itu, penataan wilayah akan terus dilakukan secara bertahap di seluruh kawasan Kecamatan Biringkanaya, sebagai bagian dari komitmen menghadirkan lingkungan yang lebih tertib dan nyaman," imbuhnya.
Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak mendirikan bangunan di atas fasilitas umum.
"Kami akan terus melakukan penataan wilayah, khususnya terhadap bangunan yang berdiri di atas fasilitas umum seperti saluran drainase," tuturnya.
Ia berharap kesadaran masyarakat terus meningkat untuk menjaga fasilitas umum.
"Hal ini penting untuk menjaga kebersihan lingkungan, kelancaran aliran air, serta menciptakan kawasan yang lebih tertib dan nyaman bagi masyarakat," harapnya.
Adapun tujuh lokasi penertiban meliputi Pasar Mandai di Jalan Perintis Kemerdekaan (20 lapak), depan GOR Sudiang di Jalan Pajjaiang (88 lapak), depan Asrama Haji di Jalan Poros Asrama Haji (10 lapak), depan Bukit Katulistiwa di Jalan Perintis Kemerdekaan (10 lapak), depan UPT Sekolah SLB di Jalan Tembus Villa Mutiara (10 lapak), sekitar kantor PU dan lampu merah Jalan Batara Bira (12 lapak), serta depan KIMA Square di Jalan Perintis Kemerdekaan (7 lapak). Sebagian besar lapak dibongkar secara mandiri oleh pedagang.
(MAN)
Berita Terkait
Makassar City
15 Tahun Gunakan Fasum-Fasos Berdagang, PKL di Tallo Ditertibkan
Pemerintah Kecamatan Tallo kembali melakukan penertiban terhadap lapak pedagang kaki lima yang menguasai fasilitas umum, fasilitas sosial, serta berdiri di atas saluran drainase, Senin (18/5/2026).
Senin, 18 Mei 2026 20:32
Makassar City
Pemkot Makassar Benahi SPMB 2026, Server Terpisah hingga Helpdesk Sekolah
Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar melalui Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar terus mematangkan persiapan tahapan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026.
Senin, 18 Mei 2026 15:58
Makassar City
Wali Kota Minta ASN Makassar Punya Buku Karya Sendiri
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mendorong penguatan budaya literasi di lingkungan Pemerintah Kota Makassar dengan mengajak aparatur sipil negara (ASN) menghasilkan karya tulis berupa buku.
Senin, 18 Mei 2026 15:43
Makassar City
Pemkot Makassar Bantah Isu Anggaran Rp10 Miliar untuk Konsumsi Wali Kota
Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar membantah sekaligus meluruskan informasi yang beredar di media sosial terkait anggaran Rp10 miliar untuk konsumsi Wali Kota Makassar.
Minggu, 17 Mei 2026 18:53
Makassar City
Pemkot Makassar Luncurkan Versi Website LONTARA+, Layanan Publik Kini Lebih Inklusif
Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar kini menghadirkan inovasi terbaru melalui Layanan Online Terintegrasi Warga Makassar (LONTARA+) yang resmi dapat diakses dalam versi website.
Jum'at, 15 Mei 2026 00:22
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Eks Sekwan DPRD Wajo Siap Bantu Penyelidikan Polisi soal Kasus Anggaran Makan Minum Dewan
2
Sambut Harlah ke-50, LPM Profesi UNM Gelar Lomba Video Opini
3
Pemkot Makassar Benahi SPMB 2026, Server Terpisah hingga Helpdesk Sekolah
4
Rektor UIN Alauddin Singgung Penyakit Intelektual di Pengukuhan 3 Guru Besar
5
Bupati Bone Serahkan Trofi Juara BBC 2026 kepada Palakka FC
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Eks Sekwan DPRD Wajo Siap Bantu Penyelidikan Polisi soal Kasus Anggaran Makan Minum Dewan
2
Sambut Harlah ke-50, LPM Profesi UNM Gelar Lomba Video Opini
3
Pemkot Makassar Benahi SPMB 2026, Server Terpisah hingga Helpdesk Sekolah
4
Rektor UIN Alauddin Singgung Penyakit Intelektual di Pengukuhan 3 Guru Besar
5
Bupati Bone Serahkan Trofi Juara BBC 2026 kepada Palakka FC